Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala  BKF Febrio Kacaribu dalam diskusi Zooming with Primus: Kiprah DPR Saat Pendemi Covid-19 Jumat, 29 Mei 2020. Sumber: BSTV

Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam diskusi Zooming with Primus: Kiprah DPR Saat Pendemi Covid-19 Jumat, 29 Mei 2020. Sumber: BSTV

BKF: Setelah UMKM, Perusahaan Padat Karya Sasaran Stimulus Berikutnya

Nasori, Jumat, 29 Mei 2020 | 18:27 WIB

BKF: Setelah UMKM, Perusahaan Padat Karya Sasaran Stimulus Berikutnya

JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, perusahaan-perusahaan padat karya akan menjadi sasaran pemberian stimulus berikut setelah stimulus diberikan kepada dunia usaha dari sektor ultra mikro (UMi) dan UMKM. Stimulus sebagai upaya mitigasi atas dampak pandemi Covid-19 ini diberikan dengan memprioritaskan sektor-sektor yang paling rentan terdampak.

“Kita punya resources yang terbatas dan resources yang terbatas itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk target yang paling rentan dulu. Baru kemudian naik ke atas. Setelah UMKM apa lagi?Bagaimana kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari UMKM. Ada yang prioritas nggak? Labour intensive (padat karya),” ujar Febrio dalam acara diskusi BeritaSatu TV via zoom dengan tema ‘Kiprah DPR saat Pandemi Covid-19’, Jumat (29/5).

Upaya penyelamatan sektor usaha padat karya perlu dilakukan agar angka pengangguran tidak terlalu tinggi. Pasalnya, setiap krisis dipastikan berdampak pada angka pengangguran serta jumlah orang miskin yang meningkat. “Tapi, bagaimana kita berstrategi? Kita tolong dunia usaha setelah UMKM, yaitu mungkin padat karya jika resources kita memang masih ada. Nanti kami siapkan paket-paketnya. Angka-angka yang kami keluarkan itu ikut sequence (urutan) tersebut,” tandas dia.

Menurut Febrio, paket stimulus yang akan diberikan kepada perusahaan padat karya adalah dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja. Dengan stimulus ini, perusahaan yang beberapa bulan libur produksi dan bahkan sudah merumahkan tenaga kerjanya bisa beroperasi lagi berlahan-lahan. Namun, perbankan yang sebenarnya saat ini memiliki likuiditas yang cukup tidak berani meyalurkan kredit karena risikonya terlalu tinggi.

“Di sinilah pemerintah melihat perannya sebagai katalisator. Pemerintah tidak mungkin menyalurkan kredit modal kerja karena tidak mempunyai uang. Tapi kami tahu ada uang di bank, hanya masih takut untuk menyalurkan. Nah, di situlah pemerintah masuk dengan menjaminan. Ini sedang kami siapkan, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kami bisa keluar dengan policy-policy baru,” pungkas.

Febrio tak menampik bahwa semua sektor yang ada dalam perekonomian nasional menderita akibat hantaman pandemi Covid-19, sehingga membutuhkan penanganan. Namun, dengan sumber daya yang terbatas, tidak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi. “Dari Kementerian Keuangan tidak dalam kondisi spend sebanyak-banyaknya. Kami juga melihat apakah keseimbangan makro masih terjaga atau tidak,” ucap dia.

Bersama DPR, kata Febrio, dalam setiap penetapan kebijakan stimulus selalu mempertimbangkan siapa yang bisa menahan tekanan lebih kuat, siapa yang lebih rentan, dan siapa yang akan mendapatkan dampak yang paling besar. “Dari cara berpikir itulah pemerintah bersama-sama DPR melihat, prioritasnya seperti apa ketika melakukan penyelamatan ekonomi nasional. Sudah pasti kita mulai dari rumah tangga yang miskin. Itu pasti,” tutur dia.

Menurut Febrio, saat ini 40% penduduk termiskin di Indonesia dalam kondisi sangat rentan. Terlebih lagi yang 20% termiskin mayoritas bekerja di sektor informal. Mereka inilah kelompok yang sangat rentan terhadap pelemahan ekonomi. “Sehingga, ketika kami melakukan prioritasisasi, pasti rumah tangga (miskin) dulu yang kami dukung daya belinya. Paling tidak mereka bisa makan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kami bersama DPR melihat itu sebagai prioritas utama,” kata dia.

Setelah rumah tangga, prioritas berikutnya adalah dunia usaha dan itu pun harus ditetapkan prioritasnya untuk menetapkan kelompok dunia usaha yang paling rentan. “Pasti ultra mikro dan UMKM. Itu dulu yang kami tolong. Mereka kemudian jadi prioritas dalam angka-angka yang dikeluarkan pemerintah. Itu juga yang diusulkan oleh bapak dan ibu di DPR,” ucap Febrio

Terhadap kelompok dunia usaha ultra mikro dan UMKM pemerintah sudah menetapkan program subsidi bunga untuk mendukung program restrukturisasi kredit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menunda pembayaran cicilan pokok dan bunga. “Di sini pemerintah masuk dengan subsidi bunga untuk sekitar 60 juta lebih nasabah. Itu luar biasa. Kami berkerja keras dengan teman-teman di DPR,” kata dia.

Menurut Febrio, biaya dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini sangat besar dan memicu pembengkakan defisit APBN ke angka 6,27%. Rasio utang pemerintah pun diperkirakan akan melonjak dari tahun lalu sekitar 30% dari PDB, tahun ini menjadi 37%.

 

Program PEN

Pemerintah menaikkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 641,17 triliun dari skenario awal sebesar Rp 318 triliun. Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk memberikan stimulus bagi korporasi, BUMN, dan UMKM. Dengan kenaikan anggaran PEN tersebut, ditambah adanya penurunan penerimaan negara, defisit APBN 2020 pun melonjak jadi 6,27% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 1.028 triliun.

“Anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 641,17 triliun karena untuk mengurangi beban dunia usaha dan masyarakat pasca-Covid-19 berakhir. Pemerintah mendesain pemulihan ekonomi dari sisi demand dan supply,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (18/5).

Menkeu merinci, dana PEN tersebut dialokasikan untuk tiga pos besar, yakni belanja negara sebesar Rp 427,46 triliun, pembiayaan sebesar Rp 133,52 triliun, serta tambahan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sektoral sebesar Rp 65,1 triliun. Alokasi dana PEN ini melonjak dibanding rencana awal senilai Rp 318 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Untuk belanja negara Rp 427,46 triliun, itu terdiri atas insentif pajak yang diperluas sebesar Rp 123,01 triliun, dukungan konsumsi berupa bantuan sosial (bansos) dan subsidi senilai Rp 172,1 triliun, subsidi bunga kredit Rp 34,15 triliun bagi 60,66 juta rekening, subsidi BBN dalam program B-30 Rp 2,78 triliun, dan imbal jasa penjaminan Rp 5 triliun. Juga untuk pembayaran kompensasi PLN sebesar Rp 45,42 triliun dan Pertamina Rp 45 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp 90,4 triliun.

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN