Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan paparan tentang Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan paparan tentang Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Jokowi Apresiasi Sinergi KSSK

BI Terus Dukung APBN untuk Pulihkan Ekonomi

Kamis, 25 November 2021 | 11:22 WIB
Triyan Pangastuti ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id) ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menegaskan, Bank Sentral akan terus mendukung pendanaan APBN melalui pembelian surat berharga negara (SBN) untuk membiayai program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Dengan dukungan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk mendorong pemulihan ekonomi dan membantu dunia usaha.

Di sisi lain, Presiden Jokowi secara terbuka memuji sinergisitas yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berkat sinergisitas yang baik di antara para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perekonomian nasional tetap stabil di tengah pandemi.

Pada Pertemuan Tahunan BI di Jakarta, Kamis (24/11), Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan, BI masih berpartisipasi dalam pembiayaan APBN tahun depan melalui pembelian SBN senilai Rp 224 triliun dengan suku bunga rendah.

“Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujar Perry Warjiyo dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi tersebut.

Perry menjelaskan, pembelian SBN merupakan bentuk sinergi stimulus fiskal dan moneter untuk merespons defisit APBN 2022 yang mencapai 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 868 triliun.

“Belanja negara dalam APBN tahun depan mencapai Rp 2.714,2 triliun yang di antaranya untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Jadi, itu membutuhkan pembiayaan yang besar,” tutur dia.

Komitmen BI membantu pemerintah, menurut Perry Warjiyo, juga tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan (Menkeu) dengan Gubernur BI dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan guna Penanganan Dampak Pandemi Covid-19. Lewat SKB itu, BI membeli Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana.

Pada 2020, BI membeli SBN sebesar Rp 473,4 triliun. Sedangkan pada 2021, BI akan membeli SBN senilai Rp 215 triliun. Adapun pada 2022, Bank Sentral bakal membeli SBN sebesar Rp 224 triliun.

SKB Menkeu dan Gubernur BI merupakan tidaklanjut UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

"BI berkomitmen untuk berpartisipasi sesuai UU 2/2020 dalam jumlah yang besar. Pada 2020, BI sudah membeli SBN sebesar Rp 473,4 triliun. Pada 2021, BI sudah membeli SBN Rp 143,3 triliun per 16 November, sedangkan tahun depan senilai Rp 215 triliun untuk mendukung sektor kesehatan dan kemanusiaan karena Covid-19,” papar dia.

Pembelian SBN pada 2021 dilaksanakan melalui mekanisme lelang utama sebesar Rp 67,87 triliun dan melalui mekanisme green shoe option (GSO) senilai Rp 75,46 triliun. Pembelian SBN itu juga sudah sesuai Keputusan Bersama Menkeu dan Gubernur BI pada 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang pada 11 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021.

Gubernur BI mengemukakan, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah bank sentral lain, sinergi untuk penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas, di satu sisi, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, di sisi lain.

Pertemuan Tahunan BI Tahun 2021 bertema Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Acara itu juga dihadiri perwakilan negara-negara sahabat dan kalangan pengusaha.

Realisasi PCPEN
Realisasi PCPEN

Dipuji Jokowi

Presiden Jokowi memuji sinergisitas KSSK. Pujian itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021.

“Kita patut berterima kasih kepada jajaran BI, jajaran pemerintah, utamanya Kemenkeu, OJK, dan LPS. Komunikasinya sangat baik. Sangat baik. Bisa saling mengisi,” kata Presiden.

Menurut Presiden, setiap terjadi masalah, meskipun dalam skala kecil, jajaran KSSK yang terdiri atas Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS langsung menggelar pertemuan untuk mencari solusi.

“Ada masalah kecil saja langsung ketemu. Saya kira, hal-hal yang prudent seperti ini harus kita teruskan dengan kehati-hatian, karena memang ketidakpastian itu ada di mana-mana dan sulit dikalkulasi, sulit diukur,” tandas Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyatakan tidak takut menghadapi gugatan negara mana pun dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas keputusan pemerintah melarang ekspor bahan mentah komoditas tambang nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Sebaliknya, Presiden Jokowi mempersilakan investor di sektor pertambangan yang ingin mengolah dan mengembangkan sumber daya alam itu untuk membangun industrinya di Indonesia.

“Kalau ingin nikel, silakan.Tapi datang, bawa pabriknya ke Indonesia, bawa industri ke Indonesia, dan bawa teknologi ke Indonesia. Dikerjakan tidak sampai barang jadi juga tidak apa-apa,” kata dia.

Saat ini, menurut Presiden, Indonesia telah memiliki infrastruktur untuk pengembangan komoditas pertambangan sehingga tidak diperlukan lagi mengekspor bahan mentah (raw material).

“Ini sudah setop. Sudah kita mulai dari nikel, setop. Mungkin tahun depan, dengan kalkulasi, hitung-hitungan, kita setop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi setop tembaga, tahun depannya lagi setop timah. Kita ingin agar bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi,” tegas dia.

Presiden Jokowi mengungkapkan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan mentah guna meningkatkan nilai tambah (added value) komoditas yang dimiliki negeri ini.

Jokowi mencontohkan besi baja. Saat masih diizinkan ekspor nikel, pada 3-4 tahun lalu, ekspor Indonesia hanya mencapai US$ 1,1 miliar. Tahun ini, nilainya melonjak menjadi US$ 20 miliar karena stok nikel meningkat dari Rp 15 triliun menjadi Rp 280 triliun.

“Ini akan memperbaiki neraca perdagangan kita. Memperbaiki neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan kita menjadi lebih baik,” tutur dia.

Presiden juga membandingkan neraca perdagangan dengan Tiongkok pada 2018 yang defisit US$ 18,41 miliar. Hingga Oktober 2021, defisit perdagangan dengan Tiongkok terpangkas menjadi US$ 1,5 miliar.

Insya Allah tahun depan kita sudah surplus dengan RRT. Artinya, barang kita akan lebih banyak masuk ke sana dengan nilai yang lebih baik dari sebelumnya,” ujar dia.

Presiden Jokowi optimistis apabila larangan komoditas tambang terus diberlakukan, pemasukan negara dan neraca perdagangan akan meningkat.

"Ini baru urusan nikel disetop, kalau nanti bauksit disetop, nilainya juga akan kurang lebih sama. Kita akan melompat di angka US$ 30 miliar. Satu komoditas, dua komoditas, tiga komoditas, empat komoditas. Bayangkan kalau itu semuanya diindustrialisasikan, dihilirisasikan di negara kita. Meskipun kita memang digugat di WTO. Tidak masalah," papar Jokowi.

Jokowi menuturkan, saat menghadiri KTT G20 di Roma, Italia pada akhir Oktober lalu, kebijakan tentang larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang juga sudah disampaikan kepada para pemimpin Uni Eropa dan negara-negara Eropa.

"Saya sampaikan di G20 dengan Uni Eropa dan negara-negara di Eropa, kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Silakan. Kita terbuka, kita tidak tertutup. Silakan," kata dia.

Presiden juga mengaku mendapatkan kabar gembira dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa penerimaan negara, terutama perpajakan, cukup memuaskan.

"Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Bu Menteri Keuangan, capaian pajak sangat baik, bea cukai juga sangat baik. Ini baik semua tumbuh 18,2% year on year (yoy). Khusus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah mencapai lebih dari 100%," tutur dia.

Jokowi menegaskan, tanda-tanda ekonomi nasional membaik mulai terlihat. “Namun, bukan berarti situasi sudah dalam keadaan aman, mengingat masih ada pandemi Covid-19,” tandas dia.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan  dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021). Sumber: Investor Daily/Primus Dorimulu
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021). Sumber: Investor Daily/Primus Dorimulu

4 Kebijakan BI

Gubernur BI, Perry Warjiyo juga mengemukakan, kebijakan moneter 2022 akan tetap mendukung stabilitas ekonomi. Selain akan memberi dukungan terhadap APBN dan dana stimulus PCPEN, BI bakal mendorong pemulihan ekonomi melalui empat kebijakan lainnya, yaitu makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

Dengan demikian, kata Perry, kebijakan moneter tahun depan akan fokus kepada stabilitas nilai tukar rupiah, suku bunga rendah sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi, penurunan likuiditas bertahap, dan pembelian SBN di pasar perdana maupun pasar sekunder.

Menurut Gubernur BI, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus dilakukan sesuai fundamental dan mekanisme pasar, sekaligus memitigasi normalisasi moneter Bank Sentral AS, The Fed, melalui intervensi valas dan menjaga agar selisih imbal hasil SBN dengan obligasi AS tetap menarik. “Untuk itu, BI akan berkoordinasi erat dengan menkeu,” ucap dia.

