Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah. Foto: IST

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah. Foto: IST

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Postur Makro Fiskal 2023

Senin, 27 Juni 2022 | 15:12 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur makro fiskal 2023 dengan beberapa indikator yang berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

“Kalau asumsi makro kita putuskan, belum tentu seperti itu di nota keuangan karena dinamikanya luar biasa. Terhadap berbagai hasil Panja A, B, C, D apakah disetujui?,” kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam Raker bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (27/06/2022).

Advertisement

Said mengatakan, asumsi makro yang telah diputuskan ini berpotensi berbeda dengan yang akan ada dalam UU APBN dan Nota Keuangan 2023 mengingat dinamika global masih membayangi perekonomian.

Panja DPR menyepakati pendapatan negara tahun depan menjadi 11,19% sampai 12,24% dari produk domestik bruto (PDB) yang berbeda dari usulan awal dalam KEM PPKF sebesar 11,19% sampai 11,7% terhadap PDB.

Pendapatan negara itu meliputi penerimaan perpajakan yang disepakati 9,3 – 10% terhadap PDB dari semula 9,3 – 9,59% terhadap PDB.

Kemudian, pendapatan negara juga meliputi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disepakati sebesar 1,88 – 2,22% terhadap PDB dari semula dalam KEM PPKF sebesar 1,88 – 2,08% terhadap PDB.

Untuk hibah masih sama antara usulan dalam KEM PPKF maupun kesepakatan Panja DPR yaitu 0,01 – 0,02% terhadap PDB.

Sementara untuk belanja negara disepakati 13,8 – 15,1% terhadap PDB yang meningkat dari usulan awal 13,8 – 14,6% PDB dengan belanja pusat menjadi 9,85 – 10,9% PDB dari 9,85 – 10,54% PDB dan Transfer ke Daerah 3,95 – 4,2% PDB dari 3,95 – 4,06% PDB.

Selanjutnya, untuk keseimbangan primer disepakati 0,46 – 0,65% terhadap PDB dari usulan semula sebesar 0,46 – 0,61% PDB.

Target batas atas defisit pun disepakati turun oleh Panja DPR yakni sebesar 2,61 – 2,85% terhadap PDB dari 2,61 – 2,9% terhadap PDB dalam KEM PPKF.

Untuk pembiayaan disepakati 2,61 – 2,85% PDB dari 2,61 – 29% PDB meliputi SBN netto 2,93 – 3,95% PDB dari 2,93 – 4,1% PDB, investasi netto masih sama 0,32 – 1% dan rasio utang 40,58 – 42,35% PDB dari 40,58 – 42,42% PDB.

“Cukup bapak, saya rasa yang sudah disampaikan tadi untuk semua hal untuk di APBN langsung di sisi asumsi, pendapatan postur, belanja, TKDD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN