Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia  saat Keterangan pers secara virtual terkait Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Selasa (2/3/2021). Foto:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat Keterangan pers secara virtual terkait Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Selasa (2/3/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

BKPM: Hanya Lampiran III Perpres 10/2021 yang Dicabut

Selasa, 2 Maret 2021 | 20:40 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal akan tetap akan berlaku pada 4 Maret 2021 nanti.

Tetapi khusus untuk aturan investasi minuman beralkohol yang tercantum dalam lampiran ketiga pada halaman 31,32 dan 33 tidak akan diberlakukan atau dicabut.

“Jadi Perpres ini tetap berlaku, pada 4 Maret 2021, hanya yang dikecualikan untuk Lampiran 3 nomor 31,32 dan 33 yang terkait alcohol selebihnya gak dicabut” kata Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (2/3).

Ia mengatakan bahwa akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mencabut dan tidak melaksanakan lampiran III.  Kendati itu, ia menegaskan bahwa semua proses penyusunan aturan itu telah melalui perdebatan yang panjang dan  diskusi yang komprehensif dengan memperhatikan pelaku usaha dan pemikiran tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan pemuda.

“Karena sudah diputuskan oleh Bapak Presiden kita harus tunduk dan taat tidak boleh ada gerakan tambahan. Yang diputuskan Bapak Presiden untuk dicabut kita cabut,”tuturnya.

Adapun izin usaha industri miras itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jika mengacu pada lampiran III, daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu pemerintah memperbolehkan siapa saja mendirikan usaha miras yang terbagi menjadi tiga bidang usaha. Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI: 31). Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. (KBLI: 32). Ketiga, minuman mengandung malt (KBLI: 33).

Kemudian terdapat persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN