Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

PENYELESAIAN FOKUS PADA TIGA ASPEK

DGS BI: Ancaman Covid-19 Lebih Berat dari Krisis 1997/1998 Maupun 2008

Nasori, Minggu, 5 April 2020 | 23:05 WIB

JAKARTA, investor.id - Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan, tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi virus korana baru atau Covid-19 saat ini lebih berat dan jauh berbeda dibandingkan dengan krisis keuangan 1997/1998 maupun krisis global 2008. Pasalnya, situasi kali ini ada unsur kemanusiaan dan nyawa manusia serta sulit diprediksi bottom atau ujungnya.

“Kenapa lebih berat? Karena masalah saat ini kita bahkan nggak tahu bottom-nya di mana. Beda dengan krisis 1997/1998 dan 2008, dimana semuanya adalah masalah keuangan, jadi kita bisa mengukur bottom-nya. Masalah yang dihadapi saat ini adalah masalah kesehatan yang kemudian berimbas ke masalah ekonomi dan akhirnya berdampak ke sektor finansial,” ujar Destry dalam unggahan di akun media sosialnya, pekan lalu.

Untuk mengatasi dan menahan pemburukan lebih dalam di tiga masalah tersebut, menurut dia, maka langkah-langkah kebijakan pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yaitu BI, Otoritas Jasa Keuanagan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan fokus pada tiga aspek.

"Ketiga aspek itu yaitu: pertama, kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. Kedua, social safety net untuk masyarakat yang bottom 40%. Dan ketiga, dukungan untuk UMKM, korporasi, dan sektor keuangan," ujar mantan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Implikasi dari kebijakan pemerintah yang fokus pada tiga aspek tersebut, kata Destry, mau tidak mau defisit anggaran dalam APBN 2020 harus dilebarkan. "Ini karena kita menghadapi situasi yang extraordinary. Jadi, langkah kita pun harus extraordinary," tandas dia dalam unggahan yang diberi judul "Bersatu Mengatasi Covid-19" tersebut.

Pada kesempatan itu, ia meminta tolong kepada semua pihak agar membantu pemerintah dengan dukungan yang produktif, bukan malah membuat situasi menjadi runyam. "Kita bersama-sama menyelamatkan rakyat dan negara kita tercinta, Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Allah Yang Maha Esa bersama kita semua. Aamiin," pungkas dia.

Hal senada juga dikemukakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva pada Jumat (3/4). Ia memperingatkan resesi yang lebih buruk daripada krisis keuangan global pada 2008. "Kita sekarang dalam resesi, jauh lebih buruk daripada krisis keuangan global," kata Georgieva dalam konferensi pers bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ia mencatat "dua krisis"—krisis kesehatan dan ekonomi—disebabkan oleh wabah Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah IMF. Georgieva menekankan bahwa menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian harus berjalan seiring ketika virus korona menyapu seluruh dunia.

Menurut WHO, lebih dari satu juta kasus Covid-19 yang telah dikonfirmasi telah dilaporkan, termasuk lebih dari 50 ribu kematian. Untuk mengakomodasi lonjakan ini, IMF mengerahkan total kapasitas keuangan US$ 1 triliun dan bertekad untuk menggunakan sebanyak yang diperlukan dalam melindungi ekonomi.

Memperhatikan bahwa hampir US$ 90 miliar telah keluar dari pasar negara berkembang, bahkan lebih dari skala yang terlihat selama krisis keuangan global 2008, seperti dikutip Antara Georgieva mengatakan, IMF memobilisasi bantuan pembiayaan darurat ke negara-negara emerging markets dan negara-negara berkembang, yang terpukul keras oleh pandemi.

Lebih dari 90 negara telah mengajukan permintaan kepada IMF untuk pembiayaan darurat, kata Georgieva, menyerukan negara-negara ini untuk memprioritaskan penggunaan pembiayaan guna membayar pekerja kesehatan, memastikan fasilitas kesehatan berfungsi dengan baik, serta mendukung orang-orang dan perusahaan yang rentan.

 

Terbitkan Perppu

Untuk mengatasi pandemi Covid-19 pemerintah telah menerbitkan sejumlah langkah di antaranya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam memitigasi dampak penyebaran virus korona baru, pemerintah memberikan berbagai stimulus fiskal dan insentif untuk mengurnagi beban dunia usaha dan masyarakat. Dalam memberikan stimulus, pemerintah menambah anggaran belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.

Belanja itu antara lain mencakup penanggulangan Covid-19 dari sisi kesehatan Rp 75 triliun, tambahan jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, dukungan bagi industri Rp 70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi Rp 150 triliun. Dengan adanya Perppu tersebut, maka pemerintah memperlebar defisit anggaran hingga 5,07%.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN