Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

BKPM Delegasikan Kembali 18 Perizinan ke KLHK

Kamis, 12 Februari 2015 | 08:29 WIB
ah

JAKARTA- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendelegasikan kembali 18 perizinan dari 35 perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, Rabu mengatakan, dengan kebijakan tersebut maka pendelegasian perizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan dari KLHK ke BKPM menjadi 17 perizinan dari semula 35 perizinan.

"Justifikasi pengurangan pendelegasian perizinan dari 35 menjadi 17 izin karena beberapa perizinan sudah didelegasikan ke daerah," katanya.

Selain itu, lanjut menteri, ada yang bukan merupakan izin namun hanya sistem.

Sebelumnya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu dalam hal ini Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mendelegasikan wewenang penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Pasar Modal (BKPM) dalam rangka impelemntasi PTSP.

Kemudian melalui Permen LHK no 1 tahun 2015 dilakukan pengurangan pendelegasian perizinan dari 35 izin menjadi 17 izin.

Ke 17 izin bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang masih diberikan kewenangan pada BKPM antara lain Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), IU Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI), Izin pinjam pakai kawasan hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, Izin Pengusahaan Taman Buru dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Sebelumnya pada Selasa malam (10/2) Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Kepala BKPM Franky Sibarani melakukan pembahasan terkait pengurangan pendelegasian perizinan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Menurut Siti,izin-izin yang sudah didelegasikan ke deaerah dan menjadi kewenangan daerah kalau ditarik lagi ke tingkat pusat atau BKPM dikuatirkan akan mengganggu investasi, sehingga tetap didelegasikan ke daerah.

Sementara itu Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui permohonan izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang masuk ke pihaknya sangat tinggi.

Namun demikian, menurut dia, pihaknya akan memberikan prioritas terhadap perizinan yang terkait dengan pembangkit listrik dan pengembangan jalan karena hal itu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah sepakat akan dilaksanakan dalam waktu tiga bulan sejak Januari hingga Maret atau April," katanya.

Sementara itu salah satu yang masih menjadi pembahasan yakni terkait waktu perizinan dalam hal analisis dampak lingkungan (amdal) dimana BKPM meminta proses perizinan memakan waktu 45 hari namun di Kementerian LHK 110 hari.(ant/hrb)



Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN