Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Erwin Haryono

Erwin Haryono

BI: Penerbitan Mata Uang Digital untuk Memitigasi Shadow Banking

Jumat, 26 Februari 2021 | 00:32 WIB
Nasori

JAKARTA, investor.id– Bank Indonesia (BI) menyebutkan, tiap bank sentral memiliki motivasi yang berbeda dalam menerbitkan mata uang digital atau central bank digital currency (CBDC). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penerbitan CBDC lebih dipengaruhi oleh faktor untuk memperoleh efisiensi sistem pembayaran domestik dan keuangan inklusif serta memitigasi praktik perbankan bayangan (shadow banking).

“Sedangkan motivasi penerbitan CBDC negara maju didorong kebutuhan untuk mendukung keamanan pembayaran dan stabilitas keuangan, memitigasi private digital currency, dan merespons penggunaan uang kartal menjadi key driver utama negara-negara tersebut dalam melakukan eksplorasi,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam jawaban tertulis atas pertanyaan Investor Daily, Kamis (25/2) malam.

Jawaban Erwin itu diberikan atas pertanyaan dan pemintaan penjelasan lebih jauh terkait pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo yang menyebutkan, bank sentral tengah menyiapkan pembentukan mata uang rupiah digital yang disebut central bank digital currency. Ini dilakukan menyusul maraknya penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency, salah satunya Bitcoin.

Menurut Perry, nantinya bank sentral akan menjadi pengelola, yaitu pihak yang menerbitkan dan mengedarkan central bank digital currency tersebut ke perbankan dan teknologi finansial (fintech), baik secara wholesale maupun ritel. Ia pun kembali menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, satu-satunya mata uang yang sah sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah rupiah.

Shadow banking atau sering juga sering disebut dengan “bank bawah tanah” merupakan istilah umum untuk menggambarkan kegiatan keuangan yang terjadi di antara lembaga keuangan nonbank, namun di luar ruang lingkup regulator. Artinya, kegiatan shadow banking ini terhindar atau lepas dari pengawasan otoritas perbankan.

Erwin menjelaskan, CBDC merupakan sebuah representasi digital dari uang sebagai simbol kedaulatan negara (sovereign currency) yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. Di Indonesia, CBDC nantinya melengkapi kewajiban moneter bank sentral yang saat ini hanya berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) serta rekening giro pihak ketiga.

Menurut Erwin, masalah kewajiban moneter itu pula yang membedakan CBDC dengan uang elektronik (UE). “CBDC merupakan uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya, sedangkan UE adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbit UE tersebut terhadap pemegangnya,” papar dia.

Terkait dengan rencana penerbitan implementasi CBDC ini, kata Erwin, BI telah melakukan kajian atau asesmen untuk melihat potensi dan manfaat CBDC dikaitkan dengan kondisi di Indonesia. Kajian ini juga meliputi implikasi atas perbedaan desain dan arsitektur CBDC yang akan dipilih, beserta mitigasi risikonya.

“Bank sentral memandang penting untuk mempersiapkan secara memadai termasuk untuk menghadapi situasi yang berubah melalui penelitian atau eksperimen yang sedang berlangsung tentang konsep CBDC yang tepat diterapkan di Indonesia dan implikasinya pada sektor publik dan swasta,” jelas Erwin.

 

Matang dan Komprehensif

Ia menandaskan, setelah melalui kajian hingga tahapan eksperimen secara matang dan komprehensif, pada saat yang tepat BI baru melakukan perumusan kebijakan untuk implementasi atau penerbitan CBDC. “BI pun berkoordinasi dengan bank sentral lain termasuk melalui fora internasional guna bertukar pandangan terkait pendalaman CBDC,” ucap Erwin.

Menurut dia, BI baru saja melakukan reformasi regulasi (regulatory reform) di bidang sistem pembayaran (SP) untuk menata kembali struktur industri SP dengan pendekatan yang bersifat prinsipil. “Saat ini, pendekatan pengaturan dimaksud dinilai mengakomodir seluruh aktivitas di bidang SP sehingga aturan yang akan diterbitkan merupakan turunan atau penjelasan dari aturan dimaksud,” pungkas dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN