Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lahan gambut. Foto ilustrasi: istimewa

Lahan gambut. Foto ilustrasi: istimewa

BRG Temukan Kebakaran Lahan Berpola dan Rapi

Damiana Simanjuntak, Jumat, 13 September 2019 | 22:33 WIB

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengungkapkan, berdasarkan pantauan udara, ditemukan adanya kebakaran lahan yang berpola. Hal itu menandakan kebakaran disengaja dan bukan oleh masyakarat petani.

Nazir mengaku, telah melaporkan hal itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebab wewenang pengawasan dan penindakan ada di KLHK. Sedangkan, BRG hanya bertugas memulihkan lahan-lahan gambut yang rusak dan bekas terbakar.

"Hasil survei udara, sekitar 2 pekan lalu di Kalimantan Tengah dan 1 bulan lalu di Riau, terpantau masih banyak kebakaran yang sistematis. Kelihatanlah. Kalau pembakaran oleh masyarakat, pasti sporadis, terkendali, dan bisa dikontrol sehingga apinya padam. Pada saat itu, kelihatan kalau kebakarannya itu terpetak-petak dan rapi," kata Nazir saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/9).

Hanya saja, imbuh dia, BRG baru melakukan pantauan udara. Karena itu, belum bisa dilakukan indikasi tren pembakaran yang terjadi setiap tahunnya.

Kebakaran hutan. Foto ilustrasi: beritasatu.com
Kebakaran hutan. Foto ilustrasi: beritasatu.com


"Tapi, kami akan mulai pantau. Yanh jelas, kejadiannya pasti pada saat musim panas/ kemarau. Nanti akan bisa kelihatan, pada kisaran bulan November-Desember, apakah akan ditanami atau tidak. Lalu, siapa yang menanami. Sekarang ada PRIMS (Peatland Restoration Information Monitoring System)," kata Nazir.

Di sisi lain, dia berharap, dengan pantauan yang semakin realtime dan patroli, ditambah sanksi yang tegas, praktik-praktik membakar yang berpola itu bisa ditekan. Bahkan, kata dia, kegiatan pembakaran lahan skala besar seharusnya bisa nol.

Nazir mengatakan, kebakaran yang terjadi di sejumlah bagian ekosistem gambut dua bulan terakhir menunjukkan ekosistem gambut belum sepenuhnya pulih. Upaya restorasi gambut selama 3,5 tahun terakhir, kata dia, memang masih fokus melakukan penyelamatan awal atas lahan terdegradasi. Kegiatan itu dilakukan dengan pembasahan lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal, sumur bor atau penimbunan kanal.

"Kami telah membangun sekat kanal dan sumur bor bahkan menimbun kanal untuk memastikan bahwa lahan gambut yang telah kering dan bekas terbakar dapat lembab kembali. Namun, upaya ini akan sia-sia jika tetap terjadi pembukaan dan pembakaran gambut," kata Nazir.

Hingga akhir tahun 2018, ujar dia, BRG telah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembasahan gambut di areal non konsesi seluas 679.901 hektare (ha) atau 76% dari total areal restorasi gambut di luar konsesi seluas 892.248 ha. Sedangkan, di areal konsesi, total areal yang masuk ke dalam target restorasi gambut seluas 1.784.353 ha yang terdiri dari 1.217.053 ha areal konsesi kehutanan dan 555.659 ha areal perkebunan.

"Kami terus melakukan supervisi atau pendampingan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat melakukan kegiatan restorasi hidrologi dengan baik. Bersama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, yang kami mulai sejak bulan September 2018. Hingga Agustus 2019, ada 26 perusahaan yang terlibat dengan luas areal 218.355 hektare," kata Nazir.

Anggaran Rp312 miliar
Sementara itu, Nazir mengatakan, untuk tahun 2020, BRG mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 312 miliar. Angka itu, tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kata Nazir, BRG memanfaatkan APBN dan dana hibah. Tahun 2020, Nazir mengharapkan dana hibah untuk upaya-upata restorasi gambut di Indonesia bisa mencapai Rp 300 miliar. Atau, lebih tinggi dari tahun 2019 yang berkisar Rp 200 miliar.

"Untuk APBN, anggaran disalurkan ke pemerintah provinsi setengah dan setengahnya lagi untuk kami di pusat. Penggunaan terbesar untuk program pembasahan. Lalu ada revitalisasi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, ini nggak besar. Kemudian, untuk revitalisasi, ini biasanya kecil juga. Dana untuk daerah itu disalurkan langsung tanpa melalui BRG. Kelompok masyarakat mengajukan proposal, kami dampingi, lalu kami samapaikan ke pemerintah bahwa program yang diajukan itu sesuai dan siap dibiayai," kata Nazir.

Sedangkan dana hibah, kata dia, biasanya disalurkan melalui mitra multilateral atau pemerintah. "Bisa disalurkan kepada LSM, digunakan untuk membiaya program-program restorasi gambut BRG," kata Nazir.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN