Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kecaribu. (Istimewa)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kecaribu. (Istimewa)

Deflasi 3 Bulan Berturut-turut, Kemenkeu: Permintaan Belum Pulih

Kamis, 1 Oktober 2020 | 21:33 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi terjadi dalam dalam tiga bulan berturut turut. Dimulai pada Juli sebesar 0,10% dan berlanjut pada Agustus dan September yang juga terjadi deflasi 0,05%.

Menanggapi hal ini Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kecaribu mengatakan, kondisi deflasi tiga bulan berturut turut menunjukkan jumlah permintaan belum tumbuh optimal.

“Tentunya ini menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa sisi permintaan masih belum pulih. Akan terlihat pemulihan kalau ada pertumbuhan ekonomi dalam tren positif. Sepanjang pertumbuhan ekonomi masih negatif, biasanya inflasi akan rendah,” ucap Febrio dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/10).

Febrio menuturkan, hal ini menjadi tanda bagi pemerintah untuk harus meningkatkan sisi permintaan. Karena itu, sejumlah langkah yang dilakukan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus dijalankan secara optimal. Dalam program ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial. Dengan adanya alokasi dana untuk perlindungan sosial diharapkan akan bisa menjaga daya beli masyarakat.

“Jadi masih harus kami pastikan seperti perlindungan sosial masih lanjut terus sampe akhir tahun dan sudah lumayan on schedule. Setiap bulan ada disbursement,” ucap Febrio.

Untuk menggenjot permintaan, pemerintah menjalankan program subsidi upah untuk 15,7 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp 28,8 triliun untuk banpres produktif. Bantuan ini diberikan dalam bentuk hibah ke pengusaha ultra mikro. Adapun realisasi penyaluran Banpres periode Agustus–September telah mencapai 72,46% dengan nilai Rp 15,93 triliun. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang, dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta/pelaku usaha.

“Selain mereka gunakan untuk membeli makanan dan pakaian juga bisa dipakai untuk dunia usaha,” ucap Febrio.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN