Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Kiri) lakukan penandatangana nota kesepahaman dengan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) di Kantor BUMN pada Senin (30/3). Sumber: Humas BKPM

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Kiri) lakukan penandatangana nota kesepahaman dengan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) di Kantor BUMN pada Senin (30/3). Sumber: Humas BKPM

DI TENGAH PANDEMI KORONA,

BUMN Kerja Sama BKPM Tingkatkan KInerja

Arnoldus Kristianus, Senin, 30 Maret 2020 | 22:55 WIB

JAKARTA, investor.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BKPM.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kedua pihak menyadari  harus terus bersinergi untuk ikut berpartisipasi mendorong perekonomian. Dengan adanya pelimpahan kewenangan perizinan berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, maka perlu ada percepatan yang dilakukan untuk mendorong investasi BUMN.

"Maka kami pandang penting untuk lakukan percepatan supaya BUMN jalan maka ada jalur khusus. Maka perlu dilakukan MoU ini," ucap Bahlil dalam telekonferensi pers pada Senin (30/3).

Nota Kesepahaman ditujukan agar kedua pihak dapat saling membantu dan saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Seluruh BUMN di Indonesia menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat langsung dari Nota Kesepahaman. Kerja sama yang dapat dilakukan antara BUMN dengan BKPM antara lain berupa pertukaran informasi dan data untuk peningkatan realisasi investasi, percepatan perizinan berusaha, kegiatan promosi bersama (joint promotion) serta fasilitasi investasi perusahaan BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan mengurangi permasalahan perizinan yang ada. Sebab salah satu penghambat pertumbuhan investasi tidak hanya terjadi saat eksekusi namun juga karen adanya perizinan yang rumit.

"Harapannya dengan MoU ini, sekat-sekat persoalan ini nanti hilang setelah MoU ini," ucap Mantan Ketua Hipmi ini.

Sejak Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (Inpres 7/2019), seluruh proses perizinan yang ada di Kementerian dan Lembaga Lainnya telah efektif berjalan di BKPM. BUMN yang mengelola berbagai kegiatan usaha tentunya juga harus mengurus perizinannya ke BKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Inilah yang harus dimanfaatkan juga oleh perusahaan milik negara. Jangan hanya teman-teman pengusaha swasta saja yang mendapat kemudahan, tapi BUMN juga harus,” ucap Bahlil.

Sementara itu  Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi dampak covid-19 baik terhadap ke bidang kesehatan maupun ke perekonomian.

“Berbagai elemen pemerintah, termasuk BUMN, akan berupaya untuk meminimalkan dampak ekonomi yang terjadi. Salah satunya kami dorong untuk tetap beroperasi dan bisa memanfaatkan fasilitasi perizinan serta data-data investasi yang ada di BKPM,” kata Erick Thohir.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN