Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sebuah tempat pengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Kotoran sapi juga bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Foto ilustrasi: Investor Daily/gora kunjana

Sebuah tempat pengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Kotoran sapi juga bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Foto ilustrasi: Investor Daily/gora kunjana

Biogas Solusi Alternatif Penuhi Kebutuhan Elpiji Nasional

Kamis, 14 Januari 2021 | 15:45 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  – Dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, tingginya konsumsi elpiji dalam negeri yang tidak sebanding dengan produksi elpiji nasional yakni hanya mencapai sekitar 25%, membuat Pemerintah harus mencari solusi alternatif untuk mensubstitusi kebutuhan tersebut.

Luky A Yusgiantoro, Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), menyatakan pentingnya penggunaan Biogas sebagai bahan substitusi elpiji yang bermanfaat bagi keamanan energi, sekaligus memberikan solusi bagi masalah sampah organik di dalam negeri. 

“Komposisi biogas mirip dengan gas alam. Bedanya, biogas dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan dan limbah pertanian,” ungkap Luky di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Faktanya, di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menghasilkan sampah kota terbesar. Jumlahnya mencapai 64 juta ton per tahun, dimana 60% dari jumlah tersebut berasal dari sampah organik.

Oleh sebab itu, sering dijumpai dalam pemberitaan media mengenai polusi sungai yang diakibatkan oleh kotoran sapi atau sampah organik lainnya dan berujung protes dari masyarakat yang terdampak.    

“Indonesia memiliki masalah dalam pengelolaan limbah, khususnya di daerah terpencil dimana sampah organik berasal. Masalah ini menjadi perhatian bagi beberapa institusi seperti United Nations Development Programme, Hivos dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Untuk itu, kami berharap dapat segera dipecahkan pengembangan biogas karena tidak terlalu membebani fiskal bagi pemerintah,” jelas Luky.

Luky berpendapat agar ada kementerian yang akan ditunjuk sebagai penanggungjawab program pengembangan biogas.

“Kementerian yang ditunjuk sebagai penanggungjawab nanti bersama kementerian-kementerian terkait dan pemerintah daerah dapat memetakan seluruh potensial yang ada untuk dapat dijadikan master plan dan regulasi teknis secara lengkap,” jelasnya.

Selain itu, regulasi teknis dapat mendorong peran penting sektor publik dan swasta dalam proses pengembangan biogas, dimana saat ini peran tersebut masih bias.

Menurutnya dalam menyiapkan master plan tersebut, Indonesia dapat berkolaborasi dengan berbagai institusi dan negara asing khususnya negara-negara penghasil biogas terbesar termasuk China dan Amerika Serikat. Hal ini dapat menarik investor lebih banyak lagi, transfer pengetahuan, dan mempercepat pembangunan teknologi.

“Tanpa aksi dari hal-hal tersebut, pembangunan biogas di Indonesia akan mengalami stagnasi di tengah ketersediaan elpiji yang menurun dan tantangan bagi daerah terpencil dalam menangani sampah organik,” tegasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN