Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Beras. Foto: B1photo/Yudh

Beras. Foto: B1photo/Yudh

Banggar Minta 40% DAK Fisik 2022 untuk Bangun Ketahanan Pangan

Senin, 20 September 2021 | 15:24 WIB
Triyan Pangastuti

Jakarta, investor.id-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan 40% Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan untuk ketahanan pangan pada 2022. Sudah saatnya Indonesia mewujudkan jargon ketahanan pangan nasional.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pemerintah harus mulai melakukan langkah afirmatif dengan mengubah komposisi belanja TKDD pada tahun 2022 dengan metode transfer berbasis kontrak ini. Hal ini dapat meminimalisir dana menganggur (idle cash) di perbankan, dana TKDD tidak lagi tersedot oleh biaya rutin. “Keinginan Banggar dan jadi catatan, mari jadikan kebijakan bersama. TKDD khususnya DAK fisik sebesar 40% untuk ketahanan pangan, enggak perlu ditawar lagi, kita ingin berbicara ketahanan pangan terus menerus, kita lakukan agar terwujud swasembada pangan. Jika tidak dimulai sekarang tahun 2022, kapan lagi?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR, Senin (20/9).

Said merasa heran, lantaran banyak pemerintah daerah (pemda) yang masih mengusulkan pembangunan jalan ketimbang pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, sawah, dan pengadaan pupuk. Upaya meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri tidak kalah penting, utamanya saat pandemi Covid-19. Untuk itu, dia meminta penguatan porsi anggaran ketahanan pangan mulai berlaku tahun 2022. “Sudah waktunya pemerintah pusat itu memberikan warning ke daerah bahwa yang diperlukan itu sebenarnya perut rakyat dan kita ingin pertanian jadi lokomotif kita. Kita jangan pernah abai itu, irigasi tersier ke sawah-sawah dan pupuk kita kawal , infrastruktur (pertanian) kita kawal, peralatan (pertanian) kita kawal,” ujar dia.

Lebih lanjut Said juga merasa khawatir karena Indonesia sebagai negara agraris namun kemandirian pangannya belum terwujud. Apalagi Indonesia masih harus mengimpor ragam pangan dari luar negeri, seperti beras hingga daging. “Masa iya negara seluas ini masih impor beras, impor daging, enggak lucu juga kali pak, seharusnya kita sudah berdaulat sisi pangan. Makanya instrumen (ketahanan pangan) ini jangan sampai enggak. Tapi kita lakukan pemihakan, terhadap ketahanan pangan itu concern kami,” papar Said.

Pemerintah menganggarkan TKDD pada tahun 2022 sebesar Rp 770,40 triliun. TKDD ini terdiri atas transfer ke daerah Rp 702,40 triliun dan dana desa Rp 68 triliun. Transfer ke daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otsus, dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Menjaga ketahanan pangan dalam negeri, sejalan dengan berbagai program bendungan yang di bangun oleh Presiden Jokowi, saluran irigasi primer yang dari bendungan itu dapat terintegrasi dengan saluran irigasi sekunder dan tersier yang memang menjadi tanggung jawab pemda. “Keterpaduan ini akan mempercepat pembangunan sektor pertanian kita yang menopang tenaga kerja paling besar. Apalagi selama pandemi sektor pertanian mampu bertahan dan menambah tenaga hingga 2,77 juta pekerja,” jelas dia.

 

 

 

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN