Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno dalam Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan BSMH, Selasa (24/11)

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno dalam Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan BSMH, Selasa (24/11)

BKPM: UU Cipta Kerja Selesaikan Hambatan Investasi

Selasa, 24 November 2020 | 21:47 WIB
Arnoldus Kristanus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

Jakarta, investor.id-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menyelesaikan sejumlah hambatan saat investor ingin memulai investasi di Indonesia. Kendala yang dihadapi investor saat mulai investasi antara lain banyaknya regulasi dan perizinan. “Dengan UU Cipta Kerja nantinya yang diberlakukan adalah perizinan berusaha berbasis risiko, lalu perizinan tunggal untuk usaha mikro kecil (UMK) dan juga dimungkinkan untuk pendirian PT (perseroan terbatas) tunggal khususnya untuk UMK,” jelas Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno, Selasa (24/11).

Menurut dia, masih ada beberapa hambatan investasi yang mencakup penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, kemudian memulai usaha, pendaftaran properti, perizinan untuk mendirikan bangunan, dan juga perdagangan lintas negara. “UU Cipta Kerja hadir memenuhi kebutuhan pelaku usaha saat memulai kegiatan usaha. Empat hal yang diinginkan pengusaha, kecepatan, kemudahan, efisiensi, dan kepastian hukum, itu dielaborasi dan diwujudnyatakan dalam UU Cipta Kerja,” jelas dia dalam seminar daring Economic Outlook 2021: Manfaat UU Cipta Kerja bagi Dunia Usaha yang diselenggarakan Berita Satu Media Holdings (BSMH).

Riyatno merinci, mengenai perizinan berusaha besar melalui sistem Online Single Submission (OSS). Lalu, untuk meningkatkan kemudahan pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait efisiensi perizinan berusaha diubah menjadi berbasis risiko, dengan empat kategori resiko yaitu berisiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Sebelumnya ketentuan untuk mendirikan usaha adalah harus memiliki izin, namun dengan adanya perubahan kebijakan perizinan ini hanya yang berisiko tinggi yang harus memiliki izin. “Untuk risiko rendah ini umumnya untuk UMK cukup dengan nomor induk berusaha ini sudah dapat digunakan untuk persiapan operasional dan komersial,” jelas dia.

Untuk usaha menengah rendah dan risiko menengah tinggi itu cukup dengan NIB dan standar. Lalu, untuk usaha dengan risiko tinggi tetap memerlukan perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Sedangkan untuk pemberian insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction, dan fasilitas pembebasan bea masuk dijalankan satu pintu melalui BKPM. Sebelumnya investor harus mengurus ke kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mendapatkan insentif fiskal tersebut. “Keputusan dilakukan dengan integrasi sistem pada OSS dan perusahaan memungkinkan untuk mendapatkan konfirmasi di awal,” ujar dia.

Pemerintah juga mengatur tentang persyaratan investasi yang disederhanakan. Untuk penerapan investasi yang menjadi pedomannya adalah daftar negatif investasi (DNI), nantinya akan diubah menjadi daftar prioritas investasi (DPI). Dalam DPI akan diatur investasi apa saja yang akan didorong agar memberikan dampak yang lebih luas bagi penciptaan lapangan kerja. Prioritas investasi yang didorong antara lain mencakup proyek strategis nasional kemudian yang padat karya atau padat modal teknologi tinggi dan berorientasi ekspor.

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN