Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BKPM

BKPM

BKPM: Surat Menteri BUMN Sudah Tepat!

Senin, 5 Oktober 2020 | 15:05 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id --Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merespons isi surat yang dikirim Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beberapa waktu lalu. Salah satu poin dari isi surat tersebut, yaitu mendorong pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PT PLN (Persero) dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.

“Sudah tepat surat Pak Menteri. Pemerintah sudah semestinya mendukung utilisasi daya yang oversuplly di PLN,” ujar Komite Investasi BKPM Rizal Calvary Marimbo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Anggota Komite Investasi BKPM-RI Rizal Calvary Marimbo ditunjuk menjadi komisaris PT PLN Batam.
Anggota Komite Investasi BKPM-RI Rizal Calvary Marimbo ditunjuk menjadi komisaris PT PLN Batam.

Rizal mengatakan, surat ini tidak berpengaruh banyak pada risiko investasi secara umum. Justru memicu persepsi positif pada iklim investasi secara keseluruhan.

“Kurang tepat bila ada yang bilang surat itu akan berekses kepada penurunan persepsi risiko investasi secara umum. Justru pantauan kita persepsinya positif. Sebab, dulu itu, ketika investor mau masuk dia tanya ada listriknya enggak. Nah sekarang, listriknya melimpah di PLN. Tinggal cantolin masuk ke sistem, trus kirim ke pabriknya. Artinya, ada kemajuan akses listrikan di ease of doing businessnya,” ujat dia.

Rizal mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan EODB Indonesia terus membaik. Salah satu kontributornya adalah peringkat kemudahan akses listrik yang terus membaik.

Dalam laporannya baru-baru ini, Bank Dunia menyoroti sejumlah faktor yang mendukung kemudahan bisnis di Indonesia antara lain proses untuk memulai bisnis, urusan perpajakan, kegiatan perdagangan lintas batas dan kemudahan akses listrik.

“Saya baru ngobrol-ngobrol sama investor Malaysia. Dia bilang, dia baru extension pabriknya di Subang, sebab listrik sudah ada di PLN. Kalau dia bangun sendiri 2-5 MW misalnya, biaya investasinya besar lagi. Justru dia pakai listrik yang eksisting malah efisien,” ujar dia.

Rizal mengatakan, kelebihan pasokan ini malah akan mempercepat investasi keseluruhan. “Sebab daya listrik sudah ada. Buat apa bangun pembangkit baru. Apalagi biaya investasi bangun pembangkit biasanya sampai 70% dari total investasi. Pabriknya sudah ada tapi listrik belum ada. Sebab tunggu pembangkit yang masih sedang dibangun. Tinggal tugas PLN adalah bagaimana menjaga kehandalan layanan listriknya,” ujar dia.

Rizal mengatakan, konsumsi listrik mengalami kontraksi sebesar -7,06%. Diprediksi sampai akhir tahun -6,25%. “Semua saling terkait. Ekonomi dunia, kawasan, nasional turun, maka industri juga turun dengan sendirinya. Ini efek domino atau force majeure. Daya beli masyarakat dan konsumsi listrik juga menurun. Bila investasi menurun, lebih disebabkan krisis Covid-19 ini terjadi hampir merata diseluruh dunia. Negara asal investasi (home country) juga bermasalah dan negara tujuan investasi (host country),” ujar Rizal.

Fabby Tumiwa, Pengamat energi dan kelistrikan; direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)
Fabby Tumiwa, Pengamat energi dan kelistrikan; direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, surat tersebut akan menghambat investasi di Indonesia baik bisnis pembangkit listrik dan non-pembangkit listrik. Risiko itu terjadi karena meningkatkan persepsi bahwa telah terjadi pembatasan izin usaha.

"Pandangan saya, surat itu kurang tepat karena surat itu akan berimplikasi dan membuat persepsi meningkatnya resiko investasi di Indonesia secara umum, tidak hanya pembangkit listrik tapi juga non pembangkit listrik. Karena disebutkan disebutkan adalah tidak memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik," ujar Fabby.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN