Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan 3,21-4,17%

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 diperkirakan di kisaran 3,21% - 4,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan rasio utang di kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB.

Ia mengatakan, besaran defisit anggaran di atas 3% ini mengacu kepada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian.

“Pembiayaan tahun depan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman,” ujar dia saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro 2021 dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (12/5).

Dia mengatakan, untuk pembiayaan tahun depan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman.

"Pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya," jelas dia.

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi tahun depan. Sementara itu, untuk sisi pembiayaan 2021 diarahkan untuk mendukung countercyclical stabilisasi ekonomi.

Ia mengatakan, pemerintah juga melakukan berbagai hal terkait pertama peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor.

"Ketiga, dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan sovereign wealth fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan," tandas dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Berita Terkait

Sri Mulyani: Ikatan Kebangsaan Bisa Robek Akibat Hoaks

DPR: PMN Rp 20 Triliun untuk BPUI Tidak Tepat

Selama 1 Dekade, Suntikkan Modal Pemerintah ke BUMN Capai Rp 186,47 Triliun

Menkeu: Pembentukan Holding Ultra Mikro Lewat Rights Issue BRI