Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi koperasi. Sumber: Investor Daily

Ilustrasi koperasi. Sumber: Investor Daily

BKF Sarankan OJK Atur dan Awasi KSP Menengah-Besar

Senin, 26 September 2022 | 19:16 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyarankan fungsi pengaturan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) skala menengah-besar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usul ini diantaranya menimbang bahwa KSP salah satu jenis lembaga intermediasi keuangan yang perlu terselenggara secara teratur, adil, dan transparan.

Usulan tersebut mengemuka dalam tajuk BKF berjudul ‘Pentingnya Strategi Komunikasi Mendorong Pengalihan Pengawasan KSP’, yang dirilis mingguan untuk periode 12-18 September 2022. BKF menerangkan bahwa kasus-kasus pelanggaran KSP berpotensi akan terus terjadi kedepannya apabila masih terdapat celah dalam sistem pengawasannya. Akan tetapi, aturan yang lebih prudent dan pengawasan yang lebih ketat akan berpotensi mematikan aktivitas bisnis KSP.

"Terkait hal ini, Kemenkeu berpendapat agar pengawasan KSP dibagi dalam dua tier utama, yakni skala menengah-besar dan skala kecil. Untuk KSP skala menengah-besar, seharusnya pengaturan dan pengawasannya dilakukan langsung oleh OJK," jelas BKF, dikutip Senin (26/9/2022).

Baca juga: Hingga Agustus, Realisasi Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 T

Sedangkan untuk KSP skala kecil, pengawasan didelegasikan dari OJK kepada dinas-dinas koperasi. Hal ini bertujuan agar KSP skala kecil memiliki potensi untuk berkembang dan tidak dikenakan pengawasan yang terlalu ketat.

Terlepas gagal dari gagal bayar KSP yang tidak berdampak sistemik pada sektor keuangan, BKF memandang bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang tidak berdampak sistemik tetap diawasi OJK, seperti lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, peer to peer lending dan pergadaian.

Sehingga menurut BKF, argumen-argumen di atas perlu menjadi perhatian Kemenkeu dalam membangun strategi komunikasi kebijakan, terutama terhadap key players, seperti OJK, Kemenkop UKM, dan para pelaku usaha KSP/USP. Upaya perbaikan pengawasan ini pada akhirnya perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa KSP adalah salah satu jenis lembaga intermediasi keuangan.

Baca juga: Bahlil: Kompendium Bali Perkuat Kebijakan Hilirisasi Komoditas Tambang Indonesia

Pengaturan tersebut diharapkan akan melindungi anggota koperasi secara optimal, mendorong terwujudnya same level of playing field dan kompetisi yang sehat antar lembaga keuangan. Termasuk meminimalisasi risiko lembaga keuangan mencari celah pengaturan dan pengawasan yang lebih ringan.

Munculnya pemikiran pengalihan pengawasan KSP oleh OJK ini dilatarbelakangi bahwa pengawasan KSP merupakan permasalahan fundamental yang harus segera diselesaikan. Kajian dan hasil diskusi BKF Kemenkeu pun menemui pihak-pihak yang mempertanyakan urgensi perbaikan pengawasan KSP dan menyampaikan argumen penolakannya.

Beberapa argumen penolakan tersebut antara lain bahwa pengawasan KSP tidak dapat disamakan dengan lembaga keuangan lainnya karena KSP merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Pendapat kontra lainnya menyebutkan bahwa pengawasan KSP cukup dilakukan oleh internal KSP melalui anggota, pengurus, pengawas internal, dan rapat umum anggota saja.

Baca juga: Belanja Negara Akhir Agustus Capai 53,3%

Sekalipun pengawasan KSP oleh OJK, maka hasilnya dipercaya tidak memberikan dampak signifikan. Hal ini didasari bahwa saat ini masih terdapat lembaga keuangan yang melakukan fraud meskipun telah diawasi oleh OJK. Khusus menjawab pernyataan ini, BKF menilai setidaknya OJK yang sebelumnya Bapepam LK mampu mendeteksi permasalahan lebih dini.

Di sisi lain, bukti empiris menunjukkan kasus gagal bayar KSP telah terjadi berulang kali. Contohnya, di tahun 2020 permasalahan KSP mulai mencuat dengan munculnya kasus KSP Indosurya Cipta yang mengalami gagal bayar dan menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp 15 triliun.

Terbaru, Kemenkop UKM sedang menangani kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian masyarakat lebih dari Rp 26 triliun dari delapan KSP/KSPS. Gagal bayar dari delapan koperasi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan terhadap anggota dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Kendati hanya delapan koperasi (total koperasi sebanyak 127 ribu), namun potensi kerugian sebesar Rp 26,11 triliun tersebut setara dengan sekitar 10% dari total aset KSP.

Baca juga: 

Di samping itu, usulan ini juga telah terlampir dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menjadi inisiatif DPR. Salah satu pasal dalam draf RUU tersebut menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan KSP atau unit simpan pinjam skala usaha menengah-besar dilakukan OJK. Sedangkan KSP dengan skala usaha kecil didelegasikan dari kepada instansi pemerintah pusat/daerah, dengan tetap mengacu pada panduan yang dibuat OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono pun merespons kabar tersebut. Menurut dia, KSP cenderung memiliki karakteristik diluar sektor perbankan dan pasar modal, sehingga mungkin akan masuk dalam pengawasan OJK di sektor IKNB. "Jadi ada ekspektasi berbagai pihak mengharapkan kehadiran OJK sebagai pengawas (KSP)," kata dia.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com