Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

MENYUSUL KORUPSI BANSOS

Cakupan Audit Anggaran Penanganan Covid-19 Diperluas

Rabu, 30 Desember 2020 | 10:23 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperluas cakupan sampel dalam mengaudit anggaran negara yang telah digelontorkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), seiring terungkapnya kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Dengan perluasan itu, penggunaan dana tersebut diharapkan bisa semakin transparansi dan akuntabel

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, proses audit korupsi bansos sudah dalam tahap akhir dan jumlah sampel perusahaan rekanan penyaluran bansos Covid-19 yang diperiksa telah ditambah. "Ada beberapa perusahaan, termasuk tiga perusahaan (yang terlibat korupsi bansos), yang masuk dalam sampling pemeriksaan kita," ujar dia dalam Media Workshop BPK terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020 secara virtual, Selasa (29/12).

Kendati begitu, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait hasil audit yang telah ditemukan di lapangan. Sebab, hingga saat ini para auditor negara masih terus menyelesaikan pemeriksaan dan membahasnya di internal BPK. Pihaknya berjanji akan memberikan informasi secara resmi hasil keseluruhan audit korupsi bansos kepada publik pada akhir Januari 2021.

Achsanul menjelaskan, proses pemeriksaan lebih fokus pada kualitas bansos serta perusahaan rekanan dan proses distribusinya. Pasalnya, proses pemilihan perusahaan rekanan dalam penyaluran bansos kali ini dilakukan tanpa melalui proses tender.

“Apakah kualitas bansos sesuai dengan yang dijanjikan dalam peraturan yang dikeluarkan Kemensos. Dan distribusinya ke mana saja, apakah tepat sasaran atau tidak, termasuk pemilihan rekanan yang menjadi rekanan Kemensos, saat ini. Karena itu dilakukan dengan tanpa tender,” ucap Achsanul.

Ia juga memastikan telah melakukan proses audit di luar korupsi bansos dengan melakukan pemeriksaan terkait anggaran penanganan Covid-19 lainnya. “Di Akhir Januari nanti BPK akan rilis, hasil pemeriksaan bansos. Tapi, ada juga pemeriksaan terkait (penanganan Covid-19) di area luar bansos yang terkait pemeriksaan kita,” tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas mengungkapkan, anggaran yang telah digelontorkan untuk menangani pandemi Covid-19 mencapai Rp 1.035 triliun yang sebagian besar berasal dari APBN.

“Selama pandemi Covid-19, BPK juga berperan serta secara aktif dalam mengawal perencanaan APBN dan pengelolaan dana penanganan Covid-19,” ujar Bambang.

Ia merinci, dana penanganan Covid-19 itu berasal dari APBN mencapai Rp 937,4 triliun, APBD mencapai Rp 86,3 triliun, sektor moneter Rp 6,5 triliun, dan BUMN mencapai Rp 4 triliun. Kemudian, BUMD mencapai Rp 320 miliar serta dana hibah dan masyarakat mencapai Rp 625,8 miliar.

Entitas pemeriksaan di tingkat pusat mencapai 39 dan daerah mencapai 202 entitas meliputi kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan pemda dengan melibatkan 241 tim pemeriksa.

Menurut dia, BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 berbasis risiko atau risk based comprehensive audit melalui audit universe dan menggunakan big data analytic.

Jenis pemeriksaannya meliputi tiga bagian yakni keuangan dengan mencermati pergeseran anggaran dalam APBN dan APBD 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Kemudian pemeriksaan kinerja terhadap program atau kegiatan penanganan untuk menilai efektivitas program.

Selain itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan fokus pada kepatuhan dan pengendalian internal dalam menggunakan uang negara termasuk pemeriksaan investigasi. “Saat ini masih dalam proses pemeriksaan, tahapan terakhir. Prosesnya kami baru melakukan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan,” imbuh dia.

Bambang mengungkapkan, dalam penanganan khusus pada masa pandemi, BPK memberikan masukan kepada pemerintah agar mengubah Peraturan Presiden 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 menjadi undang-undang (UU).

 

Lima Risiko

Bambang juga mengungkapkan, BPK sudah mengindentifikasi lima risiko dalam penanganan pandemi Covid-19 yakni pertama, risiko kepatuhan menyangkut kepatuhan terhadap regulasi. Kedua, risiko strategis yakni dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan.

Ketiga, risiko operasional yakni terkait dengan terkendalanya implementasi kebijakan di lapangan karena sistem yang kompleks. Keempat, risiko kecurangan dan integritas, serta kelima risiko keuangan yakni sejauh mana pemerintah menjaga ketergantungan pada pembiayaan eksternal.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN