Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.  Foto: BeritaSatu Photo/Humas Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: BeritaSatu Photo/Humas Bank Indonesia

BI Terus Pererat Koordinasi Redam Dampak Covid-19

Triyan Pangastuti/Leonard AL Cahyoputra, Selasa, 2 Juni 2020 | 11:28 WIB

JAKARTA, investor.id -  Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, BI akan terus memperat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meredam dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

“Koordinasi erat terus dilakukan. BI di sisi likuiditas perbankan, pemerintah di sisi stimulus fiskal, dan OJK di sisi stimulus sektor keuangan, khususnya menyangkut restrukturisasi kredit,” tutur dia dalam jumpa pers virtual di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, BI telah melakukan injeksi likuiditas lewat program pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) yang mencapai Rp 583,5 triliun.

“BI terus melakukan pelonggaran likuiditas kepada perbankan agar nanti bisa sejalan dengan stimulus fiskal pemerintah dan restrukturisasi kredit perbankan oleh OJK,” ujar dia.

Menurut Perry Warjiyo, kepemilikan SBN BI hingga Selasa (26/5) mencapai Rp 443,48 triliun. Sebagian SBN itu diperoleh bank sentral melalui pasar sekunder, sedangkan sebagian yang lain dari pasar perdana (primer) sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, SBN yang dimiliki BI dari pasar sekunder digunakan untuk melakukan operasi moneter. Jika ingin menyerap likuiditas atau kontraksi, BI akan menggunakan SBN yang dimiliki sebagai underlying transaksi reverse repurchase agreement (repo) untuk menyerap dana bank-bank yang kelebihan likuiditas.

“Sebaliknya, jika bank-bank mengalami kekurangan likuiditas, mereka bisa melakukan repurchase aggrement (repo) SBN-nya melalui proses lelang guna mendapatkan likuiditas dari BI,” papar dia.

Sejak awal tahun hingga saat ini, kata Perry, BI telah membeli SBN senilai Rp 200,25 triliun dari pasar primer dan pasar sekunder. Pembelian SBN di pasar primer atau perdana sesuai amanat UU 2/2020.

Pembelian SBN tersebut, menurut Gubernur BI, terdiri atas surat utang yang dibeli BI di pasar perdana sebelum UU No 2 Tahun 2020 diberlakukan, yaitu senilai Rp 10,07 triliun berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan tenor di bawah 1 tahun.

Selanjutnya setelah UU 2/2020 diterbitkan, BI membeli SBN senilai Rp 23,98 triliun di pasar perdana dalam kurun waktu 21 April hingga 18 Mei, terdiri atas greenshoe option sebesar Rp 20,3 triliun dan private placement Rp 3,67 triliun.

“Kemudian SBN yang dibeli BI di pasar sekunder untuk stabilisasi pasar selama pandemi Covid-19 senilai Rp 166,2 triliun,” ucap dia.

Perlu Dikaji

Bhima yudhistira.
Bhima yudhistira.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai usulan cetak uang untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat tekanan pandemi Covid-19 merupakan kebijakan moneter yang abnormal atau di luar kelaziman. Karena itu, kebijakan tersebut memerlukan kajian yang menekankan kehati-hatian.

Bhima mengingatkan, BI bukanlah bank sentral AS, The Fed, yang mencetak dolar AS bagi sekitar 85% transaksi ekspor dan impor dunia.

“Jika rupiah dicetak terlalu banyak, imbasnya bisa ke depresiasi kurs rupiah dan berkurangnya trust pelaku pasar terhadap rupiah,” ujar dia.

Josua Pardede. Foto: IST
Josua Pardede. Foto: IST

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengungkapkan, mencetak uang merupakan kebijakan yang cepat dalam membiayai pendanaan dari defisit anggaran negara. Ini karena sifatnya yang tidak tergantung dari permintaan pasar.

“Metode mencetak uang untuk menambal defisit ini sering disebut Modern Monetary Theory (MMT). Kini, The Fed juga tengah didorong melakukan MMT demi menambal defisit fiskal, tapi belum dilakukan,” tutur dia. (ns/en/eld/az)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN