Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.  Foto: BeritaSatu Photo/Humas BKPM

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: BeritaSatu Photo/Humas BKPM

BKPM Sudah Eksekusi Investasi Mangkrak Senilai Rp 410 Triliun

Senin, 13 Juli 2020 | 15:24 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan sudah mengeksekusi investasi mangkrak senilai Rp 410 triliun dari total Rp 708 triliun mangkrak. Eksekusi ini dilakukan dalam periode Oktober 2019 hingga Juli 2020.

“Pemahaman saya sebelum masuk BKPM, BKPM ini tugasnya lobi, marketing negara. Ternyata tidak hanya itu hubungan luar negeri bagus tetapi jauh lebih penting hubungan dalam negeri,” ucap Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara Launching dan Diskusi buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional pada Senin (13/7).

Bahlil menuturkan saat awal menjabat sebagai Kepala BKPM ia langsung melakukan analisa mengenai jumlah investasi mangkrak bisa mencapai sebesar Rp 708 triliun. Dari hasil analisa pihaknya menemukan ada tiga faktor yang menyebabkan mangkraknya investasi di Indonesia.

Pertama yaitu arogansi sektoral. Kedua yaitu regulasi yang yang tumpang tindih antara bupati, walikota, gubernur, dan pemerintah pusat. Regulasi yang tumpang tindih ini terjadi karena dalam Undang Undang Otonomi Daerah, kepala daerah diberikan wewenang untuk membuat aturan turunan.

“Jangan heran kalau Peraturan Menteri berbeda dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati sehingga tidak sinkron,” ucap Bahlil. 

Ketiga adanya permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Permasalahan ini terjadi baik dari sikap pengusaha maupun adanya oknum yang masih menjadi penghambat terlaksananya investasi.

"Persoalan permainan lapangan ini saya buat menjadi dua. Judul utamanya hantu. Ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi. Mereka ini seperti angin, hanya bisa dirasakan tidak bisa dipegang," tutur Mantan  Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Catatan BKPM menunjukkan sejumlah perusahaan yang telah difasilitasi yaitu Rosneft Rp 211,9 triliun, Lotte Chemical Rp 61,2 triliun, Vale Rp 39,2 triliun, YTL Power Rp 38 triliun, Hyundai Rp 21,7 triliun, Tanjung Jati Power Rp 14 triliun, dan Nindya Karya Rp 9,5 triliun.

Tenaga Listrik Bengkulu Rp 5,2 triliun, Galempa Sejahtera Bersama Rp 2 triliun, Masdar Rp 1,8 triliun, Minahasa Cahaya Lestari Rp 1,8 triliun, PT Sumber Mutiara Indah Perdana Rp 1,8 triliun, Malindo Feedmill Rp 1,1 triliun.Selain itu masih ada perusahaan lain dengan nilai investasi sebesar Rp 1,4 triliun.

“Investasi tersebut sudah masuk ke Indonesia tetapi tidak tereksekusi, ada yang 2,3,5, dan 7 tahun,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN