Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BKPM-Kantor

BKPM-Kantor

BENAHI PROYEK MANGKRAK,

BKPM Optimistis Target Investasi 2020 Tercapai

Arnoldus Kristianus, Selasa, 28 Januari 2020 | 23:31 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah optimistis target investasi sebesar Rp 886 triliun dapat dicapai di tahun 2020 ini. Untuk mencapai target ini sejumlah perbaikan dilakukan dari perbaikan iklim investasi sampai meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L).

“Untuk mencapai target itu sebagian besar kita coba kontribusi penyelesaian proyek proyek yang sudah dipipeline tetapi sempat terhambat. Sebagian lagi kontribusi dari proyek ukuran menengah yang sedang kita kejar realisasinya. Secara kumulatif kami optimistis untuk mencapai target Rp 886 triliun,” ucap Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wisnu Wijaya Soedibjo di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/1).

Dari jumlah target ini pihak BKPM membaginya menjadi dua kelompok yaitu 55% berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 45% berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Presiden Joko Widodo sudah menargetkan agar porsi ini diubah menjadi 53% dari PMDN dan 47% dari PMA.

Lebih lanjut Wisnu mengatakan ada perbedaan paradigma mengenai porsi investasi ini. Jika investasi asing tidak terlalu besar berarti domestik kurang berkembang. Tetapi kalau investor asing rendah ini dianggap asing tidak tertarik.

“Memang dilihatnya berbeda. Kami tetap optimistis proporsinya 45 sampai 55% baik asing maupun domestik,” ucap Wisnu.

Wisnu mengatakan di periode kedua ini Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen untuk fokus kepada investasi. Di dalamnya termasuk memperbaiki iklim investasi yang pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Kami merapikan dan memperbaiki permasalahan permasalahan. Saat permasalahan diselesaikan agar bisa memberikan sinyal positif kepada investor dan dunia usaha, bahwa pemerintah  terus menciptakan perbaikan di iklim investasi,” ucap Wisnu.

Pemerintah juga sudah melimpahkan kewenangan perizinan dari Kementerian/Lembaga terkait kembali ke BKPM sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam penciptaan dari pelimpahan-pelimpahan itu izin yang masuk ke daerah itu akan dimasukan ke Online Single Submission (OSS). Tugas BKPM setelah proses ini tuntas adalah menyederhanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari setiap izin Izin Operasional Komersial (IOK) yang terus kami upayakan supaya semakin sederhana.

“Sementara untuk yang sifatnya teknis seperti uji lab, sertifikasi, kemudian membutuhkan aplikasi atau pengecekan alat alat modern tentunya tidak , masih membutuhkan kompetensi dari masing masing K/L,” ucap Wisnu

BKPM juga terus memperbaiki pelaksanaan sistem OSS. Insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan super tax deduction juga terus digenjot. Strategi lainnya adalah BKPM juga menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan.

“Beberapa proyek yang nilainya besar ini termasuk dalam proses akuisisi lahan. Ini yang kita benahi, karena ketika itu selesai proses realisasi konstruksi dari pengusaha ini bisa berjalan lebih cepat lagi,” ucap Wisnu.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan untuk mencapai taget Rp 886 triliun pihaknya akan memfasilitasi investasi yang sudah pipeline. Catatan BKPM menunjukkan masih ada investasi yang mangkrak dengan nilai sekitar Rp 706 triliun. Saat ini BKPM sudah memfasilitasi proyek proyek tersebut dan menjalin komitmen kerjasama lagi.

“Target kami Rp 886 triliun, setelah investasi investasi yang mangkrak kami fasilitasi dan ada sinergi dengan K/L lain maka target ini bisa tercapai. Kami harapkan (realisasi investasi)  bisa mencapai sekitar Rp 900 triliun,” ucap Yuliot.

Shinta Widjaja Kamdani. Foto: IST
Shinta Widjaja Kamdani. Foto: IST

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani mengatakan untuk meningkatkan jumlah PMDN, Indonesia harus lebih berani dan cepat dalam mereformasi kebijakan investasi dan ekonomi nasional. Masalah perizinan usaha harus jauh lebih sedikit, lebih mudah, cepat dan tepat waktu diproses. Pemerintah juga harus menyelesaikan masalah konflik regulasi dan koordinasi antar pemerintah di tingkat nasional dan daerah.

“Perlu juga diciptakan task force khusus untuk memastikan tidak ada bottlenecking dalam realisasi investasi,” ucap Shinta.

Selain itu, pemerintah harus lebih disiplin dan konsisten melaksanakan reformasi. Jangan sampai reformasi di satu kebijakan tetapi kemudian membuat dua sampai tiga kebijakan Baru .

Di level teknis aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha juga perlu aktif menjadi lebih service oriented, terbuka dan fleksibel mengakomodasi kebutuhan investor.

“Khususnya untuk melakukan aktivitas usaha sehingga investor dan pelaku usaha betul betul merasa nyaman dan tertarik untuk melakukan kegiatan usaha lebih banyak di Indonesia,” ucap Shinta.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA