Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna..

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna..

BPK Beri Opini WTP untuk LKPP 2020

Selasa, 22 Juni 2021 | 13:30 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, LKPP tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas posisi keuangan hingga 31 Desember 2020. Menurut dia, BPK juga memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam menyelesaikan pemeriksaan LKPP 2020.

"LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian," katanya dalam sidang paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

Agung mengatakan, pemeriksaan atas LKPP 2020 dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan empat hal, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK pun telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Pemeriksaan juga dilakukan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi untuk mendukung pemeriksaan LKPP 2020.

Dari pemeriksaan tersebut, ada dua K/L yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 84 LKKL dan LKBUN dengan opini WTP.

Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa LKPP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat, yang meliputi tujuh komponen keuangan. Komponen keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ia menjelaskan bahwa LKPP tahun 2020 merupakan pemeriksaan tahun kedua yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, LKPP Tahun 2020 Unaudited diterima pada 29 Maret 2021 oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya telah disampaikan secara administratif kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden pada tanggal 31 Mei 2021.

Lebih lanjut, BPK menyebut neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 31 Desember  2020 mengalami peningkatan dalam saldo  aset, kewajiban, dan ekuitasnya.

Posisi keuangan saldo aset pemerintah pusat hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 11.098,67 triliun  mengalami peningkatan  Rp 631,14 triliun setara 6 persen dibandingkan aset pemerintah tahun 2019 sebesar Rp 10.467 triliun.

“Kenaikan saldo aset sebagian besar terjadi karena kenaikan atas investasi jangka panjang dan dana yang dibatasi penggunaannya masing masing sebesar Rp 171,88 triliun dan Rp 172,46 triliun,” tuturnya.

Kemudian untuk sisi kewajiban hingga akhir tahun lalu tercatat Rp 6,625,47 triliun mengalami peningkatan Rp 1.285,25 triliun. Artinya terjadi peningkatan 24 persen dibandingkan LKPP  akhir tahun 2019 sisi kewajiban tercatat hanya mencapai Rp 5.340,22 triliun.

Selanjutnya untuk ekuitas pemerintah pusat hingga 31 Desember 2020 tercatat Rp 4.473,20 triliun atau mengalami penurunan hingga Rp 654,11 triliun dibandingkan periode akhir tahun 2019 yang tercatat ekuitasnya mencapai Rp 5.127,31 triliun.

“Sementara itu, kenaikan saldo kewajiban sebagian besar terjadi karena peningkatan nilai utang jangka panjang dalam negeri mencapai Rp 1.191,98 triliun,” tuturnya.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN