Menu
Sign in
@ Contact
Search
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata

Dana Pensiun PNS 2022 Diperkirakan Rp 119 Triliun

Senin, 29 Agustus 2022 | 21:21 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id  - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyatakan, dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) diperkirakan mencapai Rp 119 triliun hingga akhir 2022. Pembiayaan dana pensiun PNS pada 2021 mencapai Rp 112,29 triliun, 2020 sebesar Rp 104,97 triliun, 2019 sebesar Rp 99,75 triliun, dan 2018 sebesar Rp 90,82 triliun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, dana pensiun diberikan ke PNS di pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi, sejak tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah membedakan besaran dana pensiun yang dibayarkan pemerintah pusat dan dana pensiun yang semestinya dibayarkan pemerintah daerah.

Dia menambahkan, pemerintah juga sedang mengkaji usulan perubahan skema pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini, pemerintah menggunakan skema pay as you go, yakni dana pensiun PNS disiapkan dan dibayarkan saat PNS telah pensiun.

“Saat ini, kami belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan pay as you go itu yang terbaik? Dengan skema ini, dana pensiun PNS yang pensiun 10-15 tahun lalu menjadi beban hari ini,” kata dia dalam media briefing di kantor pusat Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/8).

Menurut dia, pemerintah sedang mengkaji perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema pay as you go menjadi skema fully funded. Artinya, pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulan sejak PNS tersebut mulai bekerja.

“Jadi, akan lebih bagus kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal, sehingga pada saat pembayaran, pembiayaan, dana pensiun berasal dari kerja PNS itu sendiri,” kata dia.

Pasalnya, dia menyatakan, dengan skema pay as you go, pemerintah baru menyiapkan dana pensiun PNS sejak PNS tersebut memasuki masa pensiun dengan besaran yang didasarkan pada formula yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

“Sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan fully funded, agar pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban orang atau PNS pada masa yang akan mendatang,” kata dia.

Dengan perubahan skema itu, dia menyatakan, pemerintah memandang perlu membentuk dana pensiun yang dapat dikelola baik oleh badan layanan umum, PT Dana Tabungan, dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), maupun oleh Kemenkeu.

“Taspen akan mengakumulasikan dana sampai dana pensiun ini terbentuk. Kalau dana pensiun sudah terbentuk dari skema fully funded, dana yang ada di Taspen akan ditarik ke dana pensiun ini, yang akan dikelola oleh Taspen atau Menkeu sendiri,” ucap dia.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com