Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Smelter  Foto ilustrasi: IST

Smelter Foto ilustrasi: IST

Besok, Nasib Larangan Ekspor Nikel Diputuskan

Rangga Prakoso, Rabu, 6 November 2019 | 15:43 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan investigasi terkait dugaan over kuota ekspor bijih nikel. Hasil investigasi itu akan dibawa ke rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Investigasi itu menjadi dasar penentuan nasib kebijakan penghentian sementara ekspor bijih nikel yang sudah diterapkan sejak 29 Oktober kemarin.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, tim ESDM bersama dinas pemerintah daerah telah melakukan kunjungan lapangan ke 30 perusahaan yang membangun smelter. Namun dia belum bisa membeberkan hasilnya lantaran akan dibawa ke rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Besok ada pertemuan kembali yang dipimpim pak Menko (Luhut). Tolong sabar. Apakah ekspor tetap berhenti atau tidak, bukan dalam forum ini saya putuskan. Kita tunggu saja di tingkat pimpinan," kata Yunus dalam acara diskusi yang digelar oleh Kahmi di Jakarta, Rabu (6/11).

Yunus menuturkan investigasi yang dilakukan berupa audit lapangan. Tim gabungan melihat langsung seperti apa kemajuan pembangunan smelter. Pasalnya izin ekspor diberikan bagi perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. ESDM pun sudah menerapkan persyaratan ketat yakni evaluasi progres smelter setiap enam bulan. Bila progres smelter tak mencapai minimal 90% dari rencana kerja per enam bulan maka ada sanksi yang dikenakan. Sanksi tersebut berupa pencabutan izin ekspor.

"Dari 37 smelter, 7 smelter hampir mencapai 100% dan ada yang sudah berproduksi. Jadi tim mengaudit 30 smelter yang masih membangun," tuturnya.

Dikatakannya tim gabungan pun melakukan audit mengenai realisasi kuota ekspor dari 37 perusahaan tersebut. Dia menerangkan kuota ekspor yang diberikan telah ditetapkan setiap tahunnya. Artiannya perusahaan tak bisa seenaknya mengekspor melebihi kuota yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan laporan 150 kapal yang diduga mengangkut bijih nikel dengan kadar diatas 1,7%. Padahal izin ekspor yang diizinkan hanya bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. "Muatan itu ditahan sementara dan diaudit," ujarnya.

Lebih lanjut Yunus mengungkapkan kuota ekspor bijih nikel yang diizinkan tahun ini sekitar 26 juta ton. Sementara realisasinya baru sekitar 23 juta ton. Namun dari rapat koordinasi di Menko Kemaritiman dan Investasi pada akhir Oktober kemarin terungkap data yang berbeda. Oleh sebab itu diputuskan untuk menghentikan sementara ekspor bijih nikel dan dilalukan investigasi. "Data realisasi ekspor 23 juta ton yang tercatat di saya," ujarnya.

Yunus menerangkan larangan ekspor bijih nikel masih merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2019. Beleid tersebut memberi batas waktu ekspor hingga 31 Desember 2019. Artiannya pada awal 2020 bijih nikel dilarang ekspor. "Apabila kalau mau percepatan (larangan ekspor) tentunya harus melalui proses adendum peraturan menteri tersebut," terangnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA