Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

BI Perketat Likuiditas Mulai Maret 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 17:02 WIB
Nasori ,Triyan Pangastuti ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) akan memperketat likuiditas, mulai Maret 2022_dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum (GWM) rupiah perbankan yang saat ini 3,5%. Kebijakan ini diambil BI untuk memitigasi dampak kebijakan_bank sentral negara maju, khususnya The Federal Reserve (Fed), sekaligus merespons lonjakan inflasi dalam negeri seiring dengan membaiknya perekonomian nasional.  

Ia memprediksi kebijakan itu tidak menganggu operasional bank dan penyaluran kredit. Sebab, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tidak berpengaruh terhadap kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit adalah 10%.

Dengan penerapan kebijakan penaikan GWM, AL/DPK yang saat ini mencapai 35,1% hanya akan turun menjadi 30% kuartal III-2022. Adapun keseluruhan dana pihak ketiga yang akan diserap kebijakan ini sekitar Rp 200 triliun.

BI juga mempertahankan suku bunga acuan atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2022. Suku bunga deposit facility juga bertahan di level 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%.

Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat.

Sejumlah indikator pemulihan yang dicermati BI adalah tetap kuatnya kinerja ekspor, peningkatan konsumsi masyarakat, mobilitas masyarakat yang terus meningkat, kenaikan tingkat penjualan eceran dan indeks keyakinan konsumen, kinerja korporasi baik besar, menengah, maupun kecil, cadangan devisa, dan masuknya dana asing ke pasar keuangan domestik.

Normalisasi kebijakan juga akan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023, menyusul berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19.

Kredit tetap tumbuh kuat
Kredit tetap tumbuh kuat

Oleh sebab itu, OJK meminta perbankan mempercepat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang sampai saat ini mencapai Rp 103 triliun atau 14,85%. Dengan begini, perbankan tidak terguncang begitu normalisasi kebijakan diberlakukan.

Kalangan bankir mendukung kebijakan normalisasi likuiditas BI. Sebab, likuiditas di pasar kini melimpah. Artinya, penaikan GWM tidak akan berpengaruh terhadap operasional bank, termasuk penyaluran kredit.

Gubernur BI Perry Warjoyo menerangkan, normalisasi atau pengetatan kebijakan likuditas dilakukan dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha.

“Pertimbangan ini juga mencakup partisipasi dalam pembelian SBN (surat berharga negara) untuk pembiayaan APBN. Saat ini, rasio AL/DPK masih tinggi, sebesar 35,12%, sedangkan sebelum Covid, level tertinggi mencapai 23%. Artinya, likuiditassaat ini sangat longgar,” ungkap dia dalam konferensi pers hasil RDG periode Januari 2022, Kamis (20/1).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Perry memaparkan, penaikan GWM rupiah untuk bank umum konvensional dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, kenaikan 150 basis poin (bps) menjadi 5%, dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4% mulai 1 Maret 2022.

Kedua, dia menyatakan, kenaikan 100 bps menjadi 6%, dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5% berlaku mulai 1 Juni 2022. Ketiga, kenaikan 50 bps menjadi 6,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5,5% berlaku mulai 1 September 2022.

Dia menambahkan, GWM rupiah untuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang saat ini sebesar 3,5% juga terbagi menjadi tiga tahap.

Pertama, kenaikan 50 bps menjadi 4%, dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara ratarata sebesar 3% berlaku mulai 1 Maret 2022  Kedua, dia melanjutkan, kenaikan 50 bps menjadi 4,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 3,5% berlaku mulai 1 Juni 2022. Ketiga, kenaikan 50 bps menjadi 5%, dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4% berlaku mulai 1 September 2022.

“Kami juga memberikan jasa giro sebesar 1,5% kepada bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata,” ucap Perry.

Ekonomi Membaik

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Perry Warjiyo mengungkapkan, dari data sistem pembayaran Desember 2021 dan awal Januari 2022, sejumlah indikator ekonomi terus meningkat dan menjadi daya dukung proses pemulihan ekonomi Indonesia.

BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 berkisar 3,2-4%, sedangkan 2022 berkisar 4,7-5,5%. Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 3,7-4,5%, sedangkan 2022 sebesar 5,2%, dibandingkan 2020 kontraksi 2,07%.

Dari sisi pasar saham, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup di level 6.626 pada perdagangan Kamis (20/1), di atas penutupan perdagangan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 di level 6.299.

Jumlah investor, berdasarkan data OJK, mencapai 7,5 juta pada 2021, naik 93% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, sebanyak 80% merupakan investor milenial. Ekspor selama 2021 juga menggeliat, mencapai US$ 231,54 miliar, naik 41,88% dibandingkan 2020. Yang menarik, produk industri mendominasi ekspor, dengan porsi 76,49% atau setara US$ 177 miliar, naik 35% dari 2020 sebesar US$ 131 miliar.

Neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 35,44 miliar, tertinggi dalam 15 tahun. Tahun ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan ekspor industri mencapai US$ 175-180 miliar pada 2022.

Investasi masih mengalir ke Indonesia, mencapai Rp 659 triliun per September 2021, tumbuh 7,8%. Perinciannya, penanaman modal asing Rp 331,7 triliun (50,3%) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 327 triliun. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi 2022 mencapai Rp 1.200 triliun, naik dari estimasi 2021 Rp 900 triliun.

Jumlah penduduk miskin juga terus menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada September 2021 mencapai 26,5 juta orang atau 9,71% dari total penduduk Indonesia, berkurang 1,04 juta orang dibandingkan Maret 2021 atau 1,05 juta orang dibandingkan September 2020. BPS juga mencatat, angka pengangguran per Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang atau 6,49%, turun 0,67 juta atau 0,58% dibandingkan Agustus 2020.

Kredit perbankan tumbuh 5,2% tahun lalu dan ditargetkan tumbuh 7,5% tahun ini, berdasarkan proyeksi OJK. Ini selaras dengan geliat sektor manufaktur nasional, salah satu sektor penyerap kredit perbankan. Desember 2021, purchasing manager indeks Indonesia mencapai 53,5, menandakan manufaktur berada di zona ekspansi.

Sementara itu, dia menambahkan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan sejalan dengan perlunya bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan karena ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Upaya Ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat,” tutur Perry.

Keputusan ini, kata dia, juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi dunia yang diperkirakan lebih seimbang, sejalan tetap kuatnya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Eropa dan India. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja indikator, seperti PMI manufaktur, keyakinan konsumen, dan penjualan eceran di negara- negara tersebut yang tetap kuat.

“Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global 2022 diperkirakan mencapai 4,4%,” tutur dia.

Dia menyatakan, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga diperkirakan masih terus meningkat. Ini akan mendukung kuatnya kinerja ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi tumbuh 2022 diprediksi lebih tinggi dibandingkan 2021. Indikator ekonomi Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan ekonomi, mobilitas masyarakat, penjualan eceran dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 3,2-4%,” ucap dia.

Pantau The Fed

Gedung The Federal Reserve (The Fed) di Washington, DC.,  Amerika Serikat (AS). ( Foto: Daniel SLIM / AFP )
Gedung The Federal Reserve (The Fed) di Washington, DC., Amerika Serikat (AS). ( Foto: Daniel SLIM / AFP )

BI, kata dia, juga mencermati perkembangan manuver The Fed. Dia memperkirakan The Fed menaikkan suku bunga acuan atau The Fed Funds Rate (FFR) sebanyak empat kali, yang akan dimulai pada Maret 2022. Kebijakan FFR sangat bergantung pada kondisi ekonomi AS. Jika terjadi pemulihan ekonomi, inflasi Negara tersebut bisa tinggi.

Meski begitu, dia menyatakan, terdapat sejumlah risiko yang juga bisa mengubah arah kebijakan The Fed.

Misalnya, saja kenaikan kasus Omicron, gangguan mata rantai pasokan, dan kenaikan harga energi, yang bisa saja membuat The Fed hanya tiga kali menaikkan suku bunga.

Perry belum dapat memperkirakan berapa besar kenaikan FFR pada Maret mendatang. Pasalnya, BI masih harus memantau berbagai perkembangan terkini arah dan respons dari normalisasi kebijakan The Fed.

Perry akan terus memantau berbagai perkembangan rencana kenaikan suku bunga The Fed dan memitigasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

Dampak dari kenaikan FFR akan lebih terlihat pada kenaikan US Treasury (UST) di atas 2%. Ini akan memengaruhi sisi eksternal Indonesia, dalam hal ini arus dana asing ke domestik.

Apabila selisih yield UST dengan yield SBN semakin menipis, dia menilai, arus modal akan bergerak keluar atau (capital outflow), sehingga berpotensi memberikan tekanan pada sisi nilai tukar rupiah.

Perry menyatakan, kinerja nilai tukar rupiah akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor global dan domestik. Salah satunya faktor kenaikan UST yang akan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.

Lebih lanjut dia memastikan, dampak tapering off kali ini tidak akan separah taper tantrum tahun 2013. Hal ini didukung faktor fundamental ekonomi dan current account defisit yang jauh lebih rendah, disertai surplus neraca modal yang lebih tinggi. Kemudian, cadangan devisa Indonesia hingga akhir Desember 2021 tetap tinggi, sebesar US$ 144,9 miliar atau setara pembiayaan delapan bulan impor atau7,8 bulan impor. Bahkan, cadangan devisa juga di atas standar kecukupan internasional, sekitar tiga bulan impor.

Selain itu, memasuki awal tahun 2022, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik berlanjut, tercermin pada investasi portofolio yang mencatat net inflows US$ 0,2 miliar sampai 18 Januari 2022. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, saat pertemuan OJK yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Kamis (20/1/2022). Foto: tangkapan layar youtube
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, saat pertemuan OJK yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Kamis (20/1/2022). Foto: tangkapan layar youtube

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, normalisasi kebijakan akan dilakukan OJK, mengingat kebijakan restrukturisasi berakhir pada Maret 2023. Jika relaksasi berakhir, perbankan akan kembali beroperasional normal.

Untuk itu,OJK terus mengingatkan agar bank menambah pencadangan, supaya saat kebijakan tersebut dicabut, tidak berdampak besar terhadap kinerja perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menambahkan, sejauh ini perbankan mengikuti arahan OJK dengan membentuk CKPN. Dengan membentuk pencadangan, bank bisa mengurangi potensi risiko kredit yang turun menjadi kredit macet (non performing loan/ NPL). OJK mencatat, NPL gross akhir 2021 mencapai 3%, turun dari 2020 sebesar 3,06%.

Optimisme Presiden dan Menkeu

Presiden Jokowi di Pertemuan Tahunan OJK, Kamis (20/1/2022). Foto: Tangkapan layar youtube
Presiden Jokowi di Pertemuan Tahunan OJK, Kamis (20/1/2022). Foto: Tangkapan layar youtube

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis 2022 akan menjadi momentum yang baik, karena Indonesia berada dalam fase penting pemulihan, seiring membaiknya indikator-indikator, stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, serta fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan.

“Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah makin terkendali, meskipun hati-hati masih ada varian Omicron yang harus diwaspadai. Pencapaian vaksinasi juga terus meningkat,” kata Presiden Jokowi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/1).

Presiden Jokowi mengatakan, penanganan pandemi yang makin baik harus dipakai untuk membangkitkan optimisme, serta memberikan keyakinan dan kepercayaaan yang lebih besar kepada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya.

“Meski begitu, kelangkaan pangan, energi, dan kontainer, kenaikan inflasi, kenaikan harga produsen harus terus kita ikuti, karena dampaknya pasti ada terhadap negara,” jelas dia.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut laju pemulihan ekonomi dari krisis pandemi Covid-19 lebih cepat dibandingkan saat krisis moneter 1998-1999.

“Pada saat krisis 1998, pemulihan ekonomi berlangsung sangat lama hingga ekonomi kembali ke level sebelum krisis,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (19/1).

Dia menilai, ekonomi lebih cepat bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19, khususnya saat munculnya varian Delta pada Juli-Agustus 2021. Hal ini tercermin pada mobilitas masyarakat yang sudah meningkat dan berada di atas level sebelum pandemi Covid-19. Geliat kegiatan ekonomi yang meningkat turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 yang diproyeksikan mencapai 5%.

“Konsumsi dan produksi juga sudah menunjukkan penguatan dan di atas level sebelum Covid-19. Kami optimistis kuartal IV, pertumbuhan ekonomi akan recovery cukup kuat, karena beberapa indikator. Hitungan BKF, ekonomi bisa tumbuh 5% kuartal IV-2021, sehingga secara keseluruhan akan berada di 4%,” ungkap dia.

Dukungan Bankir

Jahja Setiaatmadja.
Jahja Setiaatmadja.

Pada bagian lain, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja merespons positif kebijakan normalisasi likuiditas BI. Sebab, memang sudah waktunya bank sentral melakukan normalisasi.

“Saat ini, likuiditas di pasar terlalu banyak, sehingga memang perlu pengetatan uang beredar,” jelas Jahja kepada Investor Daily.

Jahja mengakui, selama dua tahun terakhir, BI terus melakukan pelonggaran likuiditas untuk menghindaripengetatan likuiditas perbankan. Sebab, jika kebijakan likuiditas tidak dilonggarkan selama pandemi, perbankan bisa terganggu, yang pada akhirnya berdampak terhadap penyaluran kredit.

Namun, dia menilai, kekhawatiran mengenai likuiditas perbankan yang ketat selama pandemi tidak terjadi.

Sebaliknya, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di perbankan masih tinggi, sehingga DPK malah naik lebih tinggi dibandingkan kredit.

Selain penghimpunan dana dari masyarakat, dia menilai, BI terus melonggarkan kebijakan untuk memasok likuiditas perbankan. Hasilnya, likuiditas saat ini cukup melimpah.

Oleh karena itu, Jahja mendukung normalisasi likuiditas yang akan dilakukan BI mulai Maret 2022. Direktur PT Bank CTBC Indonesia Liliana Tanadi mendukung langkah BI. Sebab, kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap industri perbankan.

“Likuiditas di pasar cukup berlebih, sehingga seharusnya kebijakan ini tidak memengaruhi pasar,” kata Liliana.

Liliana juga mengaku, hingga akhir 2021, likuiditas CTBC masih cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis tahun ini. Sebab, pertumbuhan DPK 2021 lebih besar dari pertumbuhan kredit.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN