Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kemiskinan dan pengangguran. Foto ilustrasi: IST

Kemiskinan dan pengangguran. Foto ilustrasi: IST

Bappenas: Intervensi Data Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan

Senin, 4 Oktober 2021 | 11:48 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah terus melakukan intervensi berbasis data untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0% di 2024. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan pemerintah melakukan integrasi sepenuhnya program penanggulangan kemiskinan berbasis data yaitu keterkaitan yang kuat antara strategi mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial (bansos), jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi.

“Penguatan kelanjutan pemberdayaan ekonomi tersebut melalui keterhubungan dengan pengembangan potensi wilayah, sehingga skala ekonomi masyarakat miskin rentan dapat segera terangkat,” ucap Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki saat dihubungi, Sabtu (2/10).

Dalam menegakkan intervensi berbasis data, Bappenas merekomendasikan pengembangan registrasi sosial ekonomi, yaitu perluasan data by name by address yang mencapai keseluruhan penduduk dari tingkat desa, dengan pemutakhiran yang dilakukan secara sistematis setiap setahun sekali atau sewaktu waktu diperlukan.

Menurut Maliki dengan melakukan registrasi sosial ekonomi ini akan membantu desa dalam memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial, maupun program pemberdayaan ekonomi. “Status dilacak terus dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga intervensi bisa lebih terfokus,” kata Maliki.

Dengan integrasi program, Bappenas mendorong terkonsolidasinya berbagai program bantuan dan jaminan sosial, diantaranya melalui transformasi subsidi energi menjadi bagian dari program sembako, pengembangan perlindungan sosial integratif, dan adaptif kebencanaan, serta pelaksanaan intervensi pengurangan kemiskinan yang kolaboratif pada level desa/kelurahan.

Ia menilai diperlukan upaya ekstra untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024, dan hal itu tidak mudah. Dalam RPJMN 2020-2024, tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 6-7%. Sementara dalam SDGs, kemiskinan ekstrem baru ditargetkan mencapai 0% pada 2030.

“Dengan demikian, kita harus mempercepat penurunan ekstrem menjadi 0% sekitar 6 tahun dari 2030 menjadi 2024. Pekerjaan ini menjadi semakin menantang dengan adanya pandemi Covid-19 yang memperlambat progres penurunan kemiskinan,” kata Maliki.

Ia mengatakan, kebijakan yang harus dilakukan tentunya harus berdasarkan asesmen kondisi dan penyebab kemiskinan di masing-masing daerah. “Jadi, seharusnya kebijakan itu tidak seragam. Namun baseline nya seperti di atas, pengurangan beban yang disambung dengan pemberdayaan ekonomi. “Sesederhana itu, namun yang paling pelik adalah bagaimana kita bisa menyasar target yang tepat. Karena selama ini yang menjadi tantangan kita adalah ketepatan sasaran,” kata Maliki.

Semakin rendah jumlah penduduk miskin yang ada tentu membutuhkan penanganan lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Di mana pada akhirnya terdapat residual penduduk miskin ekstrem yang sama sekali tidak bisa diintervensi karena kondisi mereka, seperti lanjut usia, tinggal sendiri, yang terlantar, penyandang disabilitas yang menjadi kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pemberian bantuan sosial kepada mereka, dan mengembangkan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas. Sehingga dapat terus dipantau dan diperhatikan kondisinya.

“Kami juga juga harus segera intervensi anak-anaknya sehingga mereka terhindar dari kemiskinan di kemudian hari. Intervensi dilakukan melalui program pendidikan, kesehatan, gizi (sembako), dan juga akhirnya nanti apabila sudah siap ke dunia tenaga kerja, kita harus mengarahkan kepada pekerjaan atau kewirausahan yang tepat,” kata Maliki.

 

Kelancaran Program PEN

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak 2020 menghapus upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan selama dua sampai tiga tahun. Artinya, dampak pandemi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin sangat besar. Sehingga upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan itu memang perlu extra juga upayanya untuk menekan laju kemiskinan.

“Kalau tahun ini tantangannya adalah bagaimana memastikan kebijakan tahun ini bantalan sementara, misalnya alokasi perlindungan sosial dan UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa tersalurkan secara cepat dan tepat,” ucap Yusuf.

Hingga 24 September 2021, realisasi program PEN kluster perlinsos sebesar Rp 116,02 triliun atau 62,2% dari pagu Rp 186,64 Triliun. Sedangkan realisasi kluster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 68,38 triliun atau 42,1% dari pagu Rp162,40 triliun.

“Saya kira kalau melihat dari progresnya saat ini perlinsos sudah merupakan salah satu yang tercepat, tinggal memastikan saja trennya ini bisa berlanjut sampai akhir tahun nanti,” ucap Yusuf.

Sedangkan untuk 2022 perlu beberapa perbaikan dalam program bansos, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menekan angka kemiskinan. Perbaikan bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah warga penerima manfaat dari yang sekarng ini jumlahnya sektiar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan asumsi kemiskinan di Agustus 2021 meningkat karena ada gelombang II Covid-19 dan restriksi yang dilakukan pemerintah. Sehingga, sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk menambah jumlah KPM dalam PKH.

“Pemerintah juga perlu memperbaiki basis data terutama untuk subsidi kemudian bansos dan data untuk jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan. Kombinasi ini yang dibutuhkan dalam jangka pendek untuk mengejar target pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan,” pungkas Yusuf. 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN