Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Foto: DOK Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Foto: DOK Kemenkeu

Cegah Korupsi, Menkeu Kaji Ulang Sistem Penggajian.

Triyan Pangastuti, Selasa, 10 Desember 2019 | 00:26 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tengah bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengkaji ulang sistem penggajian seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan untuk mereformasi birokrasi demi mencegah terjadinya korupsi.

Dia mengatakan selama ini pihaknya mendapat banyak keluhan dari para pegawai pemerintahan yang memiliki kewenangan dan risiko sama namun gaji yang didapatkan berbeda seperti Kepolisian dan Kejaksaan dengan membandingkan pada gaji yang diperoleh KPK padahal sama-sama penegak hukum.

“Jadi memang ada level dari keseluruhan apa yang disebut tadi sistem penggajian di Indonesia yang memang perlu adanya suatu review yang cukup komprehensif,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12).

Sri Mulyani menegaskan bahwa sistem itu perlu benar-benar dikaji agar tak merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya sistem penggajian masih harus disesuaikan dengan kemampuan dari keuangan negara.

"Kemampuan keuangan negara tergantung dengan kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Makanya harus dilakukan secara bertahap," ungkap Ani.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar pemerintah untuk bisa mengadopsi sistem penggajian yang sama atau single salary system bagi setiap instansi dan lembaga yang sesuai dengan tingkat risiko dan wewenangnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA