Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum REI Totok Lusida dalam webinar Rumah Sehat Sebagai Kebutuhan Gaya Hidup yang digelar Jurnalis Peduli Kesehatan Masyarakat (JPKM), Kamis (18/2).

Ketua Umum REI Totok Lusida dalam webinar Rumah Sehat Sebagai Kebutuhan Gaya Hidup yang digelar Jurnalis Peduli Kesehatan Masyarakat (JPKM), Kamis (18/2).

BP3 Diharapkan Dorong Keseimbangan Properti

Kamis, 25 Februari 2021 | 09:28 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Jakarta, Investor.id – Kehadiran Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) diharapkan ikut menciptakan keseimbangan di sektor properti. Di sisi lain, keberadaan Badan itu juga dinilai melengkapi institusi serupa yang sudah ada saat ini.

“Semoga kehadiran BP3 membuat iklim kian kondusif, menciptakan keseimbangan antara developer, hak-hak masyarakat, pembeli, dan para penghuni,” ujar Paulus Totok Lusida, ketua umum DPP Real Estat Indonesia (REI), kepada Investor Daily, saat dihubungi dari Jakarta, baru-baru ini.

Keberadaan BP3 termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang diteken Presiden Joko Widodo, 2 Februari 2021. Perpres itu merupakan turunan dari Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pada 2 November 2020.

Ada empat tujuan pembentukan BP3. Pertama, mempercepat penyediaan rumah umum. Kedua, menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum dan, keempat, melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus.

“Mestinya BP3 bisa mempercepat pembangunan perumahan untuk mengurangi backlog,” kata Totok.

Saat ini, kata Sekretaris Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M Hidayat, jumlah backlog kepemilikan hunian mencapai 7,64 juta unit. “Backlog kita ditambah rumah tidak layak huni jumlahnya sekitar 11 juta rumah,” kata dia, dalam diskusi virtual, baru-baru ini.

Sementara itu, untuk melaksanakan fungsinya, dikutip dari Perpres itu, BP3 bertugas melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan. Lalu, melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum.

Tugas lain BP3, tulis Perpres itu, adalah melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian dan melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan. Kemudan, melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan.

Lalu, bertugas melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN