Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: kemenkeu.go.id

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: kemenkeu.go.id

BPKH Didorong Tingkatkan Nilai Manfaat Dana Haji untuk Kualitas Penyelenggaraan

Senin, 19 Juli 2021 | 21:30 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk dapat meningkatkan nilai manfaat dana haji yang telah terkumpul dalam rangka memaksimalkan kualitas penyelenggaraan haji bagi jamaah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan dana haji harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

“Untuk  menjaga agar dana haji dapat dikelola dengan baik undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji mengamanahkan untuk membuat suatu badan khusus pengelolaan keuangan haji yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengelola penerimaan pengembangan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji,”tuturnya dalam diskusi Pengelolaan Dana Haji 2021 di Jakarta, Senin (19/7).

Prima yang sekaligus Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) menyatakan BPKH harus mampu mengelola dana haji sehingga menghasilkan imbal yang menarik dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya sesuai amanah undang-undang.

Ia menyebut untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) cenderung meningkat mulai 2017 hingga 2020 yaitu tercatat sebesar Rp 61,78 juta per jamaah, Rp 66,62 juta per jamaah, Rp 70,14 juta dan Rp 69,17 juta per jamaah.  Di sisi lain, nilai pendaftaran ibadah haji cenderung tidak mengalami perubahan signifikan yakni pada 2017 sebesar Rp 34,89 juta dan mulai 2018 hingga 2020 tidak mengalami perubahan yaitu Rp 35,23 juta.

“Hal ini mengakibatkan nilai manfaat yang diperlukan untuk menutup BPIH mengalami peningkatan,” tegasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Astera juga meminta BPKH melakukan kerja sama dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk memaksimalkan nilai manfaat dari dana haji.

Kerja sama tersebut dalam rangka bersinergi mengembangkan dana haji untuk investasi yang bersifat sustainable atau berkelanjutan.

Dengan demikian, ia berharap BPKH mengelola keuangan haji secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

“Transparan dan akuntabel harus terus dilakukan oleh BPKH seperti solvabilitas, laporan keuangan yang baik, liabilitas yang jelas dan akuntabilitas yang bagus serta menempatkan investasi dana bukan ke investasi bodong,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa mengungkapkan total dana haji yang ditempatkan dalam instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk Negara hingga Juli 2021 mencapai Rp 89,92 triliun.

Ia mengatakan dalam pengembangan dana haji, maka Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menempatkan dana umat ke dalam instrumen investasi syariah secara berhati-hati, aman dan bermanfaat.

“BPKH badan yang menurut Undang Undang menerima amanat untuk mengelola dana umat sebaik baiknya. Total penempatan dana haji melalui SBSN untuk outstanding per Juli 2002 mencapai Rp 89,92 triliun”tuturnya.

Menurutnya menempatkan dana haji ke dalam instrumen surat utang pemerintah atau sukuk negara bukan merupakan hal yang baru sebab inisiasi ini sudah terjadi sejak tanggal 22 April 2009 yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama.

“Penempatan dana haji ke sukuk negara bukan hal baru inisiasi pertama 2009 ,ketika itu Menteri Keuangan dan menteri Agama melakukan penandatangan kesepakatan pada tanggal 22 April 2009, isi dari pada kesepakatan tersebut adalah kesepakatan untuk menempatkan dana Haji dan dana Abadi umat ke SBSN dengan private placement”tuturnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN