Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang Brodjonegoro

Bambang Brodjonegoro

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

BI dan OJK Tetap di Jakarta Saat Ibu Kota Pindah

Nasori, Rabu, 21 Agustus 2019 | 08:45 WIB

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagia otoritas industri jasa keuangan tetap akan berkantor pusat di Jakarta, saat fungsi Jakarta sebagai ibu kota pemerintah Republik Indonesia (RI) dipindahkan ke suatu lokasi di Pulau Kalimantan. Ini dikarenakan fungsi Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan akan tetap dipertahankan.

"Yang dipindahkan tentunya pusat pemerintahan yang isinya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi, fungsi sebagai bank setral (BI) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tetap akan di Jakarta. Karena Jakarta tetap mejadi pusat keuangan dan bisnis Indonesia, dan tentunya kita harapkan menjadi pusat yang sama di tingkat regional," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara Prime Time Talk: Efek Ekonomi Pindah Ibu Kota di BeritaSatu TV, Selasa (20/8).

Pada kesempatan itu, Bambang mengandaikan Jakarta akan menjadi seperti New York, sedangkan ibu kota baru nanti menjadi seperti Washington DC di Amerika Serikat. "Jakarta akan tetap dikembangkan sebagai kota bisnis seperti New Yok di Amerika Serikat. Sedangkan pusat pemerintahan baru menjadi seperti Washington DC," tandas mantan menteri keuangan itu.

Selain untuk mengurangi beban Jakarta yang saat ini dinilai sudah luar biasa besar karena menanggung sejumlah fungsi sekaligus, kata Bambang, pemindahan ibu kota juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan ekonomi bagi daerah lain di Luar Jawa. Selain sebagai pusat pemerintahan, saat ini Jakarta memiliki peran sebagai pusat bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, dan menjadi tujuan hampir semua orang untuk berkarier dan mengadu peruntungan.

"Akibatnya, dengan beban yang luar biasa besar tersebut, konsidi Jakarta memang harus diakui jauh dari ideal, baik dari kualitas udara, air, sampai masalah kemacetan yang juga luar biasa. Dari konsentrasi itu, yang bisa dipindahkan atau dikeluarkan adalah pusat pemerintahan. Sebab, kalau pusat bisnis dan keuangan tentunya tidak mudah, karena itu tergantung perilaku kelompok dunia usaha," papar dia.

Secara terpisah, Bambang mengatakan, dari data yang ia miliki Jakarta adalah kota terpadat kesembilan di dunia, yang menghadapi berbagai komplikasi isu, dari rawan bencana banjir hingga polusi udara. “Polusi di Jakarta tidak hanya terjadi di udara, tetapi juga di air. Sungai Ciliwung sudah tercemar bahan kimia, buangan manusia, juga sampah sehingga tidak bisa menjadi sumber air bersih bagi Jakarta,” ucap Bambang.

Terkait rencana pemindahan ibu kota itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipindahkan ke Pulau Kalimantan. "Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT ke-74 di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI di Jakarta, Jumat (16/8).

 

DPR Mendukung

Anggota Komisi XI DR RI Eva Kusuma Sundari Presiden mengatakan, menanggapi permintaan izin Jokowi tersebut para anggota DPR politisi antusias memberikan dukunga dalam bentuk tepuk tangan yang berkepanjangan. "Dan ini artinya, saya membaca DPR mendukung. Saya yang PDIP juga mendukung full," kata dia.

Menurut dia, argumentasi-argumentasi pemindahan ibu kota itu juga harus dikaitkan dengan kebutuhan masa depan Indonesia dan tidak semata karena Jakarta daya dukung Jakarta yang tidak lagi memadahi. "Kita membutuhkan model bagi Indonesia yang akan melakukan lompatan ke atas. Misalanya, kita ingin membangun identitas untuk kita sendiri. Sementara kita tahu, istana (saat in) saja tinggalan kolonial dan semua desain kotanya juga tidak seperti yang kita impikan, misalny ada smart city dan forest city," tandas dia.

Menurut Eva, Indonesia saat ini sulit untuk bergerak karena diwarisi oleh Jakarta yang tidak sesui dengan identitas bangsa Indonesia sendiri. "(Pemindahan ibu kota) ini terkait terkait simbol Indonesia baru yang kita inginkan, Indonesia yang terlepas dari warisan-warisan kolonial. Oleh karena itu, keinginan itu akan kami dukung, dan terhadap semua skenario pemerintah kita akan kooperatif," pungkas dia. (try/ark)

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN