Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Dana Otsus untuk Kejar Ketertinggalan Tidak Dipakai Maksimal

Selasa, 26 Januari 2021 | 19:40 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan menyebut dana otsus Papua dan Papua Barat belum digunakan secara maksimal dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana otsus di setiap tahunnya.

“SILPA dan dana otsus (yang) dipakai mengejar ketertinggalan kita melihat pemakaian tidak maksimal dilihat sisi anggarannya,”jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite I DPD, Jakarta  Selasa (26/1).

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan  dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat selama 20 tahun terakhir atau 2002-2021 sebesar Rp 138,65 trliun.

Namun dalam pelaksanaannya justru masih belum optimal dimanfaatkan, dengan rincian dana otsus Papua secara rata-rata kurun waktu 7 tahun terakhir tersisa Rp 582,6 miliar per tahun, sedangkan dana transfer infrastruktur (DTI) juga menunjukkan sisa anggaran Rp 389,2 miliar.

“Bahkan sisa tahun 2019 pernah mencapai Rp 1,7 triliun,  (padahal) saat masyarakat butuhkan banyak sekali anggaran  untuk kejar ketertinggalan,”jelasnya.

Sementara itu di Papua Barat juga tercatat masih ada SILPA dalam tujuh tahun terakhir yakni Rp 257 miliar per tahun sedangkan untuk dana transfer infrastruktur (DTI) tercatat Rp 109,1 miliar dan masih ada sisa anggaran di tahun 2019 di Papua Barat yang tercatat Rp 370,7 Miliar.

SILPA yang tak digunakan secara maksimal pun tercermin dari kinerja berbagai sektor yang masih rendah diantaranya  tercermin dari sisi kesenjangan tingkat buta huruf, pendidikan, angka harapan hidup, kesehatan dan sanitasi air.

Untuk tingkat kesenjangan buta huruf dan angka partisipasi murid dalam 10 tahun terakhir gapnya masih tinggi meskipun sudah ada kemajuan.

“Tingkat buta huruf di Papua tahun 2011 36 % dibandingkan rata rata nasional sekitar 7 hingga 8%. Kemudian dengan berbagai upaya menurun tapi masih di 22,1%. Artinya jika kita sampaikan akan melakukan penutupan kesenjangan memang harus nya sudut kemajuan itu turun harusnya sangat namun ini tidak terjadi dalam 10 tahun terakhir,”ujarnya.

Sementara itu di Papua Barat tingkat kesenjangan buta huruf dan angka partisipasi murid yang bersekolah relatif lebih baik dari rata-rata nasional. Perbaikan di rata rata nasional minusnya 0,39 penurunan tingkat buta huruf per tahun.

Seharusnya kata Menkeu delta atau penurunan tingkat buta huruf jauh lebih tajam harusnya bisa sekitar  3 hingga 4 kali.

“Angka partisipasi murni anak anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah. Sekali lagi terlihat bahwa Papua  masih jauh dibawah,“tuturnya

Kemudian sisi pendanaan pendidikan dilihat di Papua, APBD untuk pendidikan hanya 16,2%, Papua Barat 19,5 persen sementara  dana otsus yang dipakai pendidikan 25,3%, Papua barat 27,1%. Kemudian untuk  belanja KL pendidikan di papua 5,6 dan Papua Barat 9,9%.  

“Belanja APBD dan KL belum signifikan danai urusan pendidikan. Padahal ini yang sangat penting untuk anak-anak kita di Papua agar bisa kejar ketertinggalan, dilihat dari persentase apbd dan dana otsus perlu ditingkatkan betul betul fokus ke SDM,”jelasnya.

Sri mengatakan bahwa orang asli Papua (OAP) dari sisi harapan untuk mendapatkan pendidikan dan lama pendidikan orang Asli Papua telah mengalami kenaikan. Namun dari sisi pembangunan pendidikan untuk orang asli Papua masih rendah dibandingkan orang non asli Papua.

“Ini gambarkan bahkan di Papua masih ada gap orang asli papua dan non asli Papua, kesehatan kesenjangan sisi kualitas dan kesejahteraan penduduk dan terutama anak anak di Papua,”ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN