Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen  Bea  Cukai Heru Pambudi bersama jajaran Kemkumham, MA, Kepolisian dan Kejaksaan pada proses penindakan hukum terhadap satu kontainer barang impor tiruan sebanyak 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa oleh PT PAM di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (9/1/2020). Foto:Amrozi Amenan

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bersama jajaran Kemkumham, MA, Kepolisian dan Kejaksaan pada proses penindakan hukum terhadap satu kontainer barang impor tiruan sebanyak 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa oleh PT PAM di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (9/1/2020). Foto:Amrozi Amenan

Bea Cukai Sita Satu Kontainer Ballpoint Impor Tiruan

Kamis, 9 Januari 2020 | 23:05 WIB
Amrozi Amenan (ros_amrozi@yahoo.com)

SURABAYA, investor.id - Bea Cukai bersinergi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Mahkamah Agung (MA), Kepolisian dan Kejaksaan mengambil proses penindakan hukum terhadap satu kontainer yang berisi barang impor tiruan atau pemalsuan merek.

Barang impor itu adalah 858.240 buah ballpoint merek Standard yang ditaksir nilainya mencapai Rp1.019.160.000 yang diimpor oleh PT PAM melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 6 Desember 2019 lalu.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan proses penindakan melalui peradilan di pengadilan negeri Surabaya secara cepat dilakukan untuk memberikan kepastian kepada perusahaan yang telah memberikan pelaporan serta untuk menguatkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai.

“Ini adalah sinergi antara pemerintah sebagai eksekutif dan lembaga yudikatif. Sinergi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia melakukan tindakan yang tegas dan jelas kepada impor barang yang terbukti melakukan pemalsuan merek ballpoint merk Satandar,” katanya saat jumpa pers di Terminal Petikemas Surabaya, Kamis (9/1/2020).

Dirjen  Bea  Cukai Heru Pambudi bersama jajaran Kemkumham, MA, Kepolisian dan Kejaksaan pada proses penindakan hukum terhadap satu kontainer barang impor tiruan sebanyak 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa oleh PT PAM di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (9/1/2020). Foto:Amrozi Amenan
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bersama jajaran Kemkumham, MA, Kepolisian dan Kejaksaan pada proses penindakan hukum terhadap satu kontainer barang impor tiruan sebanyak 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa oleh PT PAM di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (9/1/2020). Foto:Amrozi Amenan

Dia menjelaskan, penindakan hukum itu bermula dari adanya analisa dari aparat di lapangan serta pemilik merek yang telah melakukan rekordasi, yakni salah satu bentuk untuk melaporkan merknya. Dari situ kemudian Bea Cukai melakukan analisasi dan intersepsi pada 6 Desember 2019.  

Penindakan ini bersejarah karena pertama dilakukan pemerintah sebagai ekseskutif dengan yudikatif dan terlaksana berkat lengkapnya sistem perundang-undangan dan hukum RI yang dimulai dari UU Kepabeanan No. 10 tahun 1995 jonto UU No. 17 2006, kemudian PP No. 20 tahun 2017 dan PMK No. 40 2017 serta Perma No. 6 Tahun 2019.

Selain itu, proses penindakan hukum itu terlaksana dengan cepat dan jelas juga karena kerjasama antara Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri yang telah terintegrasi secara otomatisasi.

“Saya kira ini lompatan yang besar dan ini juga saya meyakini hal ini ditunggu tidak hanya pelaku bisnis di Indonesia tapi juga pelaku dunia usaha dan komunitas internasional,” terang Heru.

Heru menyatakan sebelum sampai pada proses peradilan dengan keputusan yang ada, Bea Cukai sebelumnya mendapatkan informasi impor puplen tanpa merk dan jenis, karena kecurigaan sehingga Bea Cukai melakukan penahanan. Proses yang cepat ini karena sudah diatur secara lengkap.

Dirjen  Bea  Cukai Heru Pambudi bersama jajaran Kemkumham, MA, Kepolisian dan Kejaksaan pada proses penindakan hukum terhadap satu kontainer barang impor tiruan sebanyak 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa oleh PT PAM di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (9/1/2020). Foto:Amrozi Amenan
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bersama jajaran Kemkumham, MA, Kepolisian dan Kejaksaan pada proses penindakan hukum terhadap satu kontainer barang impor tiruan sebanyak 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa oleh PT PAM di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (9/1/2020). Foto:Amrozi Amenan

“Sekarang kita boleh bangga mengatakan kepada dunia, sistem perundangan kita di bidang hak dan kekayaan intelektual merek dan hak telah lengkap sepenuhnya sehingga bisa kita operasikan.

Tentunya, sinergi yang kuat ini sekaligus sebagai message kepada perusahaan bahwa kita pasti akan melindungi usaha yang legal dan berantas usaha yang tidak legal. Ini juga menjawab tantangan dan harapan dunia internasional bahwa Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati berdasarkan agreement yang sudah ditandatangani,” ujarnya.

Secara khusus, lanjutnya, langkah ini juga sebagai bahan memenuhi harapan dunia internasionl, yang sebelumnya memasukkan Indonesia dalam kategori priority what list dalam isu perlindungan hak kekayaan intelektual. “Ini tentunya langkah maju meskipun ini baru pertama bahwa kita memasuki era baru penegakan hukum di bidang merk dan hak cipta. Untuk melundungi konsumen, agar pulpen yang dipakai sesuai harapan. Yang berikutnya, ini juga untuk meningkatkan investasi karena Indonesia dianggap sebagai negara yang kondusif terhadap investasi yang ada perlindungan,” terang Heru.

Kepada Pengadilan Surabaya Nur Syam mengatakan proses penindakan hukum dilakukan secara cepat dengan digelarnya peradilan terhadap barang impor tiruan itu di pengadilan negeri Surabaya setelah adanya pemohon yang sekaligus pemilik merek terdaftar merasa merasa dirugikan dan mengajukan permohonan penangguhan sementara ke pengadilan negeri Surabaya.

Atas dasar laporan dari Bea Cukai dan laporan tersebut telah memenuhi syarat Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2019 maka ketua pengadilan menunjuk hakim dan hakim pada waktu yang telah ditentukan menyidangkan perkara tersebut kemudian menjatuhkan penetapan sementara penangguhan.

“Setelah menghadirkan saksi dan ahli, hakim sebagaimana live streaming tadi hakim telah memutuskan bahwa permohonan pemohon itu terbukti dan product yang didapat merupakan merek palsu dan ini menguatkan penangguhan sementara pengeluaran barang dari kawasan pabean,” katanya.

Sementara itu Dirut PT Standardpen Industries Megusdyan Susanto mengatakan, dengan adanya pemalsuan merek ini, pihaknya tidak hanya mengalami kerugian secara materiil saja namun juga mengalami kerugian non materiil yang Iebih besar. Di antaranya, turunnya kepercayaan konsumen karena banyaknya keluhan akibat kualitas buruk dari adanya produk palsu tersebut. Di samping biaya promosi terus bertambah setiap tahunnya untuk membangun dan mempertahankan citra perusahaan.

Selain itu. pangsa pasar juga rusak akibat pelanggan/toko-toko mendapat harga yang lebih murah dari pemalsu merek dan jumlah tenaga kerja berkurang karena kapasitas produksi turun. yang pada akhirnya rencana investasi pengembangan perusahaan di masa depan menjadi tidak pasti.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi penindakan atas barang impor yang melanggar HKI.

Tindakan ini sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri terutama pemilik atau pemegang merek atau hak cipta.

Dengan demikian industri kreatif dalam negeri dapat tumbuh dan memiliki daya saing sehingga dapat berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak.

“Selama 15 tahun, akibat pemalsuan merk ini kerugian kami bisa mencapai lebih dari Rp 1 trliun,” kata Megusdyan.

Heru menambahkan, tidak hanya bagi sektor industri, pemalsuan HKI juga berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan konsumen, bahkan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi kejahatan terorganisir dan terorisme.

Contohnya obat dan kosmetik palsu serta sparepart palsu. Penindakan ini juga membuktikan bahwa Indonesia sangat concern terhadap perlindungan HKI sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional dan menambah poin Indonesia agar dapat dikeluarkan dari priority watch list United States Trade Representative (USTR) untuk isu perlindungan HKI

“Sinergitas antar Kementerian/Lembaga dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam perlindungan HKI, termasuk peran serta aktif dan kesadaran masyarakat khususnya pemilik/pemegang merek/hak cipta untuk melakukan rekordasi merek/hak cipta ke Bea Cukai, sehingga tindakan secara ex-officio dapat segera dilakukan tanpa harus menyampaikan aduan,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN