Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

BI Siap Berbagi Beban dengan Pemerintah Secara Terukur

Minggu, 28 Juni 2020 | 02:25 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan siap berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah untuk penyelamatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi BI juga harus memperhatikan sisi kemampuan fiskal dan juga masih dalam batas terukur kemampuan BI.

"Intinya, BI siap menyediakan dana APBN atau berbagi beban dengan pemerintah,” jelasnya dalam acara webinar Business Talk Series yang digelar Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), Sabtu (27/6).

Kendati begitu, hingga saat ini diskusi mengenai burden sharing terkait porsi pemerintah dan BI belum selesai masih terus didiskusikan.

“Untuk meyakinkan itu (masih didiskusikan) dengan DPR, nanti seperti itu, tentu saja ada produk hukumnya, keputusan bersama. Prosedur-Prosedur kita jaga, ini kita lakukan dalam tahap finalisasi (terkait burden sharing).  Tentu saja kita melihat gimana pendanaan ini juga tidak bebani fiskal, tetapi juga masih dalam batas-batas kemampuan neraca keuangan BI,” tuturnya.  

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam media briefng pada Rabu (29/4/2020) pagi.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Selama pandemi Covid-19, BI telah membantu dalam  pembiayaan anggaran atau above the line dengan membeli surat berharga negara di pasar perdana untuk membantu membiayai defisit anggaran tahun ini yang melebar hingga 6,34%  dan ini sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan UU No 2/2020.

Pembelian SBN di pasar perdana dilakukan melalui tiga tahap pertama, BI sebagai non competitive bidder dengan yield sesuai hasil lelang perdana di hari yang sama. Kedua. melalui green shoe option dan ketiga melalui private placement.

“Sejak menandatangani kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 16 April 2020, BI telah melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp30,3 triliun,”jelasnya.

Ia merinci BI sudah membeli SBN di pasar perdana melalui Green shoe option sebesar Rp 26,65 triliun dan pembelian SBN melalui private placement BI juga telah membeli SBN sebanyak Rp 3,67 triliun

Adapun, total SBN yang dimiliki oleh bank sentral hingga 23 Juni sebesar Rp447 triliun. Jumlah itu termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 166,2 triliun.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Sebelumnya, Deputi Gubernur  Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan bahwa adanya konsep berbagi beban, karena BI menyadari bahwa pemerintah tidak bisa sendirian dalam memulihkan ekonomi akibat tekanan pandemic Covid-19.

Ia mengatakan bahwa, dalam konsep berbagai beban BI tetap harus memberikan confident bagi kepercayaan investor sehingga semua terukur.

“Indonesia ini kita butuh dana, karena dana domestik gak cukup mau gak mau kita harus membuka negara kita masuknya  dana investor asing dan apakah kita berharap uang diluar bisa masuk masuk ke dalam negeri,  jika ada stabilitas dan  kredibilitas ekonomi dan pasar termasuk kebijakan fiscal,”tuturnya dalam diskusi virtual, Kamis (26/6) malam.

BI dalam melakukan  burden sharing  juga akan memperhatikan berbagai hal, terkait confident ke pasar, sehingga  yang dilakukan secara  keseluruhan, juga tidak mengurangi integritas.

Kendati begitu, ia belum menjelaskan detail berapa persen pembagian  burden sharing untuk BI. Pasalnya masih dalam tahap diskusi yang detail bersama pemerintah yang diperkirakannya sudah hampir final.

Meski begitu, ia tak menampik bahwa pembicaraan mengenai pembagian beban dalam penyelamatan ekonomi atau burden sharing cukup alot.

“Upaya seimbangkan dua sisi integritas, dan confident pasar, dengan komitmen BI dalam Pemulihan Ekonomi Nasional ini cukup sulit seimbangkan itu, jadi cukup alot burden sharing. Insya Allah semua lancar kita ingin yang terbaik untuk bangsa dan Negara,”tuturnya.

Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia merupakan backstop dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemulihan ekonomi, karena tidak bisa semuanya ditanggung pemerintah.

Sementara itu, dia menilai bahwa adanya kebijakan penempatan dana yang dilakukan Kementerian Keuangan  ke bank mitra senilai Rp 30 triliun merupakan kebijakan yang cukup baik untuk mendorong sektor riil. Pasalnya kewenangan bi tidak bisa langsung mendorong sektor riil, BI bisa melakukan quantitative easing.

“BI sudah banyak menggelontorkan dana (quantitative easing) ke sektor keuangan atau pasar, tetapi masalahnya sektor riil gak bisa menyerap dana masuk lagi ke pemerintah  dan ini akhirnya jadi puzzle,” tuturnya.

Budi Hikmat.
Budi Hikmat.

Pada kesempatan yang sama, Chief Economist Bahana Sekuritas Budi Hikmat mengatakan di kondisi saat ini yang dibutuhkan market adalah kebijakan yang antisipatif, termasuk jika market tidak bisa menyerap SBN atau terjadi aliran modal asing keluar dari asset instrumen keuangan Indonesia, maka BI akan menjadi backstop.

“(Saat itu) asing keluar Rp 175 triliun,  jika gak ada BI akan seperti apa, pasar modal di SBN akan kacau,”jelasnya.

Sebagai informasi, adanya program penanganan Covid-19 dan stimulus fiskal juga telah berdampak pada pelebaran defisit tahun ini diperkirakan mencapai 6,3% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun. Program pemulihan ekonomi nasional juga sudah turut diringankan oleh BI melalui kebijakan moneternya.

“Kami hitung monetary impact the budget mencapai Rp 1.530 triliun, itu sangat penting sebab kita ga ada topang daya beli selain komoditi,”tuturnya.    

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN