Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kebun Sawit. Foto ilustrasi: DEFRIZAL

Kebun Sawit. Foto ilustrasi: DEFRIZAL

BPDPKS Alokasikan Dana Sawit Rp 2 T ke SUN

Tri Listyarini, Jumat, 20 Desember 2019 | 08:36 WIB

JAKARTA, investor.id  – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan mengalokasikan dana pungutan ekspor kelapa sawit sebesar Rp 2 triliun untuk dikelola ke dalam surat utang Negara (SUN) pada 2020. Selama ini, pengelolaan dana pungutan sawit hanya berbentuk deposito yang disimpan di tiga bank pemerintah (Himbara), yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengatakan, alokasi dana pungutan sawit sebagai endowment fund atau dana abadi ini merupakan upaya BPDPKS mengelola dana yang berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan industry sawit nasional.

"Dalam rangka meningkatkan hasil pengelolaan dana, kami akan masuk ke SUN. Kami terus berkomunikasi dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan," kata Dono dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun BPDPKS di Jakarta, Kamis (19/12).

Alokasi dana pungutan sawit sebesar Rp 2 triliun itu sebelumnya telah diusulkan oleh Komite Pengarah yang diketuai Menko Bidang Perekonomian sejak 2017. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Kabul Wijayanto menjelaskan, untuk melakukan investasi ke dalam SUN, harus ada regulasi yang dipenuhi oleh BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

"Kami selaku BLU harus ada syarat-syarat memiliki perangkat, misalnya terkait komite investasi harus ada secara struktur, lalu business process, ada standar obligating procedure harus ada. Tata kelola investasi utama yang harus siap," kata Kabul seperti dilansir Antara.

Kabul menambahkan bahwa investasi dana pungutan ini tidak hanya berhenti pada SUN saja, namun tidak menutup kemungkinan ke dalam bentuk saham blue chip. BPDPKS menargetkan hasil pengelolaan dana yang diterima bisa lebih tinggi dari investasi tradisional dalam bentuk deposito yakni sebesar Rp 1,30 triliun.

"Kami berharap bisa meningkat 1% daripada return yang diterima dari deposito. Deposito kan Rp 1,30 triliun, jadi kita harus lebih tinggi dari deposito jangka panjangnya. Kalau sama saja, buat apa kita pindah," kata Kabul.

Sementara itu, pungutan ekspor sawit kemungkinan besar berlaku kembali mulai 1 Januari 2020. BPDPKS telah menyalurkan dana himpunan dari pungutan eksportir kelapa sawit sebanyak Rp 33,60 triliun untuk insentif biodiesel hingga peremajaan kebun sawit rakyat. Total dana yang dihimpun BPDPKS sejak 2016 hingga 31 Oktober 2019 sebesar Rp 47,23 triliun.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA