Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kedua kanan) bersama Kepala BPS Suhariyanto (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).  Foto: SP/Ruht Semiono

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kedua kanan) bersama Kepala BPS Suhariyanto (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Burden Sharing Pemerintah-BI Berlanjut, Tahun Depan Bank Sentral Beli SBN Rp 224 Triliun

Senin, 23 Agustus 2021 | 16:04 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk melanjutkan skema pembagian beban atau burden sharing dalam pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang kali ini untuk APBN 2022. Ini akan menjadi tahun ketiga burden sharing dilakukan oleh kedua otoritas tersebut dalam menghadapi pandemi Covid-19, setelah hal serupa dilakukan pada 2020 dan 2021.

Pelanjutan burden sharing jilid III ini dilatarbelakangi oleh peningkatan penyebaran Covid-19 termasuk varian delta yang memerlukan pembiayaan yang besar, terutama untuk penanganan masalah kesehatan dan kemanusiaan yang dipicu oleh pandemi tersebut.

Dalam bahan paparan Rapat Kerja antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, dan Komisi XI DPR RI terungkap bahwa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh bank sentral untuk APBN 2022 dipatok sebesar Rp 224 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 4,2% dari burden sharing dalam APBN 2021 yang hanya Rp 215 triliun.

Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) III guna melaksanakan burden sharing yang akan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Di dalam SKB itu akan diatur tujuh poin penting terkait hak dan kewajiban otoritas fiskal dan otoritas moneter.

Adapun jenis dan karakteristik SBN yang diterbitkan pemerintah dalam SKB III adalah pertama, SBN dalam mata uang rupiah. Kedua, SBN yang memiliki jangka waktu panjang dengan tenor lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, dan 8 tahun. Ketiga, SBN bersifat tradable dan marketable.

Keempat, seri SBN baru (new issuance) dan/atau penerbitan kembali (reopening). Kelima, SBN dengan tingkat bunga/imbalan mengambang atau variable rate dengan penyesuaian tingkat bunga/imbalan dilakukan setiap tiga bulan.

Sementara itu, karakteristik yang keenam yakni, pemerintah dan BI akan menggunakan tingkat suku bunga reserve repo Bank Indonesia tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang lelang akhir. Ketujuh, metode pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan dengan cara private placement.

Dalam SKB III ini nanti, burden sharing BI dan pemerintah untuk pendanaan APBN 2022 terbagi menjadi dua klaster. Pertama, klaster A yakni mengatur sebanyak Rp 40 triliun nominal SBN yang beli oleh BI yang akan disesuaikan dalam neraca BI.

“Sisa biaya bunga untuk pembiayaan penanganan kesehatan serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan pemerintah dengan tingkat bunga acuan suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan di bawah tingkat bunga pasar,” tulis paparan tersebut.

Ini artinya, pemerintah mendapatkan untung karena tidak perlu membayar imbalan kepada bank sentral. Cluster A tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk penanganan kesehatan, termasuk program vaksinasi yang berkaitan pandemi covid-19.

Kedua yaitu klaster B yakni sebesar Rp 184 triliun dari SBN yang dibeli BI, pemerintah akan menanggung biaya bunga sebesar suku bunga BI tenor tiga bulan. Utang yang memiliki bunga rendah tersebut direncanakan untuk membiayai penanganan kesehatan terkait Covid-19 selain yang sudah ditetapkan dalam klaster A.

Selain itu, pemerintah akan menggunakan utang tersebut untuk penanganan kemanusian dalam bentuk pendanaan dalam berbagai program perlingdungan sosial bagi masyarakat atau usaha kecil yang terdampak pandemi.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN