Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Badan Pemeriksa Keuangan RI.

BPK: Covid-19 Dorong Revolusi Tata Kelola Keuangan Daerah

Arnoldus Kristianus, Selasa, 26 Mei 2020 | 19:00 WIB

JAKARTA, investor.id -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kondisi pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) turut membawa perubahan dalam tata kelola keuangan, khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran. BPK sendiri terus melihat regulasi mana saja yang perlu diantisipasi, sebab selama ini dalam pelaksanaan selalu ada perbandingan antara regulasi dan kondisi riil di lapangan.

“Regulasi primer ini sangat berdampak tentang perubahan. Kalau saya boleh mengatakan terjadi revolusi tata kelola keuangan daerah,” ucap Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam diskusi virtual di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, bila dilihat dari keadaannya belum ada pihak yang mengetahui kapan berakhirnya pandemi Covid 19. Tentu hal ini akan mempengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah juga telah melakukan refocusing dan realokasi belanja untuk penangan Covid-19.

Catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan total APBD sebelum penyesuaian sebesar Rp 1.298,5 triliun. Angka ini terbagi dalam APBD provinsi sebesar Rp 417,24 triliun dan APBD kabupaten/kota sebesar Rp 881,26 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian, APBD menjadi Rp 1,031,28 triliun hingga Selasa (19/5). Angka ini terbagi dalam APBD provinsi sebesar Rp 334,07 triliun dan APBD kabupaten/kota sebesar Rp 697,21 trliun.

“Namun perubahan ini tetap memperhatikan indikator kesejahteraan rakyat menjadi indikator keberhasilan dalam melayani masyarakat,” ucap Bahrulah.

Kendala yang dihadapi yaitu perkembangan tata kelola di pemerintah daerah atau new public management. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan monitoring bersama. Mulai dari tim teknis sampai pelaksana di lapangan. Kondisi pandemi ini telah menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah permasalahan kesehatan, masyarakat miskin, pengangguran. Di saat yang sama antisipasi korupsi juga perlu dilakukan.

“Tentu kita perlu antisipasi korupsi. Karena dalam kondisi seperti ini korupsi bisa kita samakan dengan monopoli, diskresi dan dikurangi akuntabilitasnya,” ucap Bahrulah.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong akuntabilitas kepada seluruh pihak. Penanganannya juga harus memperhatikan kondisi setiap daerah karena setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing tidak bisa disamaratakan.

“Mungkin ada daerah yang sama sekali tidak terkena dampak pandemi ini. Jadi perlakuannya juga berbeda dengan perlakuan untuk daerah yang terkena permasalahan pandemi Covid-19 ini,” ucapnya.

Potensi hambatan ini menyangkut komitmen dan kerja sama DPRD dan kepala daerah. Hal ini karena ada perubahan drastis di postur APBD, sedangkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah belum mengatur pengelolaan pendapatan dalam kondisi Covid-19. Di saat yang sama perlu penguatan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, ketersediaan sumber daya finansial, kualitas pelayanan publik, komitmen pihak ketiga dan dukungan ketersediaan jaringan dan sistem informasi memadai.

“Saya membuka diri karena bertanggungjawab untuk pemeriksaan di wilayah barat seperti Sumatera dan Jawa. Kita duduk sama-sama melihat, ini penting sekali ke depan untuk menyamakan persepsi untuk membangun new normal,” tutur Mantan Wakil Ketua BPK ini.

Pihaknya juga akan melakukan percepatan pemeriksaan laporan keuangan dari yang biasanya di bulan Oktober, kini dipercepat menjadi bulan Juli. Percepatan dilakukan juga untuk melihat pemeriksaan kinerja. Apabila dimungkinkan BPK ini mendorong untuk melakukan pemeriksaan kinerja sejak semester pertama.

“Temuan BPK terus dipelajari, jika semakin diketahui maka tidak ada yang perlu ditutupi. Dalam pemeriksan laporan keuangan juga menghasilkan opini kinerja serta kesimpulan terhadap fraud yang diberikan ke aparat penegak hukum. Jangan sampai terjadi pelemahan struktur internal sehingga ada permasalahan dalam pertanggungajwaban APBD 2020,” ucapnya.

Bergantung Kondisi Daerah

Sementara itu, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Adrian mengatakan, adanya era normal baru bergantung pada kondisi daerah. Sejauh mana daerah mengubah pola-pola interaksi termasuk ke pembahasan APBD. Ia juga sudah meminta pihak yang melakukan perencanaan anggaran untuk merancang APBD 2021 dengan konsep new normal.

“Kalaupun ternyata ada kendala pada dukungan teknologi dan informasi, maka protokol kesehatan dalam rangka penanganan Covid tetap harus menjadi perhatian utama,” kata Adrian.

Ia mengatakan, denga adanya refocusing diharapkan penggunaan anggaran menjadi lebih terfokus. Kalaupun ada pelayanan publik yang tidak maksimal ini terjai karena adanya pelayanan yang harus dilakukan dari rumah. Dengan mekanisme berlandaskan teknologi diharapkan pelayanan publik lebih optimal.

“Kami harap refocusing dan realokasi tidak mengganggu masyarakat tinggal mengganti pola pelayanan publik. Kita harus terbiasa dengan mekanisme baru yaitu mekanisme yang berlandaskan IT. Dulu secara langsung sekarang melalui virtual,” ucapnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN