Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel bersama Ketua KASBI Nining Elitos di Ruang Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 April 2022.(BSMH/Yustinus Patris Pa

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel bersama Ketua KASBI Nining Elitos di Ruang Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 April 2022.(BSMH/Yustinus Patris Pa

Demo 21 April, Pimpinan DPR Siap Buka Dialog dengan Buruh soal Revisi UU Cipta Kerja

Kamis, 21 April 2022 | 18:58 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin akan membuka partisipasi dan komunikasi dengan buruh dan mahasiswa dalam proses revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). DPR melakukan revisi UU Cipta Kerja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan UU Cipta Kerja inkonstitusinal bersyarat.

Hal ini disampaikan Dasco usai menerima perwakilan massa Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/4/2022).

"Kita membuka ruang kepada kawan-kawan (buruh dan mahasiswa) untuk selalu berkomunikasi karena kita juga belum tahu Omnibus Law (UU Cipta Kerja) akan diapakan di DPR," kata Dasco usai bertemu perwakilan AMI dan Gebrak.

Dasco mengatakan, buruh dan mahasiswa terlambat menyampaikan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Pasalnya, revisi UU PPP sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Revisi UU PPP sebagai langkah awal melakukan perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana diperintahkan oleh MK.

"Ini teman-teman agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu udah selesai. Kalau paripurna kan cuma pembacaan, sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah," tandas Dasco.

Sementara Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang mewakili AMI dan Gebrak berharap ruang partisipasi dalam pembentukan dan penyusunan rancangan undang-undang harus dibuka lebar termasuk dalam UU Cipta Kerja. Menurut dia, partisipasi publik sebagai bagian dari demokrasi harus diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan.

"Kami berharap baik DPR maupun pemerintah dalam melahirkan bermacam regulasi seharusnya memang melibatkan partisipasi publik sehingga ketika regulasi ini sudah ketuk palu, tidak menjadi polemik," tegas dia.

Menurut Nining, pembentukan regulasi selama ini minim melibatkan partisipasi publik. Bahkan, kata dia, terjadi salah persepsi antara partisipasi dan sosialisasi.

"Problemnya hari ini adalah regulasi seringkali tidak melibatkan partisipasi publik yang dilakukan oleh pemerintah atau regulasi yang dilahirkan adalah hanya sosialisasi, padahal berbeda sosialisasi dengan partisipasi publik," pungkas Nining.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN