JAKARTA- Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan
menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Surabaya pada 14-15 April 2015.
Kegiatan yang digelar dua hari itu dilakukan sebagai upaya harmonisasi
dan koordinasi program atau kegiatan peningkatan investasi antara
pemerintah pusat dan daerah. "Kami mendorong pemerintah daerah
untuk bersama-sama mengharmonisasikan program dan kegiatan peningkatan
investasi agar target realisasi Rp519 triliun dapat tercapai pada akhir
tahun ini," kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers yang
diterima di Jakarta.
Franky mengatakan hal yang
tak kalah penting adalah mensinergikan kebijakan atau regulasi yang pro
investasi baik di pusat maupun daerah, khususnya kebijakan pelayanan
perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Kami mendorong pemerintah
daerah untuk dapat mewujudkan atau mereplika PTSP Pusat yang ada di BKPM
serta menggunakan sistem daring (online) yang terintegrasi dengan PTSP
Pusat," katanya.
Ia juga menuturkan, dalam ruang lingkup
kewenangan perizinan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BKPM
dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(BPMPTSP) senantiasa berupaya untuk terus menerus memperbaiki diri
Terutama dalam meningkatkan fungsi penanaman modal yang berkualitas,
transparan dan profesional, mulai dari perencanaan, promosi terutama
untuk sektor-sektor penanaman modal yang berkualitas, pelayanan dan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Kegiatan yang
akan dihadiri para pejabat BPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota itu akan
dihadiri oleh sejumlah menteri yang rencananya juga akan memberikan
paparan.
Diantaranya yaitu Menko Bidang Perekonomian
Sofyan Djalil yang akan memaparkan "Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Nasional Tahun 2015-2019", Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan
paparan "Percepatan Dan Penyederhanaan Perizinan Di Daerah", serta
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tentang "Konversi
Kawasan Hutan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Pembangunan
Nasional".
Narasumber lainnya yang diharapkan hadir
adalah Duta Besar RI untuk Singapura, Korea Selatan dan Tiongkok yang
akan memaparkan upaya diplomasi ekonomi bagi penguatan perekonomian
nasional. Kepala perwakilan Indonesia tersebut diharapkan berbagi
pengalaman dalam upaya menarik investasi dan melakukan lobi-lobi bagi
kepentingan perekonomian nasional.(*/hrb)
Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)
Berita Terkait
