Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto

BANGGAR MINTA ROKOK ILEGAL DIBERANTAS

BPS: Kenaikan Cukai Rokok dapat Pengaruhi Inflasi

Arnoldus Kristianus/Triyan Pangastuti, Selasa, 17 September 2019 | 11:29 WIB

JAKARTA, investor.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok akan berpengaruh terhadap inflasi, namun diharapkan dampaknya tidak besar.

"Ada (pengaruhnya ke inflasi) tapi mudah-mudahan nggak besar," ungkap Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9).

Pemerintah sendiri menetapkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 September 2019. Penetapan ini akan menjadikan harga jual rokok lebih tinggi 35% dari saat ini.

Menurut Suhariyanto, rokok memang memberikan andil inflasi dari sisi kelompok administered price atau harga yang diatur pemerintah. Setiap bulan, rokok (filter dan kretek) berkontribusi sebesar 0,01%. "Setiap bulan kan ada kenaikan, tapi tipis ya kontribusinya," ucap Suhariyanto.

Saat ditanya seberapa besar dampak menyeluruh kenaikan cukai rokok terhadap harga produk, Suhariyanto mengatakan belum melakukan kajian. Sebab untuk memperkirakan kenaikan harga harus ada kajian. "Belum tahu dampaknya seberapa jauh, kami harus melakukan exercise dulu," tutur Suhariyanto.

Jika merujuk pada data BPS kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,05% pada Agustus 2019. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu rokok kretek dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01%.

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai kenaikan cukai rokok menjadi langkah maju bagi pemanfaatan penerimaan hasil cukai tembakau yang lebih baik dan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.  Momentum ini perlu disusul dengan simplifikasi golongan cukai tembakau agar mekanisme kontrol pemerintah berjalan dengan lebih baik. Simplifikasi golongan cukai tembakau secara sistematis dapat mendukung keputusan kenaikan tarif cukai dan harga jual rokok, sehingga akhirnya dapat menekan jumlah konsumsi.

“Pemerintah dapat diuntungkan melalui penerimaan cukai secara lebih optimal, dan menikmati berkurangnya beban biaya kesehatan nasional atas penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Risiko peredaran rokok ilegal pun dipastikan dapat ditekan, berkat kemudahan administrasi golongan tarif cukai yang lebih sederhana,” ucap Peneliti CISDI Nurul Luntungan dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (16/9).

Nurul mengatakan, pemerintah perlu terus berpegang pada agenda penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu rencana aksi investasi manusia dalam bidang kesehatan adalah memperkuat program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat, termasuk menghilangkan perilaku merokok.

Saat ini, angka perokok anak di Indonesia masih terus meningkat (7,2% pada 2013, menjadi 8,8% pada  2016). Riset Kesehatan Dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di 2018 menunjukkan kenaikan prevalensi perokok muda usia 10-18 tahun menjadi 9,1% dari sebelumnya 7,2%.

Di kelompok usia konsumen yang lain, Indonesia menempati posisi teratas di dunia, terkait prevalensi perokok di kalangan pria dewasa, dimana 2 dari 3 (65%) pria dewasa adalah perokok. Kondisi ini menggambarkan lemahnya penegakan kebijakan pengendalian tembakau dan ancaman nyata terhadap pencapaian target RPJMN untuk menurunkan perokok anak hingga 5,4%.

“Berdasarkan analisis kami penerapan simplifikasi cukai diyakini akan menurunkan konsumsi rokok secara efektif, dan memberikan dampak besar perlindungan pada kelompok rentan. Oleh karenanya, CISDI sangat mendukung Kementerian Keuangan terkait peningkatan tarif cukai tembakau dan menerapkan peta jalan simplifikasi golongannya secara konsisten dan tanpa ditunda lagi,” kata Nurul.

 

Berantas Rokok Ilegal

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) meminta pemerintah untuk memberantas rokok ilegal sebelum memutuskan untuk menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2020 sebesar 23% dan harga jual eceran rokok sebesar 35%.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan, sesuai dengan catatan rapat Banggar DPR RI, selain kenaikan cukai rokok, pemerintah juga harus  melakukan optimalisasi pemberantasan rokok ilegal.

"Saya mohon pemerintah jelaskan upaya pemerintah untuk memberantas cukai rokok ilegal, sebab cukai rokok sudah naik. Sebelum diberlakukan pada Januari 2020 untuk kenaikan cukai rokok, saya harap pemerintah sudah punya langkah-langkah serius terkait upaya pemberantasan rokok ilegal," ujarnya, di Badan Anggaran DPR RI, Senin (16/9).

Pada kesempatan yang, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, catatan panja mengenai pemberantasan rokok ilegal juga menjadi perhatian dan tanggung jawab serta instrument untuk bisa mengoptimalkan pemungutan dan mencegah semakin banyaknya pemanfaatan cukai ilegal.

“Penegakan hukum dilakukan dengan pemantauan dini, tren cukai ilegal akan terus dipantau pemerintah. Oleh karena itu, penerapan kenaikan cukai akan dipantau pemerintah seiring dengan optimalisasi penerimaan cukai yang berkaitan dengan kegunaan dan pemanfaatan cukai,” jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengatakan, kenaikan cukai rokok untuk mengurangi eksternalitas rokok dikarenakan konsumsi rokok mengalami tren kenaikan.  Kendati demikian, pemerintah juga telah melakukan pengawasan rokok ilegal bea cukai. Tapi, menurutnya kenaikan cukai rokok juga karena target penerimaan negara yang relatif tinggi dibandingkan tahun depan sehingga berdampak pada kenaikan cukai. Namun, ia menilai angka kenaikannya terlalu tinggi.

“Kenaikan cukai 2019 tidak ada dan 2018 ada kenaikan tapi tiba-tiba naik 23%. Kenaikan cukai rokok akan berpengaruh ke inflasi, sebab cukai salah satu sumbangan inflasi terbesar ke inflasi umum dan perlu diperhatikan bahwa akan pengaruhi konsumsi masyarakat miskin,” jelasnya.

Dia mengatakan, pengeluaran terbesar konsumsi masyarakat itu berasal dari rokok, sehingga ketika kenaikan cukai rokok akan mempengaruhi harga dan daya beli masyarakat miskin, sehingga diperlukan kehati-hatian dan tidak terburu-buru, walaupun penting untuk mengurangi eksternalitas negatif.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA