Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sumber: BSTV

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sumber: BSTV

Belanja Pemerintah Faktor Pengungkit Pertumbuhan PDB

Rabu, 8 Juli 2020 | 13:59 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com) ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belanja pemerintah akan menjadi faktor pengungkit yang amat penting bagi pertumbuhan PDB ke depan.

“Faktor pengungkit utama belanja pemerintah yang ditargetkan sampai sekitar Rp 600 triliun. Dari program PEN sendiri sekitar Rp 300 triliun. Dua kegiatan ini diharapkan bisa menjadi trigger bagi pertumbuhan kuartal III. Pada kuartal IV, sebagian dari sektor usaha diharapkan bisa pulih, sehingga ada kontribusi dari sektor swasta pada kuartal IV,” ujar dia dalam program Special Dialogue di Beritasatu TV, Selasa (7/7) malam. Program berlabel Geliat Ekonomi di New Normal yang ditayangkan secara live itu dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu.

Menurut Airlangga, dari total dana yang digelontorkan, pemerintah telah menambah subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 1,44 juta nasabah dengan nilai Rp 46, 1 triliun. Pemerintah juga menunda angsuran pokok bagi 1,39 juta nasabah dengan nilai bantuan Rp 47,7 triliun, dan memperpanjang masa cicilan sekitar 1,3 juta nasabah KUR dengan nilai Rp 39,9 triliun.

Adapun untuk korporasi, kata dia, perbankan sudah bisa melakukan restrukturisasi kredit korporasi. Pemerintah telah mengeluarkan stimulus Rp 30 triliun lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri sebesar Rp 10 triliun, BRI sebesar Rp 10 triliun, BNI sebesar Rp 5 triliun, dan BTN sebesar Rp 50 triliun.

“Dana tersebut bisa menjadi momentum bagi restrukturisasi sektor korporasi. Kami melihat sektor korporasi masih bisa bertahan sampai Desember dengan pola restrukturisasi. Yang diperlukan sekarang adalah recovery dari sisi demand. Jika pada kuartal III dan IV tahun ini demand-nya mulai naik, pada 2021 ada kebutuhan modal kerja. Saat itulah perbankan siap memberikan tambahan kredit modal kerja,” tegas dia.

Menko Perekonomian menambahkan, kredit modal kerja UMKM sudah mulai bisa didorong. Soalnya, pemerintah telah memfasilitasi program penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 dengan nilai Rp 35 triliun.

Untuk mendukung program tersebut, PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perbankan. Program ini memberikan jaminan kepada perbankan agar bisa terus menyalurkan kredit kepada UMKM yang menyumbang sekitar 5% terhadap kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan.

Untuk bantuan sosial (bansos) yang merupakan salah satu pendorong ekonomi di tengah pandemi, Airlangga mengungkapkan, pemerintah akan menggelontorkan total dana Rp 203,3 triliun.

Sebagian dana bansos akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena PHK melalui program Kartu Prakerja. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 1,7 juta orang yang telah terverifikasi, sedangkan yang belum terverifikasi sekitar 1,3 juta orang.

“Pemerintah sedang mengevaluasi Kartu Prakerja. Apabila sudah dilengkapi evaluasinya, kami akan membuka pelatihan yang secara offline maupun online. Kami menargetkan kelanjutan program Kartu Prakerja berjalan dalam dua minggu ke depan,” tutur dia. (leo)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN