Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Produk baja. Foto ilustrasi: IST

Produk baja. Foto ilustrasi: IST

Cegah PHK Massal, Industri Baja Butuh Safeguard

Kamis, 21 Januari 2021 | 14:35 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Industri baja membutuhkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard dari pemerintah untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Tanpa safeguard, baja impor murah asal Tiongkok bakal terus membanjiri pasar domestik, sehingga menekan kinerja pemain lokal, yang bisa berujung PHK massal.

“Baja impor, terutama asal Tiongkok dijual sangat murah di Indonesia. Jika dibiarkan, industri baja nasional akan bangkrut dan karyawan terancam kena PHK,” jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam jumpa pers virtual, Kamis (21/1/2021).

Saat pandemi Covid-19, jelas Said, ancaman PHK massal membuat masyarakat semakin menderita. Selain itu, perekonomian semakin terpuruk, sehingga efek dominonya luar biasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, jumlah tenaga kerja di sektor baja sekitar 100 ribu orang. Mereka Tersebar di berbagai perusahaan, seperti PT Krakatau Steel Tbk, PT Gunung Raja Paksi Tbk, PT Ispatindo, PT Master Steel.

Untuk menghindari PHK massal, dia menuturkan, KSPI berharap Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) melanjutkan kebijakan safeguard untuk produk baja profil I-H section. “Safeguard sangat penting guna melindungi produk dalam negeri dari maraknya produk impor murah,” imbuh dia.

Di sisi lain, lanjutnya, jika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang, perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya, industri akan menutup beberapa unit usaha, sehingga menyebabkan PHK massal. “Makanya, semua pihak harus membela industri dalam negeri,” kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, KSPI meminta Kemendag untuk bisa memberikan diskresi kepada KPPI agar mengambil sikap meneruskan safeguard baja profil I–H section, sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Said meyakini, pemerintah akan berpihak pada industri baja dalam negeri, termasuk untuk menyelamatkan sekitar 100 ribu karyawan. Apalagi, saat ini, banyak regulasi yang dibuat sebagai relaksasi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus berani mengambil sikap dan terobosan untuk membantu agar industri dalam negeri tetap bertahan. Jangan lupa, di balik industri terhadap tenaga kerja yang akan menjerit jika di-PHK,” lanjut dia.

Dalam sistem perdagangan internasional, dia menyatakan, perlindungan industri dalam negeri seperti safeguard dan antidumping masih tetap dibutuhkan. Melalui perlindungan tersebut, industri baja dalam negeri bisa tumbuh dan bersaing dengan baik. “Pemerintah Malaysia, Vietnam, bahkan Amerika Serikat juga melindungi industri dalam negeri mereka,” kata Said.

Menurut Said, perlindungan juga pantas diberikan, karena murahnya baja impor dari Tiongkok disebabkan perdagangan tak adil. Dalam hal ini pemerintah Tiongkok memberikan subsidi secara besar-besaran terhadap industri baja Negeri Tirai Bambu tersebut. Bahkan, pemerintah Tiongkok juga memberikan subsidi untuk kebijakan lingkungan.

“Padahal di Indonesia, kebijakan lingkungan termasuk slag B-3 dan scrap tanpa impunitas harus ditanggung industri baja, sehingga menjadi beban finansial industri dan meningkatkan biaya produksi,” jelas dia.

Mengenai maraknya baja impor, berdasarkan data BPS, hingga akhir 2019, impor besi dan baja menempati posisi ketiga impor nonmigas, dengan nilai US$ 7,63 miliar atau senilai Rp 106,8 triliun.

 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN