Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan BI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11).

Konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan BI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11).

BI Tahan Bunga Acuan

Triyan Pangastuti/Nida Sahara, Jumat, 22 November 2019 | 10:27 WIB

JAKARTA, investor.id  - Bank Indonesia mempertahankan BI 7-day reverse repo rate (BI 7DRRR) sebesar 5,00%, suku bunga deposit facility 4,25%, dan suku bunga lending facility 5,75%, dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (21/11). Sepanjang tahun ini, suku bunga acuan itu sudah diturunkan empat kali sebesar 100 bps, dari 6,00% pada Januari-Juni menjadi 5,00% sejak Oktober 2019.

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) tahun ini lebih agresif dibanding langkah bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang tiga kali memangkas fed funds rate sebanyak 75 bps menjadi 1,5-1,75% guna mengatasi penurunan pertumbuhan ekonominya.

Pemangkasan BI 7DRRR antara lain mempertimbangkan kondisi nilai tukar rupiah yang cukup baik, dengan kurs sebesar Rp 14.091,5 per dolar AS pada Kamis (21/11) malam atau terapresiasi 0,02%. Secara year to date, rupiah sudah terapresiasi 2,07%.

“BI memutuskan untuk menahan BI 7DRRR pada November 2019, dengan suku bunga acuan BI tetap berada di level 5,00%. Akan tetapi, untuk menambah likuditas perbankan, BI memutuskan kembali menurunkan Giro Wajib Minimum,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Gedung BI, Jakarta, Kamis (21/11).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Perry menjelaskan, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) itu bisa menambah likuiditas ke seluruh bank. Total tambahan likuiditas diperkirakan sebesar Rp 26 triliun, yakni sebesar Rp 24,1 triliun ke bank umum konvensional, sedangkan sisanya ke bank umum syariah sebesar Rp 1,9 triliun.

Penambahan likuiditas tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit, guna mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada triwulan III-2019 sebesar 5,02% (year on year/yoy), melambat dari capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy) pada kuartal II dan 5,07% pada kuartal I.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi juga terefleksi dari menurunnya pertumbuhan kredit. Per September 2019, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,89% (yoy) atau lebih rendah dari Agustus yang 8,59% (yoy). Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) per September lalu juga hanya 7,47% (yoy), melambat dari Agustus yang tumbuh 7,62% (yoy).

Modal Asing Mengalir

Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif  Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI).
Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, kebijakan moneter BI tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestic di tengah pertumbuhan perekonomian global yang melambat. “BI juga menurunkan GWM rupiah untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah/unit usaha syariah sebesar 50 bps, sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%. Ini berlaku efektif pada 2 Januari 2020,” paparnya.

Ia mengatakan, kebijakan itu ditempuh guna menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi operasi moneter juga terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

“Kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian, dengan tetap mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan ini, BI mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0% dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4%, dengan fleksibilitas repo sebesar 4%. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ke depan, BI akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

Koordinasi BI dengan pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing.

“Kami melihat, perkembangan terkini mengindikasikan ketidakpastian pasar keuangan global sedikit mereda, sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang terus berlanjut. Ke depan, pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi sedikit membaik, meski risiko ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok dan kondisi geopolitik perlu terus dicermati, karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing,” tuturnya.

Investasi Bangunan Tumbuh

Aktivitas pembangunan infrastruktur jalur bawah tanah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao
Aktivitas pembangunan infrastruktur jalur bawah tanah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao

BI menilai, perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan, meski pertumbuhannya sedikit melambat sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Onny menyebut, konsumsi rumah tangga menopang daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh terjaganya konsumsi masyarakat berpendapatan rendah dengan penyaluran bantuan sosial pemerintah, semakin besarnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah, serta dampak positif konsistensi kebijakan moneter menjaga stabilitas harga.

“Investasi bangunan juga tetap tumbuh cukup baik, sejalan dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Sementara itu, perbaikan ekspor belum kuat akibat permintaan dan harga komoditas global yang menurun, yang juga kemudian berpengaruh pada menurunnya impor dan melemahnya investasi nonbangunan. Namun, di beberapa daerah, kinerja ekspor membaik, termasuk ekspor manufaktur seperti otomotif dari Jawa dan besi baja dari Sulawesi,” imbuhnya.

Secara spasial, kata Onny, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat di berbagai wilayah dan pertumbuhan investasi yang tetap baik terkait proyek strategis nasional di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik pada triwulan IV-2019 sesuai pola musimannya, sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal, sehingga secara keseluruhan tahun 2019 dapat mencapai sekitar 5,1%.

NPI Membaik

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga membaik sehingga menopang ketahanan eksternal Indonesia. Defisit NPI triwulan III 2019 menurun cukup besar, yakni dari US$ 2,0 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi US$ 46 juta.

Perkembangan positif ini ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik dari US$ 8,2 miliar (2,9% dari PDB) pada triwulan II 2019 menjadi US$ 7,7 miliar (2,7% dari PDB). Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2019 juga tercatat cukup tinggi yakni US$ 7,6 miliar, sejalan dengan tingginya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik dan daya tarik pasar keuangan yang tetap tinggi.

Ke depan, NPI secara keseluruhan 2019 diperkirakan mencatat surplus, dipengaruhi aliran masuk modal asing yang besar dan defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi sekitar 2,7% PDB. Posisi cadangan devisa Indonesia juga tetap kuat, yang pada akhir Oktober 2019 mencapai US$ 126,7 miliar, meningkat dari US$ 124,3 miliar pada akhir September 2019.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor.

Bank Indonesia.
Bank Indonesia.

Bank Indonesia, lanjut dia, akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk berupaya mendorong peningkatan penanaman modal asing (PMA). “Nilai tukar rupiah menguat sejalan dengan kinerja NPI yang membaik. Pada November 2019, rupiah secara rata-rata mengalami apresiasi 0,42%, meskipun secara point to point mengalami depresiasi 0,41% dibandingkan dengan level akhir Oktober 2019. Namun, rupiah sejak awal tahun ini sampai dengan 20 November 2019 menguat 2,03% (year to date/ytd),” ucapnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut, penguatan rupiah didukung oleh pasokan valas dari para eksportir dan aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut, didorong prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.

Ke depan, BI memproyeksikan nilai tukar rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar yang terjaga. Perkiraan itu ditopang oleh prospek NPI yang tetap baik, seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing ke Indonesia yang dipicu oleh berlanjutnya berbagai faktor positif.

“Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, BI terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas,” paparnya.

Bunga Deposito Turun

Onny juga menjelaskan, transmisi pelonggaran kebijakan moneter BI terus berlanjut, didukung kecukupan likuiditas perbankan yang memadai serta pasar uang yang stabil dan efisien. Rerata harian volume Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Oktober 2019 tetap tinggi, sebesar Rp 18,12 triliun.

Likuiditas perbankan juga tetap baik, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang besar yakni 19,43% pada September 2019, tidak jauh berbeda dari kondisi Agustus 2019 sebesar 19,47%. Perkembangan ini memengaruhi penurunan suku bunga PUAB pada semua tenor, termasuk suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, yang bergerak di kisaran level suku bunga kebijakan sebesar 5,04% pada Oktober 2019.

Rerata tertimbang suku bunga deposito juga menurun 12 bps dibandingkan dengan level September 2019, yakni tercatat sebesar 6,45% pada Oktober 2019. Suku bunga kredit juga mulai menurun, terutama pada kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tercatat sebesar 10,04% dan 10,26%.

Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2019 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi, yakni masing-masing 6,88% (yoy) dan 7,08% (yoy).

Ke depan, lanjut dia, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang, serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

“Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan September 2019 yang tinggi yakni 23,19%, dan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang tetap rendah, yakni 2,66% (gross) atau 1,18% (net).

Kinerja korporasi go public yang tetap terjaga seiring kemampuan membayar yang cukup sehat juga menopang stabilitas sistem keuangan,” ucapnya. Kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga, baik tunai maupun nontunai.

Petugas menghitung tumpukan mata uang di cash center Bank Mandiri, Jakarta, belum lama ini.  Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA
Petugas menghitung tumpukan mata uang di cash center Bank Mandiri, Jakarta, belum lama ini. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Posisi Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh 4,49% (yoy) pada Oktober 2019, sementara pembayaran nontunai menggunakan kartu ATM/debit, kartu kredit, dan uang elektronik (UE) tumbuh 32,09% (yoy), didominasi oleh instrument kartu ATM/debit dengan pangsa 94,55%. Transaksi UE terus tumbuh tinggi sebesar 268% (yoy), sejalan dengan preferensi masyarakat terhadap uang digital yang terus menguat serta didukung integrasi UE dalam ekosistem digital yang meluas.

Ke depan, Bank Indonesia terus meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk secara aktif mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital. Penguatan peran dalam transformasi digital dilakukan melalui pendekatan komprehensif dengan visi baru Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.

Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital dapat dilakukan secara inklusif dengan mengintegrasikan peran serta seluruh pelaku ekonomi, melalui koordinasi dengan berbagai otoritas dan institusi terkait, dalam sebuah ekosistem digital yang terintegrasi.

Revisi Proyeksi Kredit

Perry Warjiyo. Foto: IST
Perry Warjiyo. Foto: IST

Perry Warjiyo mengatakan lebih lanjut, BI merevisi proyeksi pertumbuhan kredit perbankan tahun ini menjadi 8% secara tahunan (yoy). Proyeksi tersebut menurun dibandingkan proyeksi pada awal tahun ini sebesar 10-12% (yoy).

Perry Warjiyo mengatakan, penurunan target kredit tersebut disebabkan oleh permintaan kredit yang juga masih belum menguat dari sektor riil. Dia menegaskan, dari sisi perbankan tidak memiliki kendala dalam menyalurkan kredit, tapi permintaan (demand) memang tidak tinggi.

“Mengacu pada kinerja perbankan belakangan ini, BI merevisi proyeksi pertumbuhan kredit dan DPK menjadi masing-masing tumbuh 8% (yoy) tahun ini. Untuk proyeksi DPK, pada awal tahun BI memasang target 7-9% (yoy). Kredit perbankan itu ada faktor penawaran dan sisi permintaan. Penyaluran kredit melambat pertumbuhannya, karena dari sisi korporasi yang menahan sehingga demand kredit tidak tinggi,” ujar Perry.

Perry juga menjelaskan, korporasi RI kini mendapatkan pendanaan sebesar 80% dari modal sendiri atau laba ditahan. Hal tersebut membuat pertumbuhan permintaan kredit melambat dari segmen korporasi.

“Tapi, kami lihat ke depan itu ekonomi membaik dan memberikan confidence bagi korporasi. Kami ajak bank dan korporasi semakin meningkatkan produksi dan investasi, supaya ekonomi kita naik,” ungkap Perry.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan sudah diperkirakan. Namun, dengan relaksasi kebijakan makroprudensial lewat penurunan GWM sebesar 50 bps untuk perbankan akan lebih melonggarkan likuiditas. Ini diharapkan bisa mengakselerasi penurunan suku bunga simpanan dan kredit, seiring dengan melonggarnya likuiditas.

“Bank tidak perlu khawatir dengan kondisi likuiditas yang mengetat seperti sebelumnya, sehingga saat ini arahnya penurunan suku bunga kredit, sebagaimana juga diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. Kami meyakini permintaan kredit akan meningkat di 2020, seiring dengan semangat pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggarannya,” ucapnya.

Dia meyakini keputusan BI yang menahan suku bunga acuan dan melonggarkan kebijakan makroprudensial akan direspons positif oleh pasar, perbankan, dan sektor riil. Hal ini juga dapat mendorong perekonomian nasional ke level pertumbuhan 5,06% di 2019 full year dan 5,1-5,3% untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020. (th/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN