Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Dipungut Mulai Juli 2022, Pemerintah Sudah Kantongi Pajak Digital Rp 9,17 Triliun

Kamis, 24 November 2022 | 18:37 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA,Investor.id -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berhasil mengantongi dana senilai Rp 9,17 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Perdagangan yang menggunakan Sistem Elektronik (PMSE) hingga Oktober 2022.

"Nilai itu berasal dari 131 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN ke kas negara," tuturnya ujarnya di Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Pembebasan Lahan PSN, LMAN Salurkan Rp 101,36 Triliun Dana APBN

Adapun kebijakan pemungutan PPN PMSE ini sudah berjalan sejak Juli 2020. Lebih rinci, sepanjang Juli-Desember 2020 pemerintah berhasil mengantongi Rp 730 miliar dari pungutan PPN PMSE. Kemudian berlanjut di sepanjang Januari-Desember 2021 realiasi PPN PMSE mencapai Rp 3,9 triliun.

Sedangkan untuk sepanjang Januari-Oktober 2022, pemerintah mencatatkan sudah mengantongi PPN PMSE sebesar Rp 4,54 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara dari PPN PMSE mencapai Rp 9,17 triliun.

Baca juga: Penerimaan Pajak 2022 Berpotensi Lampaui Target 

"Januari-Oktober 2022 telah terkumpul Rp 4,54 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan periode seluruh tahun lalu yang Rp 3,9 triliun. Jadi ini kenaikan yang cukup baik," ujarnya.

Adapun ketentuan pemungutan PPN PMSE tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022.

Lebih lanjut, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk Ditjen Pajak Kemenkeu, wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas penjualan produk atau layanan digital dari luar negeri ke Indonesia.

Di sisi lain, ada sejumlah kriteria yang diatur detil melalui Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 terkait penunjukan pemungut PPN PMSE.

Baca juga: Wamenkeu: Insentif Perpajakan untuk Dorong Investasi dan Hilirisasi

Kriterianya yakni nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah trafik di Indonesia melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan, untuk bisa memungut PPN PMSE atas kegiatannya itu. 

"Kalau transformasi digital akan semakin menjadi mainstream, maka kita mengharapkan PPN yang dipungut oleh para pengelola platform ini menjadi penting juga," tutup Sri Mulyani.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com