Perry menjelaskan, kebijakan makroprudensial yang longgar akan dipertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas. BI akan terus bersinergi dengan KSSK, antara lain melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) untuk mendorong UMKM, hingga penguatan forum pengawasan bank terpadu.

Di bidang sistem pembayaran, menuut Perry Warjiyo, digitalisasi terus diperkuat untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Konsolidasi industri sistem pembayaran diperkokoh dengan membangun ekosistem end-to-end antara perbankan digital, fintech, e-commerce, dan membentuk unicorn Indonesia yang tangguh.

"Infrastruktur yang modern terus kami bangun, perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target tambahan 15 juta kerja sama, QRIS antarnegara, dan SNAP satu bahasa untuk koneksi pembayaran terus kami perluas," ujar dia.

Dia menambahkan, perluasan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan maupun investasi bilateral dengan Jepang, Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan negara tetangga lain juga terus dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kecuali itu, BI akan akan terus mengembangkan instrumen pembiayaan jangka panjang, terutama pembiayaan hijau melalui sinergi erat KSSK. Juga pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan.

“Mata rantai ekonomi halal terus dikembangkan, khususnya industri makanan, fashion, instrumen pasar uang, sukuk BI, serta festival keuangan syariah di tiga wilayah dengan skala internasional,” tutur dia.

BI memperkirakan transaksi digital banking akan mencapai Rp 40.000 triliun pada 2021 dan meningkat menjadi Rp 48.000 triliun pada 2022. "Ekonomi dan keuangan digital akan meningkat pesat pada tahun depan," ujar Perry Warjiyo.

BI memproyeksikan transaksi e-commerce pada 2021 mencapai Rp 403 triliun dan meningkat menjadi Rp 530 triliun pada 2022. Begitu pula transaksi uang elektronik yang akan meningkat menjadi Rp 289 triliun pada 2021 menjadi Rp 337 triliun pada 2022.

“Kami pun akan memperluas BI-Fast untuk semua bank guna melayani transaksi ritel seketika tanpa henti bagi masyarakat dengan skema harga yang telah disederhanakan. Dengan demikian, biaya transaksi menjadi murah bagi masyarakat dan tetap mampu mendorong inovasi,” kata dia.

Gubernur BI menambahkan, rencana penerbitan rupiah digital juga sedang dipersiapkan sebagai alat pembayaran yang sah di Tanah Air.

Quantitative Easing

QE dan pembelian SBN di pasar perdana oleh BI
QE dan pembelian SBN di pasar perdana oleh BI

BI juga terus melanjutkan stimulus moneter dalam bentuk kebijakan quantitative easing (QE) ke perbankan dalam jumlah besar guna mendorong pembiayaan dunia usaha dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Hingga 16 November 2021, BI telah menambah likuiditas (QE) di perbankan sebesar Rp 137,2 triliun. Sejak 2020, kebijakan QE telah mencapai Rp 863,8 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB, salah satu injeksi likuiditas yang terbesar di negara berkembang.

Perry Warjiyo mengakui, meskipun belum mampu sepenuhnya mendorong penyaluran kredit perbankan karena masih lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha, sangat longgarnya likuiditas berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Gubernur BI menambahkan, stance kebijakan makroprudensial tetap akomodatif dan tersinergi dengan kebijakan KSSK untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

Perry menjelaskan, berbagai penguatan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh BI, pertama adalah pelonggaran loan to value (LTV) untuk kredit properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB) menjadi 0% berlaku efektif 1 Maret 2021. “Kebijakan ini kami tempuh lewat sinergi dengan pemerintah dan OJK yang telah menerbitkan paket kebijakan untuk mendorong kinerja sektor properti dan otomotif. Sektor ini memiliki keterkaitan yang cukup tinggi (backward dan forward linkage) terhadap sektor ekonomi yang lain,” ujar dia.

Kedua, kata dia, yaitu publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan sejak Februari 2021 untuk memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter
dan makroprudensial.

Ketiga adalah reaktivasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) secara bertahap dengan menaikkan batas bawah RIM menjadi 75% pada Mei 2021, 80% pada September 2021, dan 84% pada Januari 2022. “Penguatan juga dilakukan dengan memasukkan wesel ekspor milik bank ke dalam perhitungan RIM,” ucap dia.

Berbagai kebijakan tersebut, menurut dia, disinergikan dengan upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan melalui besaran Countercyclical Buffer (CCyB) yang tetap 0% dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% yang seluruhnya dapat direpokan kepada BI.

Bank Sentral pun telah menyempurnakan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). “Penyempurnaan kebijakan untuk mendorong inklusivitas itu ditempuh dengan memperluas target pembiayaan tidak hanya bagi UMKM, namun juga bagi korporasi UMKM dan PBR atau perorangan berpenghasilan rendah,” papar dia.

Selain itu, kata Perry, BI memberikan keleluasaan agar perbankan dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM dan PBR sesuai keahlian dan model bisnisnya melalui perluasan opsi-opsi mekanisme pembiayaan UMKM dan PBR.

“Perbankan dapat berkontribusi melakukan pembiayaan inklusif secara lebih optimal melalui tiga skema modalitas, yaitu pembiayaan inklusif secara langsung dan rantai pasok, pembiayaan melalui lembaga keuangan dan badan layanan, serta pembiayaan melalui pembelian surat berharga yang terkait,” ujar dia.

Perry Warjiyo optimistis ekonomi Indonesia akan pulih pada 2022 dan bertumbuh 4,7% sampai 5,5%. "Pertumbuhan ini lebih tinggi dari 3,2% sampai 4% pada 2021," ujar dia.

Sejalan dengan itu, menurut dia, BI menargetkan pertumbuhan kredit pada 2022 mencapai 6-8% secara tahunan (year on year/yoy) dibanding tahun ini 4-6% (yoy). “Artinya, tahun depan permintaan dan penyaluran kredit akan lebih baik dari tahun ini,” tandas dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara BeritaSatu Economic Outlook 2022 hari ke-3, Rabu (24/11/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Uthan A Rachim
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara BeritaSatu Economic Outlook 2022 hari ke-3, Rabu (24/11/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Uthan A Rachim

Pandemi Terkendali

Secara terpisah, Menko Maritim dan Investasi (Menkomarinvest), Luhut Binsar Pandjaitan optimistis, ekonomi Indonesia tumbuh 5% pada kuartal IV-2021. Hal ini sejalan dengan pandemi Covid-19 yang terkendali dan kembali pulihnya aktivitas ekonomi di dalam negeri.

“Pemulihan ekonomi yang cepat di berbagai sektor akan tertangkap sepenuhnya pada kuartal IV-2021. Saya yakin ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% pada kuartal IV, sehingga tahun ini bisa tumbuh kira-kira empat koma sekian persen,” kata Luhut saat menjadi keynote speech pada acara Economic Outlook 2022 hari ketiga sesi I dengan tema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 2022 yang digelar Berita Satu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Rabu (24/11).

Luhut menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, kinerja perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, bergantung pada kondisi penanganan pandemi Covid-19. Negara yang mampu mengendalikan kasus Covid-19 akan mampu tumbuh lebih cepat dibanding negara yang gagal mengendalikan kasus Covid-19.

Menurut dia, kenaikan kasus Covid-19 akibat varian delta yang terjadi sejak pertengahan Juni 2021 berdampak besar pada perekonomian Indonesia. “Namun bersyukur kita berhasil secara cepat berhasil menurunkan kasus Covid-19 dan mengendalikannya dengan tingkat yang rendah,” tutur dia.

Hal itu, kata Luhut, menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan cepat. “Kita saat ini berada pada posisi PPKM level 1. Tetapi kita tidak boleh jemawa dan lengah terhadap kondisi ini, sebab apa pun bisa terjadi kalau kita tidak disiplin,” tegas dia.

Luhut mengemukakan, dibandingkan puncak kasus Covid-19 pada Juli lalu, di mana kasus harian bisa mencapai lebih dari 56 ribu kasus per hari dan kasus aktif lebih dari 570 ribu, saat ini kasus harian dan kasus positif sudah turun hingga 99%. Angka reproduksi RT di bawah 1 menunjukkan terkendalinya pandemi Covid-19 ini.

Dia menambahkan, terkendalinya kasus Covid-19 dan pembukaan ekonomi yang dilakukan bertahap mampu menahan perlambatan ekonomi pada kuartal III-2021, meski melambat dibanding kuartal II-2021 sebesar 7,1%. Tetapi realisasi kuartal III-2021 sebesar 3,5% lebih tinggi dari perkiraan awal kami sebelum PPKM diterapkan. (epa/az)

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN