Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Budi Waseso. Foto: IST

Budi Waseso. Foto: IST

Dirut Bulog: Kartel Kuasai Pangan Dalam Negeri

TL, Senin, 24 Juni 2019 | 10:04 WIB

SOLO, investor.id – Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Budi Waseso menyatakan bahwa hingga saat ini keberadaan kartel masih menguasai pangan dalam negeri sehingga pemerintah tidak leluasa menentukan harga komoditas pokok.

"Kalau masalah pangan masih dikuasai oleh kartel maka Negara akan dikuasai oleh mereka," kata Budi Waseso usai menandatangani nota kesepahaman dengan UNS terkait peningkatan produktivitas padi di Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Budi Waseso atau Buwas mencontohkan masalah bawang putih beberapa waktu lalu yang harganya melonjak. Menyikapi hal itu negara tidak dapat berbuat apapun. "Pemerintah mau buat harga murah saja tidak dikasih kesempatan. Dalam hal ini, kartel kuat melakukan intervensi kepada kelompok kekuasaan tertentu, yang rugi ya masyarakat konsumen dan masyarakat petani," katanya.

Seharusnya, Sembilan bahan pokok dikuasai oleh negara. Karena itulah, kerja sama Bulog dan UNS merupakan salah satu upaya dalam rangka Bulog ingin menghilangkan kartel tersebut. “Petani harus dibantu, dilindungi, beri semangat, dan dijamin. Dengan begitu hidup mereka akan sejahtera," katanya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, Bulog berharap bagaimana beras ini bisa diekspor atau dijadikan sebagai komoditas olahan untuk selanjutnya bisa diekspor. "Jangan malah dikembalikan ke petani. Di sini petani bertugas produksi, sedangkan selanjutnya pemerintah yang mengambil alih. Termasuk ekspor ini tugasnya Kementerian Perdagangan," katanya.

Penyaluran beras termasuk di dalamnya ekspor penting dilakukan mengingat ancaman ke depan yang dihadapi Bulog adalah beras mengalami turun mutu.

Beras Bulog. Foto  IST
Beras Bulog. Foto IST

 

"Kita masih menyerap tetapi tidak bisa menyalurkan, ini yang harus dipahami. Jangan hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan kelompok, jangan sampai kita tergantung pada impor karena ini tidak berpihak pada petani," katanya seperti dilansir Antara.

Sementara itu, hingga saat ini ketersediaan beras secara nasional sebanyak 2,30 juta ton dan volume penyerapannya masih di kisaran 10 ribu ton per hari. Sampai akhir tahun, Dirut Bulog memperkirakan penyerapan beras bisa mencapai 3 juta ton. Apabila tidak segera disalurkan maka beras tersebut terancam turun mutu sehingga terpaksa harus dijual murah.

Pemasok BPNT

Sementara itu, Bulog juga tengah mengupayakan agar bisa menjadi pemasok beras untuk program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang merupakan program bantuan dari pemerintah untuk warga kurang mampu di berbagai daerah di Tanah Air.

"BPNT ini kan program pemerintah, termasuk di dalamnya beras. Seharusnya karena ini program pemerintah, jadi yang mengatur pemerintah, dalam hal ini juga melibatkan Bulog," kata Buwas.

Bulog wajib terlibat karena tugasnya menyerap beras hasil para petani. Terkait dengan kualitas beras, saat ini tidak ada lagi beras kualitas jelek yang diserap oleh Bulog.

"Kalau bicara kualitas, coba lihat ada atau tidak kualitas jelek. Bahkan obsesi kami ke depan tidak ada beras medium, tetapi seluruhnya beras premium," ungkap Buwas.

Budi Waseso mengakui, upaya Bulog untuk bisa menjadi pemasok BPNT tidak mudah karena yang terjadi saat ini adalah masih ada kepentingan dengan mafia kartel.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN