Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto ilustrasi hutan/lahan: bumn.go.id

Foto ilustrasi hutan/lahan: bumn.go.id

BKPM Gelar Market Sounding Tawarkan Sistem Informasi Pertanahan

Triyan Pangastuti, Selasa, 17 Desember 2019 | 14:17 WIB

JAKARTA, investor.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang mencari investor untuk menggarap proyek Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern. Untuk menjalankan proyek sistem informasi ini, pemerintah membuka market sounding dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp 7,3 triliun.

Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengatakan, berdasarkan dokumen Outline Business Case (OBC) yang telah disusun, total investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek ini mencapai Rp 7,3 triliun.

Selain itu, untuk nilai estimasi dari internal rate return (IRR) atau tingkat pengembalian modal dari proyek ini sebesar 14% dengan jangka waktu kerja sama selama 15 tahun.

“Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi memiliki hubungan timbal balik yang positif, di mana pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi dan memberikan stimulus bagi usaha baru untuk tumbuh dan berkembang” tutur dia di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Adapun cakupan proyek yang dikerjasamakan dengan pihak swasta meliputi pengembangan aplikasi eksisting sistem informasi pertanahan modern, pemeliharaan sistem informasi pertanahan modern, pengembangan modul tambahan sistem informasi pertanahan modern, digitalisasi dan validasi data tekstual serta adjustment data spasial, pengadaan perangkat keras (hardware), aktivitas pendukung serta menyediakan sumber daya untuk aktivitas operasional.

Dia menilai, melalui layanan pertanahan yang terintegrasi secara digital dalam bentuk proyek KPBU Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern diyakini dapat meningkatkan kemudahan pengurusan dalam bidang pertanahan, tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga pelaku usaha.

Ikmal mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur tak hanya dalam bentuk hard infrastruktur melainkan juga soft infrastruktur. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan perbaikan bagi dunia usaha.

Di samping itu, menurut dia, proyek informasi pertanahan modern akan membantu memperbaiki rangking kemudahan berinvestasi di Indonesia atau ease of doing business (EODB) yang saat ini masih di peringkat 73.

“Dalam perceptaan kemudahan berusaha, ini langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan EODB dalam lima tahun terakhir, yang ditunjukkan melalui EODB yang lompat jauh dari 120 ke 73. Namun demikian, periode lima tahun ke depan kita harus targetkan jadi 40 rangking EODB,” jelas dia.

Dia menilai antusiasme pelaku usaha cukup tinggi terhadap proyek ini. Pada market sounding hari ini, peserta yang hadir berasal dari dalam dan luar negeri.

"Berdasarkan catatan kami, terdapat sekitar 50 badan usaha yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN yang terdiri dari bidang usaha teknologi informasi, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi bisnis terkait," terang dia.

Dia juga menjelaskan, OBC dari proyek ini masih dalam tahap penyempurnaan. Market sounding ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari pasar terhadap bentuk kerja sama yang ditawarkan.

Pada kesempatan itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan, pihaknya tengah melakukan transformasi untuk mendukung digital base. Kementerian ATR akan melayani masyarakat sehingga dituntut untuk melakukan percepatan dan efisiensi.

Dia mengatakan, untuk melakukan digital sistem maka dibutuhkan peran swasta. Sebab anggaran yang dibutuhkan mencapai US$ 800 juta hingga US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun dalam kurun waktu 10 tahun.

“Anggaran estimasi sekitar US$ 800 juta sampai 1 miliar, tapi tadi baru estimasi, makanya kan baru ada market sounding mungkin nanti ada efisien yang bisa dilakukan” ujar dia.

Himawan menjelaskan, sistem ini mulai ditenderkan pada 2020, namun akan dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, tahun 2021 sistem elektronik mulai berjalan dan sistem digital mulai tahun 2023.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN