Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (07/01/2020). Selain mempererat sinergitas kedua lembaga, pertemuan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama antara BPK dan KPK.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (07/01/2020). Selain mempererat sinergitas kedua lembaga, pertemuan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama antara BPK dan KPK.

BPK-KPK akan Tindaklanjuti Temuan Terindikasi Merugikan Negara

Triyan Pangastuti, Rabu, 8 Januari 2020 | 10:45 WIB

BABAK BARU DIMULAI

JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat sinergi untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi merugikan negara. Penguatan sinergi itu akan dimulai dengan memperbarui sejumlah kesepakatan dari kedua lembaga negara tersebut.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK dan KPK akan memulai babak baru kerja sama dalam proses upaya mendukung lembaga antirasuah itu untuk memberantas korupsi di Tanah Air. Selain itu, kerja sama ini memperbaharui kerja sama sebelumnya yang pernah dilakukan kedua belah pihak pada 2006.

"MoU ini diperbaharui dari nota kesepahaman dulu yang pernah dilaksanakan. Kesepakatan bersama ini (mulai) berlaku hari ini. Maka kesepakatan bersama BPK dan KPK Nomor 01/KB/I-VIII.3/09/2006 dan Nomor 22/KPK-BPK /IX/2006 tentang kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dan KPK di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (7/1).

Ia mengatakan, kesepakatan ini meliputi tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi pada kerugian negara dan unsur pidana. Kemudian tindak lanjut terhadap permintaan KPK kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara, pencegahan tindak pidana korupsi, serta pertukaran informasi dan koordinasi.

Di samping itu, Agung menyebut, kesepakatan tersebut juga membahas kewenangan antara BPK dan KPK. “BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya kerugian negara dan unsur pidana, sedangkan KPK memiliki wewenang untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan tindakan pidana korupsi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya berkumpul ke BPK terkait pembangunan kerja sama atau sinergi sesama anak bangsa kelembagaan antara BPK dan KPK.

Menurut dia, kerja sama meliputi empat kesepakatan. Pertama, KPK harus mengetahui betul bahwa BPK selalu membuat dan melakukan investigasi baik itu rutin dengan maksud tertentu dan KPK membutuhkan itu."Kedua terkait keterangan ahli. Saat ini KPK (melakukan) penyelidikan suatu dugaan tindak pidana, akan (minta) tenaga auditor BPK dan BPKP," kata dia.

Kemudian, lanjut dia KPK membutuhkan SDM dari BPK baik yang diperbantukan di KPK maupun KPK yang meminta tenaga melakukan perbantuan, dalam rangka menghitung kerugian negara atas perkara yang ditangani. "Keempat, ini semangat bersama dalam rangka berantas korupsi dengan titik berat tindak pidana yang merugikan keuangan negara,”kata dia.

Penguatan sinergi merupakan bentuk semangat kedua belah pihak dalam memberantas korupsi terkait pencegahan dan penindakan dengan memperbaiki sistem untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara. “Ini dibangun dengan BPK, semoga ke depannya akan lebih baik dan negara jauh dari praktek korupsi," pungkas dia.

 

Kasus Pelindo II

Pada kesepakatan yang sama, Ketua BPK mengungkapkan empat proyek di lingkungan PT Pelindo II (Persero) merugikan negara lebih dari Rp 6 triliun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. "Maka ini wewenang ada di aparat penegak hukum," kata  dia.

Menurut Agung , empat proyek di Pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru, dan juga global bond.

Selain mengidentifikasi kerugian negara, Agung menjelaskan, BPK juga mengidentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dan mengidentifikasi pihak yang tertanggung jawab. "Sisanya apakah ada mens rea di situ, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," imbuh Agung.

Ia menyebutkan, di Pelindo II ada juga pemeriksaan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri yang sudah masuk meja hijau dan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). Pada dua kasus itu, Agung menyebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara mencapai Rp 30-50 miliar.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA