Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bahlil Lahadalia. Foto: IST

Bahlil Lahadalia. Foto: IST

BKPM: Upaya Peningkatan Investasi Masih Terhambat Regulasi

Senin, 13 Juli 2020 | 18:39 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Investasi diharapkan menjadi salah satu pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi dalam pelaksanannya di lapangan pengusaha masih kesulitan saat memulai investasi

"Saya mengkaji kenapa sampai kita kok kalah dengan Vietnam, Thailand, Singapura? Setelah saya melihat bahwa memang aturan kita ini dibuat sengaja untuk kalah," ucap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara Launching dan Diskusi buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional, Senin (13/7).

Bahlil mencontohkan yaitu perizinan usaha di Online Single Submission (OSS). Meski dalam tiga jam pendaftar sudah bisa langsung mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB), namun NIB itu tidak bisa langsung digunakan untuk langsung memulai usaha. "Dia (pengusaha) harus urus izin-izin lagi, dapat notifikasi dari kementerian/lembaga. Dari situ kemudian tawaf (keliling) sampai dua, tiga tahun belum selesai," tutur Bahlil.

Menurutnya hal ini akan mempengaruhi minat investor untuk mulai investasi di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Inpres tersebut berisi kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi didelegasikan langsung kepada Kepala BKPM. Inpres tersebut juga memerintahkan sebanyak 22 kementerian/lembaga yang punya kewenangan perizinan untuk menempatkan perwakilannya di BKPM.

"Sekarang 22 kementerian/lembaga izinnya sudah di BKPM," ucap Bahlil.

Pendekatan Asimetris

Di sisi lain, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sumedi Andono Mulyo mengatakan untuk meningkatkan realisasi investasi di daerah pemerintah harus menggunakan pendekatan bersifat asimetris. Dengan karakter berbeda antar daerah maka perlu ada pendekatan berbeda dari setiap pemerintah daerah terhadap investor saat akan berinvestasi,

“Pendekatanya sudah harus bersifat asimetris, artinya permasalahan investasi di Papua berbeda dengan Aceh dan Sulawesi Sehingga solusnya bisa bersifat kontekstual dalam arti wilayah,” ucap Sumedi.

Sumedi berpendapat bila dilihat dari regulasi yang ada saat ini masih berlangsung secara seragam dari Sabang sampai Merauke. Padahal kapasitas, permasalahan dan potensi di setiap daerah berbeda beda. Oleh sebab itu pemerintah harus melakukan pendekatan berbasis bukti dan pengetahuan. Sebab ini menyangkut bagaimana pemahaman terhadap wilayah.

“Tidak semua harus permasalahan investas diselesaikan dengan regulasi. Tetapi bisa dilakukan dengan memfasilitasi pendampingan yang lebih terfokus kepada daerah. Sehingga pertumbuhan investasi menjadi lebih optimal,” ucap Sumedi.

Ia menuturkan Kementerian/Lembaga di pemerintah pusat harus mengubah pendekatan dari regulasi menjadi pendekatan wilayah. Dalam hal ini setiap daerah akan didampingi dan diarahkan untuk mendorong laju investasi sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.

“Bagaimana menciptakan jagoan jagoan di daerah bukan membabat dengan regulasi, Reorientasi inilah yang menjadi kata kunci supaya investasi bisa meningkat,” tutur Sumedi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN