Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Defisit Meningkat, Pembiayaan Tetap Dilakukan Secara Prudent

Senin, 6 Juli 2020 | 23:44 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan menyatakan di tengah pandemi Covid-19 ini upaya pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tetap dilakukan secara prudent. Dalam perencanaan awal APBN 2020 pemerintah menargetkan defisit sebesar 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan keseimbangan primer mendekati 0.

Tetapi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi dalam tiga bulan terakhir maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Dimana jumlah defisit APBN  melebar jadi 6,34% dari PDB.

“Dalam strategi pembiayaan utang adalah upaya yang dilakukan adalah menjaga ekspektasi terhadap arah kebijakan pemerintah,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada awak media dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (6/7).

Meskipun dalam situasi tertekan karena pandemi Covid-19, tetapi reformasi fiskal tetap dilakukan. Di saat yang sama sejumlah kegiatan seperti reformasi perpajakan, perbaikian kualitas belanja, sampai dukungan ke daerah tetap dilakukan. Strategi pembiayaan tetap dilakukan dan dievaluasi.

“Strategi pembiayaan akan dilakukan secara prudent. Kami menggunakan semua instrumen baik ritel dan non ritel untuk  SBN (Surat Berharga Negara), Disaat yang sama instrument sukuk maupun konvensional baik yan global currency rupiah maupun global,” kata Sri Mulyani.

Kemenkeu juga mengambil seluruh potensi pinjaman yang berisiko lebih rendah. Seperti pinjaman bilateral dan multilateral. Di mana dalam hal ini risiko suku bunga jauh lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keyakinan  kepada pelaku di pasar sehingga investor bisa menilai risiko secara baik.

“Dengan demikian yield bisa merefleksikan risiko yang beralasan dan objektif,” ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini

Langkah lain yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menggaet investor di pasar. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi dan integritas di pasar. “Integritas akan menjadi resep bagi kita untuk menciptakan yield yang dianggap fair bagi semua, baik issuer maupun bondholder,” ucapnya.

Febrio Kacaribu. Foto: IST
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Di sisi lain Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk menurunkan jumlah defisit secara gradual maka pemerintah harus meningkatkan realisasai investasi. 

Defisit akan diturunkan perlahan secara bertahap menjadi 3% hingga tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% PDB. Sedangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 pemerintah merencanakan defisit APBN 2021 berada di angka 4,17%.

“Realisasinya ya bisa terjadi tetap bisa juga tidak terjadi. Jangan-jangan itu terlalu tajam kalau 4,17% Berarti di tahun 2022 mungkin lebih realistis kita bisa mengejar defisit lebih rendah lagi sehingga 2023 tampaknya kita akan bisa mengejar di bawah 3%,” ucap Febrio.

Febrio mengatakan sangat berisiko bila menurunkan defisit ke angka 3% dalam waktu cepat. Bukan karena tidak bisa menuju ke sana tetapi pihaknya juga harus melihat konsekuensi kalau menurunkan defisit dalam waktu cepat. Sebab bila ingin menurunkan defisit maka hanya ada dua kemungkinan meningkatkan jumlah utang atau mengurangi jumlah belanja. Padahal dua hal ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jangan sampai langkah pemerintah justru menjadi sumber yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhannya negatif pengeluaran pemerintah jadi negatif, harus diakui pengeluaran pemerintah selalu berdampak positif untuk perekonomian,” ucap Febrio.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN