Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang Brodjonegoro

Bambang Brodjonegoro

Bappenas Siapkan 3 Skenario Atasi Kekurangan Pembiayaan SDGs

Arnoldus Kristianus, Kamis, 10 Oktober 2019 | 08:33 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan, sejauh ini masih ada kekurangan pembiayaan (financial gap) untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goal's/SDGs) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebesar US$ 2,5 triliun per tahun. Angka ini 2,5 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sebesar US$ 1 triliun per tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi atas kekurangan pembiayaan tersebut. Adapun dalam Roadmap SDGs Indonesia 2030, telah dihitung kebutuhan pembiayaan investasi untuk SDGs di Indonesia dengan tiga skenario. Pertama, Business as Usual (BAU) untuk 2020 sebesar Rp 2.714 triliun dan 2030 sebesar Rp 7.721 triliun. Kedua, intervensi moderat untuk 2020 sebesar Rp 2.778 triliun dan 2030 sebesar Rp 9.405 triliun. Ketiga, intervensi tinggi Rp 2.867 triliun dan 2030 sebesar Rp 10.397 triliun.

“Kalau kita pakai intervensi tinggi untuk mencapai target standar global, maka tahun depan kita membutuhkan Rp 2.867 triliun. Besaran APBN kita tahun depan sebesar Rp 2.500 triliun. Artinya, kalau menggunakan APBN saja sudah pasti tidak cukup bahkan untuk skenario BAU,” ucap Bambang di Hotel Farmount, Jakarta, Rabu (9/10).

Ia mengatakan, dengan skenario intervensi tinggi, 62% dari pemerintah dan 38% dari non pemerintah yaitu bisa dari skema BUMN, swasta, filantropi, dana sosial keagamaan, dan sumber lainnya untuk 2020-2024. Peranan pembiayaan dari non-pemerintah diperkirakan terus meningkat seiring dengan waktu. Untuk 2025 sampai 2030, peranan pemerintah masih besar sebesar 58% dan non pemerintah sebesar 42%. Pemerintah harus menyiapkan ekosistem yang memudahkan pihak swasta, filantropi maupun pihak lain di luar pemerintah untuk mau ikut membiayai. Termasuk mendorong social entrepreneurship.

“Sehingga filantropi tidak hanya dilakukan secara terbatas oleh kelompok tertentu. Tetapi dilakukan secara terbatas oleh kelompok muda yang sudah terbiasa melakukan entrepreneurship,” ucap Bambang.

Ia menegaskan, pemerintah harus menjadi pionir yang mengajak peran aktif semua pihak untuk membiayai SDGs melalui sumber pembiayaan inovatif, antara lain Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), sukuk, green bond, zakat, blended finance, social impact fund, filantropi, dan crowd funding.

“Kami melihat bahwa SDGs ini tujuan global yang ambisisus karena kalau tujuannya tidak ambisisus akan bernasib sama dengan tujuan pembangunan yang lain, dicanangkan serius di awal tetapi tidak mencapai sasaran,” ucapnya.

Ada dua upaya untuk mendorong partisipasi swasta. Pertama, memastikan imbal hasil (return) yang ada sesuai dengan ekspektasi. Kedua, pihak swasta juga ingin mengetahui apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan target dalam SDGs.

“Butuh dukungan supaya swasta tetap melakukan bisnis yang sesuai harapan tetapi apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ucap Bambang.

Target utama dalam SDGs adalah mengurangi jumlah kemiskinan. Saat ini kemiskinan terjadi karena tidak ada aktifitas ekonomi di daerah penting karena berbagai faktor terutama infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah secara masif membangun infrastruktur bukan hanya infrastruktur besar tetapi juga infrastruktur kecil di desa. Saat infrastruktur sudah selesai dibangun, pemerintah melakukan pendampingan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder seperti swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perbankan.

“Kalau ada akitifitas ekonomi otomatis kemiskinan berkurang maka permasalahan di SDGs seperti kesejahtaraan dan kesehatan juga terselesaikan,” ucap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandodjo di tempat yang sama.

Ia mengatakan, pihaknya terus menerapkan pola blended finance. Hal ini dilakukan dengan cara mempertemukan antara private sector dan pimpinan daerah. Karena yang mengetahui usulan untuk produksi bagus adalah pimpinan daerah. Saat ada kesepakatan antar kedua pihak, pemerintah akan membantu melalui Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membantu bisnis model ini. Termasuk juga dengan bank karena dengan bisnis model ini risikonya menjadi kecil.

“Mereka lebih berani memberikan (uang) itu. Buat bank dengan uang yang sama dipakai untuk modal kerja Bumdes, KUR ke petani, dan KUR ke dunia usaha. Satu uang bisa dipakai untuk tiga kegiatan,” ucap Eko.

 

Return

Presiden United in Diversity Foundation Mari Elka Pangestu mengatakan, pencapaian SDGs tidak mungkin hanya dengan biaya dari pemerintah. Oleh karena itu, harus mencari solusi dengan cara bermitra dengan swasta dan mitra pemerintah lain. Namun, bila ingin melibatkan private sector masuk maka harus ada return yang menjanjikan.

Menurutnya banyak proyek yang mempunyai sustainable impact risikonya besar misalnya proyek energi terbarukan (renewable energy). Disinilah diperlukan kombinasi antara pembiayaan yang tidak mengharapkan return dan dengan investasi yang memberikan return.

“Dalam blended finance harus dibuat instrumen apa atau peran pemerintah untuk mengambil risiko. Misalnya memberikan garansi atau subsidi untuk proyek yang berisiko,” kata dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA