Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Panenan sawit di sebuah pabrik. Foto ilustrasi:: Investor Daily/Gora Kunjana

Panenan sawit di sebuah pabrik. Foto ilustrasi:: Investor Daily/Gora Kunjana

BPDPKS Perkuat Kemitraan Petani Kelapa Sawit Indonesia

Kamis, 29 Juli 2021 | 21:25 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id -  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui program-programnya terus memperkuat kemitraan petani kelapa sawit di Indonesia.

Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo, menyebutkan program BPDPKS sesuai Perpres 61 Tahun 2015 Jo. Perpres 66 Tahun 2018, di antaranya mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi/kemitraan, peremajaan, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

“Harapannya dengan semua program itu maka bisa meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, dan menyerap kelebihan CPO di pasar dalam rangka stabiliasi harga. Hasilnya terjadi penciptaan pasar domestik, sementara bagi petani maka akan ada potensi peningkatakan kesejahteraan,” kata Edi Wibowo dalam FGD Sawit bertajuk “Peran BPDPKS dalam Memperkuat Kemitraan Pekebun Kelapa Sawit Indonesia”, di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Panenan sawit. Foto: BeritaSatu Photo/DEFRIZAL
Panenan sawit. Foto: BeritaSatu Photo/DEFRIZAL

Lebih lanjut Edi mengatakan, untuk tujuan penyelenggaraan program kemitraan berbasis karakteristik usaha, diantaranya bisa memberikan jaminan pasar bagi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Pekebun swadaya, memberikan akses petani swadaya untuk memperoleh bibit dan pupuk berkualitas.

Selanjutnya, memberikan bimbingan teknis peningkatan produksi TBS, memberikan bimbingan teknis peningkatan mutu TBS Pekebun swadaya sesuai standar industri kelapa sawit, memberikan bimbingan teknis pola usaha tani/ berkebun yang baik (Good Agriculture Practices) dan berkelanjutan, dan terdapat peningkatan nilai tambah produk sawit, untuk peningkatan kesejahteraan pekebun.

TBS Sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
TBS Sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Untuk Program Kemitraan untuk pemberdayaan Pekebun dalam penanganan dampak Covid-19, sambung Edi, BPDPKS telah melakukan seperti produksi Sabun Cair dan Hand Sanitzer mendukung upaya pencegahan Covid-19 di berbagai daerah.

Lantas, produksi virgin oil dan produk turunannya sebagai makanan sehat dan personal care product yang terjangkau oleh masyarakat luas, serta pemanfaatan malam batik berbasis sawit.

“Pembuatan bahan bakar dari biomasa sawit untuk keperluan sendiri dan desa sekitar (Ketahanan energi tingkat pedesaan), dan pengelolaan lahan sawit untuk tanaman tumpang sari dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan desa sekitar (Ketahanan pangan tingkat pedesaan),” kata Edi.  

Program lainnya, lanjut Edi, yakni Program Kemitraan untuk Pemberdayaan Pekebun terkait Integrasi dengan Industri Hidrokarbon, serta peremajaan Sawit rakyat dalam kemitraan strategis.

“Di mana Prinsip Kemitraan Strategis Model kemitraan dgn dukungan perusahaan mitra, meliputi bibit unggul bersertifikat, teknis budidaya berkelanjutan, jaminan pembelian (off taker), akses pendanaan mudah & kompetitif, kesempatan Pekebun bekerja di Koperasi dan transpatasni,” tutur Edi.

Mukti Sardjono. Foot: IST
Mukti Sardjono. Foot: IST

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono, menyatakan bahwa sejatinya kemitraan pertama muncul semenjak adanya bantuan Bank Dunia, pada 1970-an dikembangkan P3RSU (UPP) dan selanjutnya dibentuk program Nucleus Estate Smallholder (NES) kemudian berlanjut dengan pengembangan proyek seri Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kelapa sawiit.

Menurut Mukti, pola kemitraan dan dasar hukum hingga saat ini yakni, Program PIR dengan perusahaan inti PTP (NES, PIR Khusus dan PIR Lokal), Pola PIR-Trans dengan Perusahaan Swasta dan BUMN sebagai inti, Pola PIR KKPA, Revitalisasi Perkebunan, Peremajaan Sawit Rakyat.

“PIR sukses mengubah komposisi luas lahan sawit yang dimiliki oleh Rakyat, dari hanya 6.175 Ha di tahun 1980 menjadi 5.958.502 Ha ditahun 2019 di Indonesia merujuk Statistik Kelapa Sawit Indonesia,” catat Mukti.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Foto: gapki.id
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Foto: gapki.id

Selama ini tutur Mukti, Gapki tetap mendukung program kemitraan, bentuk dukungan itu berupa, pembentukan Satgas Percepatan PSR Gapki, yangmelibatkan seluruh Cabang Gapki, kemudian, menjadi Anggota Pokja Penguatan Data dan Peningkatan Kapasitas Pekebun – Kemenko Perekonomian.

Lantas, aktif dalam koordinasi rutin untuk percepatan PSR dengan Kantor Menko Perekonomian, Ditjenbun, BPDPKS dan lainnya. “Serta mengawal dan meng-update secara rutin Percepatan PSR anggota Gapki melalui Rapat Pusat & Cabang Gapki,” kata Mukti.

Tidak hanya itu, lanjut Mukti, Gapki pusat maupun cabang memiliki peran masing-masing, peran Gapki pusat diantaranya, pengikatan perjanjian kemitraan / MoU dengan petani plasma disaksikan oleh penyelenggara negara seperti, Deputi Kemenko Perekonomian, Dirut BPDP-KS, DitjenbunKetua Umum Gapki dan Ketua Umum Apkasindo.

Termasuk, memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan penyederhanaan proses pengajuan dan pembiayaan PercepatanPSR, serta bekerja sama dengan Asosiasi Petani/Pekebun dalampercepatan PSR.

Untuk peran Gapki Cabang meliputi, melakukan assessment terkait potensi lahan dan petani PSR di sekitar kebun atau pabrik, melakukan pemetaan terkait potensi lahan PSR di sekitar kebun atau pabrik, melakukan FGD dan sosialisasi terkait Percepatan PSR bersama dengan Pemangku Kepentingan yang ada di Propinsi, serta memberikan data Laporan Progres PSR di tiap Propinsi.

Bagi petani, pengembangan perkebunan kelapa sawit masih saja menghadapi kendala. Namun yang perlu adalah bagaimana mendorong kemitraan dengan cepat dan terukur dari manfaat kemitraan tersebut.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan, secara nyata kemitraan memang sangat dibutuhkan pekebun sawit. Terlebih khusus untuk petani swadaya yakni petani yang kelola sendiri, mayoritas petani swadaya juga belum bermitra dengan perusahaan. Sedangkan pekebun plasma, umumnya sudah mempunyai orang tua asuh yakni perusahaan inti.

Persoalan yang dialami pekebun swadaya adalah produktivitas tanaman rendah. Hal ini karena banyak pekebun swadaya yang menggunakan bibit tidak sesuai (tidak unggul), SDM petani juga pengetahuannya rendah, tidak mendapat pendampingan dari pemerintah.

Termasuk anggaran dari pemerintah juga minim untuk memberikan pendampingan kepada pekebun swadaya. Kelembagaan petani juga tidak ada, sehingga menyulitkan untuk pendampingan dan kemitraan.

“Banyak petani juga tidak mau berorganisasi, karena ada trauma dalam berorganisasi. “Kenapa petani tidak mau bermitra? Karena kerap petani disalahkan,” katanya.

Bahkan Darto menilai, petani kini sudah mengerti dan paham situasi. Mereka juga sudah bisa menghitung risiko keputusan bermitra atau tidak bermitra. Kadang yang dialami pekebun, harga TBS dari PKS kerap berbeda jauh dengan yang tidak bermitra. Dengan demikian, petani melihat resiko ekonomi.

Sebab itu Darto berharap, ada kebijakan yang menjadi payung di lapangan dalam kemitraan. Perlu langkah revolusioner pemerintah untuk mengatasi masalah kemitraan. Pendataan dan pendampingan harus dilakukan.

Nasabah melakukan transaksi melalui ATM BNI di sebuah pusat perbelanjaan, Jakarta. Foto: Investor Daily/David Gita Roza
Nasabah melakukan transaksi melalui ATM BNI di sebuah pusat perbelanjaan, Jakarta. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

General Manager Bisnis Komersial 2, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Aryani Dwi Satiti, menyatakan BNI sangat mendukung industri kelapa sawit Indonesia, ini terlihat dari pembiayaan Industri Kelapa Sawit dari Upstream hingga Downstream di BNI dengan maksimum Kredit Rp 70,1 triliun, dengan pemakaian kredit Rp 52,4 triliun, dimana sekitra 88% berada pada upstream yaitu perkebunan kelapa sawit.

Aryani menambahkan, BNI dapat menjadi bank utama untuk Industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan menyediakan produk, layanan & transaksi untuk Value Chain Industri Sawit dari Upstream, Midstream, Down Stream hingga End User.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN