Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lahan gambut. Foto ilustrasi: istimewa

Lahan gambut. Foto ilustrasi: istimewa

BRG Bakal Ubah Pola Supervisi

Damiana Simanjuntak, Minggu, 15 September 2019 | 21:54 WIB

JAKARTA, investor.id - Badan Restorasi Gambut (BRG) bakal mengubah pola supervisi restorasi gambut kepada perusahaan pemilik konsesi. Menyusul semakin banyaknya perusahaan yang bersedia aktif melakukan pemulihan gambut. Sementara, BRG mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping dan anggaran.

Seperti diketahui, BRG ditugaskan melakukan supervisi restorasi gambut di lahan konsesi seluas 1,772,712.65 hektare (ha). Yakni, 555.659,23 ha areal perkebunan dan 1.217.053,42 ha di konsesi kehutanan.

Supervisi merupakan kegiatan BRG mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di wilayah konsesi. Kegiatan pendampingan dan pengawasan oleh BRG itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 1/2016 mengenai fungsi BRG. Menyasar kawasan gambut di 7 wilayah kerja BRG, yakni provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"Sejak bulan Oktober 2018 hingga Agustus 2019, kami telah melakikan supervisi di 218.355,48 hektare areal konsesi perkebunan. Atau, sekitar 39,30% dari target tugas. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah melibatkan 26 perusahaan perkebunan. Tersebar di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat," kata Nazir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/9).

Sementara, lanjut dia, supervisi restorasi gambut di areal konsesi kehutanan baru mencapai 114.910 ha di Kalimantan Barat. Itu pun, kata dia, masih tahap uji coba, di bawah supervisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kami masih coba berkoordinasi dengan KLHK untuk supervisi di areal konsesi kehutanan. Sedangkan, yang di konsesi perkebunan, kami kejar target dengan anggaran yang ada. Sekarang, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang tadinya ragu dan takut, malah senang dengan adanya supervisi ini. Artinya, ada upaya memperbaiki kesalahan," kata Nazir.

Secara terpisah, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK SPM Budisusanti mengatakan, dari sekitar total 600 perusahaan perkebunan di lahan gambut, sebanyak 175 diantaranya telah menyampaikan dokumen rencana pemulihan gambut.

"Kita perlu apresiasi. Saat ini, masih ada sekitar 75-an yang sedang melakukan pembahasan dokumen. Kami juga baru mengundnag 200 perusahaan perkebunan sawit mengikuti seminar selama 2 hari mengenai upaya pemulihan gambut. Mereka tetap ikut dan responnya terkait pelaksanaan upaya-upaya pemulihan menunjukkan bahwa mereka memang berkomitmen menerapkan prinsip sustainability," kata Budisusanti usai diskusi Pojok Iklim di Jakarta, pekan lalu.

Terkait itu, Nazir menambahkan, supervisi dilakukan di areal-areal konsesi yang dokumen rencana pemulihan gambutnya memang telah disetujui pemerintah. Dan, di lahan yang memang memiliki HGU. Untuk konsesi kehutanan, kata dia, pihaknya masih menunggu dokumen dari KLHK.

Sementara itu, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna A Syafitri menambahkan, dokumen rencana pemulihan dibutuhkan untuk memudahan pelaksanaan dan supervisi.

"Makanya, sekarang mereka mulai berbondong-bondong ingin ikut supervisi. Dari pengalaman kami sebelumya, ada perusahaan yang memang sudah melakukan upaya pemulihan. Tapi, karena mereka nggak tahu teknisnya, jadi banyak yang tidak tepat. Misalnya, penempatan sumur bornya, sumur pantau, sekat kanalnya, bahkan peta neraca air. Begitu kami beri supervisi baru mereka paham. Karena ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana itu penting untuk mencegah kebakaran," kata Myrna.

Di sisi lain, dia mengakui, mengejar target supervisi tidak gampang. Karena itu, kata dia, dalam 14 bulan ke depan, BRG akan mengubah strategi perencanaan dan pola supervisi.

"Kalau sebelumnya, kami mendatangi satu per satu, seperti guru privat. Memberikan pendampingan perencanaan, lalu mengevaluasi 2 kali dalam setahun, saat musim hujan dna musim kemarau. Tapi, sekarang, karena permintaan dan kebutuhan banyak, kami harus realistis. Mulai bulan depan, kami akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kesatuan hidrologis gambut (KHG). Bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat, kami berikan bimbingan teknis," tutur Myrna.

Setelah itu, ujar Myrna, perusahaan menerapkan upaya-upaya pemulihan berdasarkan hasil bimbingan teknis.

"Kami hanya akan mengunjungi perusahaan yang menurut kami memang harus dikunjungi. Jadi, nggak semua. Ini demi efisiensi waktu dan biaya. Juga, supaya perusahaan-perusahaan itu bisa bertemu dan berkomunikas dalam satu wadah. Karena, selama ini, perusahaan-perusahaan dalam satu KHG itu tidak pernah bertemu. Padahal itu perlu supaya mereka bisa mengatur tata air, karena itu saling mempengaruhi. Jadi, nanti mereka bisa saling buka petanya," kata Myrna.

Sementara itu, Myrna mengakui, saat ini mulai ada perubahaan pandangan atas supervisi.

"Sebelumnya, supervisi diasosiasikan dengan perusahaan. Karena itu, kami terys sampaikan kepada perusagaan, bahwa supervisi bukan oengawasan apalagi terkait penegakan hukum. Karena itu, pelaksanaan program supervisi ada di Deputi Edukasi, Sosialisasi, dan Partisipasi," kata Myrna.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN